Bisakah Indonesia ganti nama Laut China Selatan jadi Laut Natuna?
Merdeka.com - Guna mencegah konflik dan memastikan kedaulatan RI, pemerintah berencana mengganti nama Laut China Selatan menjadi Laut Natuna. Pergantian nama ini hanya dilakukan terhadap laut yang masuk ke dalam zona teritorial Indonesia.
Wacana ini diungkap langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan. Kini perubahan nama tersebut masih dalam tahap usulan. Usulan tersebut bukan tanpa alasan. Sebab, Laut China Selatan memang berada pada wilayah Indonesia, tepatnya Natuna.
"Ya kan dari sejarahnya itu juga itu memang Laut Natuna. Biar lebih konkret lah ya, kita punya itu gitu," jelas Luhut.
-
Bagaimana Indonesia-Malaysia selesaikan masalah perbatasan? Dan kedua Kepala Negara menyetujui untuk meningkatkan kerja sama di berbagai bidang, serta berkomitmen untuk menyelesaikan beberapa masalah perbatasan kedua negara,' kata Ida.
-
Apa yang terjadi di Indonesia? Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakan dalam sepekan ke depan hampir seluruh wilayah di Indonesia akan dilanda suhu panas.
-
Siapa yang membuat pernyataan tentang Indonesia? Tidak ada pembahasan terkait PM Singapura sebut Indonesia sebagai negara yang tidak akan maju karena gila agama.
-
Bagaimana Malaysia ingin meniru Indonesia? 'Banyak negara di Asia Tenggara yang menganalisis perkembangan Indonesia untuk mencari tahu pelajaran yang bisa diambil. Dari sudut pandang media Indonesia, sepak bola Malaysia berusaha merancang strategi yang serupa,' tambahnya.
-
Bagaimana solusi penyelesaian konflik Papua? Semua itu dilakukan melalui pendekatan pengakuan hak sipil politik, ekonomi sosial budaya, memperkuat pendidikan untuk kesadaran hak, dan memperkuat kualitas SDM anak muda dengan pendidikan adat dan pendidikan nasional.
-
Bagaimana Indonesia mengatasi tantangan air? Indonesia telah merestorasi sungai Citarum, Cirata di Cianjur dan kita berharap dunia memperkuat kolaborasi ini dalam mengatasi tantangan global terkait air,' katanya.
Luhut juga mengatakan, pemerintah tidak perlu mencari banyak dukungan untuk bisa mengubah nama Laut China Selatan menjadi Laut Natuna. Pemerintah tetap mempertahankan kawasan yang masuk dalam teritorialnya.
"Ya enggak ada urusan orang lain, itu kan itu memang daerah kita. Kita mau kasih nama, ya boleh aja," kata dia.
Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Dewi Fortuna Anwar mendukung proses pergantian nama tersebut. Meski demikian, tidak mudah melakukannya, sebab nama tersebut sudah dikenal masyarakat internasional.
"Tentu ada prosesnya, komentar saya itu ide yang bagus. Tapi harus dipelajari prosesnya, pihak lain harus mau juga memuatnya," ujar Dewi saat berbincang dengan merdeka.com, Selasa (30/8) malam.
Menurutnya, proses perubahan nama ini tidak mudah, sebab berada di jalur perdagangan internasional. Sehingga, membutuhkan pendekatan dengan negara-negara di dunia agar mau memasukkan nama baru tersebut.
"Kalau pulau kita di dalam, nama kota bisa diubah, nama laut yang dikenal, apalagi jalur internasional, apakah bisa semudah itu diganti. Tapi saya kira kalau masih wilayah Indonesia masih bisa. Namun, ada proses agar diakui pihak laut," pungkasnya. (mdk/tyo)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kasal menilai Presiden Prabowo berupaya mencegah segala bentuk pertikaian di kawasan, dengan tetap menjunjung tinggi Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS).
Baca SelengkapnyaPeristiwa pengusiran ini terjadi di Laut Natuna Utara, pada Senin (21/10).
Baca SelengkapnyaMerunut sejarahnya, ternyata DKI Jakarta pernah mengalami setidaknya 13 kali pergantian nama.
Baca SelengkapnyaSejumlah pengamat mengkhawatirkan kerja sama Indonesia-China dalam sektor maritim di Laut China Selatan.
Baca Selengkapnya"Perlu kehati-hatian dalam menangani konflik dan menyikapi dinamika situasi yang berkembang," kata Menko Polhukam
Baca SelengkapnyaIrvansyah juga mengusulkan Kota Ranai di Natuna dibuat seperti stasiun atau pangkalan untuk titik kumpul anggota.
Baca SelengkapnyaJakarta sudah beberapa kali mengalami perubahan nama.
Baca SelengkapnyaMahfud menilai, kesepakatan Prabowo dan Xi Jinping bisa menjadi masalah baru di kawasa
Baca SelengkapnyaMenhub berharap Nusantara bisa turut menjadi pintu gerbang pengiriman barang ke wilayah Indonesia Timur.
Baca SelengkapnyaKapal patroli Indonesia berhasil mengusir kapal CCG 5402 keluar dari wilayah yurisdiksi Indonesia di Laut Natuna Utara
Baca SelengkapnyaHasto Kristiyanto PDIP menyampaikan pentingnya Indonesia mewujudkan konsep Berdikari Bung Karno
Baca SelengkapnyaMantan Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengungkapkan riset pertimbangan ibu kota pindah ke IKN.
Baca Selengkapnya