Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Bio Farma Ungkap Alasan Pfizer Minta Klausul Bebas Hukum Jika Vaksin Bermasalah

Bio Farma Ungkap Alasan Pfizer Minta Klausul Bebas Hukum Jika Vaksin Bermasalah Vaksin Covid-19 buatan Pfizer. ©REUTERS/Dado Ruvic

Merdeka.com - Direktur Utama Bio Farma Honesti Basyir mengungkap alasan Pfizer meminta klausul khusus dalam kontrak penjualan vaksin Covid-19. Klausul itu berupa Pfizer ingin bebas hukum jika ada masalah dalam vaksinasi.

Honesti menjelaskan, Pfizer merupakan vaksin platform baru. Efek jangka panjang dari vaksin Pfizer ini belum terbukti.

"Khusus untuk Pfizer, karena ini vaksin platform baru yang efek jangka panjangnya belum terbukti," ujar Honesti dalam rapat dengan Komisi IX DPR RI, Kamis (14/1).

Orang lain juga bertanya?

Sehingga Pfizer meminta perlakuan khusus dari pemerintah agar bebas hukum jika ada efek samping jangka panjang atau jangka pendek setelah divaksinasi.

"Mereka memang minta perlakukan khusus dari pemerintah untuk dibebaskan dari klaim hukum baik jangka pendek ataupun jangka panjang terhadap kasus efek samping dari vaksin mereka," kata Honesti.

Alasan itu juga mengapa Pfizer hanya ingin negosiasi langsung dengan pemerintah. Bukan dengan badan bisnis.

"Itulah sebabnya, Pfizer dengan di manapun mereka melakukan deal, mereka minta itu langsung dilakukan dengan pemerintah," jelasnya.

Berbeda dengan Sinovac, Novavax, dan AstraZeneca. Produsen vaksin ini menggunakan platform yang sudah teruji. Dengan perusahaan itu hanya perjanjian langsung dengan Bio Farma.

"Misalnya gini, Sinovac dia produksi kirim ke Bio Farma kalau ada kerusakan akibat kesalahan di Bio Farma, mereka enggak mau dikenakan ganti rugi dan begitu sebaliknya. Novavax juga seperti itu," jelas Honesti.

Sebelumnya, Honesti mengungkap, Pfizer memberikan syarat penjualan vaksin kepada Indonesia. Pfizer memberikan klausul bebas dari tuntutan hukum jika vaksin tersebut bermasalah.

"Karena ada beberapa klausa yang mereka minta diberikan semacam kebebasan atau dilepaskan klaim tuntutan hukum kalau seandainya ada masalah," ujar Honesti dalam rapat dengan Komisi IX DPR RI, Selasa (12/1).

Persyaratan itu yang membuat Indonesia masih bernegosiasi dengan Pfizer. Adapun Indonesia akan membeli sebanyak 50 juta dosis vaksin dari Pfizer.

Honesti mengatakan, klausul tersebut masih dinegosiasikan dengan Pfizer. "Bagaimana klausul ini kita negosiasikan dengan Pfizer/Biontech," kata dia.

(mdk/bal)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Bos Bio Farma Minta DPR Kabulkan Usulan BMN Rp 68 miliar
Bos Bio Farma Minta DPR Kabulkan Usulan BMN Rp 68 miliar

Pemanfaatan BMN ini digunakan untuk usaha yang lebih produktif.

Baca Selengkapnya
Menkes Dorong Percepatan Produksi Vaksin Dalam Negeri untuk Ketahanan Kesehatan Nasional
Menkes Dorong Percepatan Produksi Vaksin Dalam Negeri untuk Ketahanan Kesehatan Nasional

Produksi vaksin dalam negeri dianggap akan mampu mendorong ketahanan kesehatan nasional.

Baca Selengkapnya
Punya Efek Samping Berbahaya, AstraZeneca Tarik Peredaran Vaksin Covid-19 di Seluruh Dunia
Punya Efek Samping Berbahaya, AstraZeneca Tarik Peredaran Vaksin Covid-19 di Seluruh Dunia

Badan Pengawas Obat Eropa juga telah melarang peredaran vaksin ini.

Baca Selengkapnya
Vaksin AstraZeneca Disebut Picu Kasus TTS, Begini Hasil Kajian BPOM
Vaksin AstraZeneca Disebut Picu Kasus TTS, Begini Hasil Kajian BPOM

Belakangan, vaksin AstraZeneca disebut-sebut memicu kejadian trombosis with thrombocytopenia syndrome (TTS) atau pembekuan darah.

Baca Selengkapnya
Produksi Vaksin HPV, Biofarma Bakal Kolab Bareng Farmasi Internasional
Produksi Vaksin HPV, Biofarma Bakal Kolab Bareng Farmasi Internasional

Pemerintah melalui BUMN bersama MSD sepakat tingkatkan edukasi tentang HPV.

Baca Selengkapnya
Mulai Januari 2024 Vaksin Covid-19 Berbayar, Berapa Harga Idealnya?
Mulai Januari 2024 Vaksin Covid-19 Berbayar, Berapa Harga Idealnya?

Mulai Januari 2024, vaksinasi Covid-19 tidak lagi gratis alias berbayar.

Baca Selengkapnya
Kepala BPOM Taruna Ikrar Agendakan 5 Perbaikan pada Pengawasan Obat dan Makanan
Kepala BPOM Taruna Ikrar Agendakan 5 Perbaikan pada Pengawasan Obat dan Makanan

Ikrar menyataan akan menjalankan arahan yang dititipkan Presiden Jokowi dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.

Baca Selengkapnya
Indofarma Terjerat Utang Pinjol Rp1,26 Miliar, Katanya Bukan Untuk Perusahaan?
Indofarma Terjerat Utang Pinjol Rp1,26 Miliar, Katanya Bukan Untuk Perusahaan?

Ada indikasi pengeluaran dana dan pembebanan biaya tanpa dasar transaksi yang berindikasi kerugian Indofarma Global Medika sekitar Rp24 miliar.

Baca Selengkapnya
Vaksin Covid-19 Mulai Berbayar, Ini Kelompok yang Bisa Dapat Gratis
Vaksin Covid-19 Mulai Berbayar, Ini Kelompok yang Bisa Dapat Gratis

Maxi berujar, kelompok pertama yang bisa mendapatkan vaksin gratis adalah yang belum pernah menerima vaksin Covid-19 sama sekali.

Baca Selengkapnya
Respons Menkes Soal Gaduh Efek Samping Vaksin AstraZeneca Disebut Picu Pembekuan Darah
Respons Menkes Soal Gaduh Efek Samping Vaksin AstraZeneca Disebut Picu Pembekuan Darah

Menkes angkat bicara mengenai efek samping vaksin Covid-19 AstraZeneca

Baca Selengkapnya
PT Biofarma Minta Suntikan Dana Segar Rp2,21 Triliun di Tahun 2025, Buat Apa?
PT Biofarma Minta Suntikan Dana Segar Rp2,21 Triliun di Tahun 2025, Buat Apa?

Biofarma mengajukan Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk tahun 2025 sebesar Rp2,21 triliun.

Baca Selengkapnya