Bio Farma Ungkap Alasan Pfizer Minta Klausul Bebas Hukum Jika Vaksin Bermasalah
Merdeka.com - Direktur Utama Bio Farma Honesti Basyir mengungkap alasan Pfizer meminta klausul khusus dalam kontrak penjualan vaksin Covid-19. Klausul itu berupa Pfizer ingin bebas hukum jika ada masalah dalam vaksinasi.
Honesti menjelaskan, Pfizer merupakan vaksin platform baru. Efek jangka panjang dari vaksin Pfizer ini belum terbukti.
"Khusus untuk Pfizer, karena ini vaksin platform baru yang efek jangka panjangnya belum terbukti," ujar Honesti dalam rapat dengan Komisi IX DPR RI, Kamis (14/1).
-
Mengapa BPOM mendesak labelisasi BPA? Kebijakan labelisasi bahaya BPA pada galon guna ulang berbahan polikarbonat didasari atas isu global serta penelitian secara saintifik.
-
Apa yang ada di dalam proposal? Ciri-ciri proposal yang paling pertama adalah isinya harus berisikan ringkasan kegiatan atau penelitian yang akan dilaksanakan. Dalam proposal, perlu dijelaskan apa saja yang akan dilaksanakan secara rinci dan detail, mulai dari latar belakang, tujuan, jadwal kegiatan, hingga teknis pelaksanaannya.
-
Kenapa BPOM mewajibkan label bebas BPA? Dicky melanjutkan, BPA sendiri merupakan senyawa kimia yang sering digunakan dalam produksi plastik, baik itu polikarbonat dan resin epoxy yang sering ditemukan dalam kemasan makanan dan minuman. Lewat studi yang sudah dilakukan, zat tersebut memang disruptor endokrin yang artinya bisa mengganggu fungsi hormonal dalam tubuh manusia.
-
Kenapa BPA perlu dibatasi di produk pangan? Meskipun mengakui bahwa banyak faktor yang berkontribusi terhadap epidemi obesitas pada anak, Lunder mengusulkan agar FDA dapat mengambil tindakan segera untuk mengatasi salah satu penyebabnya, yakni BPA.
-
Siapa yang mendesak BPOM untuk sosialisasi? Ia mendesak BPOM segera meningkatkan sosialisasi masif atas kebijakan anyar tersebut.
-
Bagaimana BPJS Ketenagakerjaan tegakkan komitmen? 'Kami seluruh insan BPJS Ketenagakerjaan di HUT 46 ini kembali bersama menegakkan komitmen untuk selalu memberikan yang terbaik kepada institusi, menjaga integritas, dan bersama-sama memastikan lingkungan BPJS Ketenagakerjaan bebas dari korupsi,' ucap Anggoro.
Sehingga Pfizer meminta perlakuan khusus dari pemerintah agar bebas hukum jika ada efek samping jangka panjang atau jangka pendek setelah divaksinasi.
"Mereka memang minta perlakukan khusus dari pemerintah untuk dibebaskan dari klaim hukum baik jangka pendek ataupun jangka panjang terhadap kasus efek samping dari vaksin mereka," kata Honesti.
Alasan itu juga mengapa Pfizer hanya ingin negosiasi langsung dengan pemerintah. Bukan dengan badan bisnis.
"Itulah sebabnya, Pfizer dengan di manapun mereka melakukan deal, mereka minta itu langsung dilakukan dengan pemerintah," jelasnya.
Berbeda dengan Sinovac, Novavax, dan AstraZeneca. Produsen vaksin ini menggunakan platform yang sudah teruji. Dengan perusahaan itu hanya perjanjian langsung dengan Bio Farma.
"Misalnya gini, Sinovac dia produksi kirim ke Bio Farma kalau ada kerusakan akibat kesalahan di Bio Farma, mereka enggak mau dikenakan ganti rugi dan begitu sebaliknya. Novavax juga seperti itu," jelas Honesti.
Sebelumnya, Honesti mengungkap, Pfizer memberikan syarat penjualan vaksin kepada Indonesia. Pfizer memberikan klausul bebas dari tuntutan hukum jika vaksin tersebut bermasalah.
"Karena ada beberapa klausa yang mereka minta diberikan semacam kebebasan atau dilepaskan klaim tuntutan hukum kalau seandainya ada masalah," ujar Honesti dalam rapat dengan Komisi IX DPR RI, Selasa (12/1).
Persyaratan itu yang membuat Indonesia masih bernegosiasi dengan Pfizer. Adapun Indonesia akan membeli sebanyak 50 juta dosis vaksin dari Pfizer.
Honesti mengatakan, klausul tersebut masih dinegosiasikan dengan Pfizer. "Bagaimana klausul ini kita negosiasikan dengan Pfizer/Biontech," kata dia.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pemanfaatan BMN ini digunakan untuk usaha yang lebih produktif.
Baca SelengkapnyaProduksi vaksin dalam negeri dianggap akan mampu mendorong ketahanan kesehatan nasional.
Baca SelengkapnyaBadan Pengawas Obat Eropa juga telah melarang peredaran vaksin ini.
Baca SelengkapnyaBelakangan, vaksin AstraZeneca disebut-sebut memicu kejadian trombosis with thrombocytopenia syndrome (TTS) atau pembekuan darah.
Baca SelengkapnyaPemerintah melalui BUMN bersama MSD sepakat tingkatkan edukasi tentang HPV.
Baca SelengkapnyaMulai Januari 2024, vaksinasi Covid-19 tidak lagi gratis alias berbayar.
Baca SelengkapnyaIkrar menyataan akan menjalankan arahan yang dititipkan Presiden Jokowi dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.
Baca SelengkapnyaAda indikasi pengeluaran dana dan pembebanan biaya tanpa dasar transaksi yang berindikasi kerugian Indofarma Global Medika sekitar Rp24 miliar.
Baca SelengkapnyaMaxi berujar, kelompok pertama yang bisa mendapatkan vaksin gratis adalah yang belum pernah menerima vaksin Covid-19 sama sekali.
Baca SelengkapnyaMenkes angkat bicara mengenai efek samping vaksin Covid-19 AstraZeneca
Baca SelengkapnyaBiofarma mengajukan Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk tahun 2025 sebesar Rp2,21 triliun.
Baca Selengkapnya