Follow
BJ Habibie soal kisruh KPK vs Polri: Jokowi sudah tepat!
Merdeka.com - Presiden ke-3 RI, BJ Habibie bertukar wawasan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka, Jakarta. Di tengah-tengah ketegangan politik dan kisruh KPK-Polri, BJ Habibie menyatakan presiden dipilih langsung oleh rakyat dan tidak mewakili satu golongan atau satu partai semata.
"Memang begitu (presiden dipilih rakyat)," kata Habibie didampingi Presiden Jokowi saat jumpa pers di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (29/1).
Terkait kisruh antara KPK dan Polri, Habibie juga menyampaikan pendapatnya dan memberikan saran kepada Jokowi. Menurut Habibie, sikap yang diambil oleh Presiden Jokowi sudah tepat, yaitu menunggu dan bersabar agar kepastian hukum dapat berjalan sebagaimana mestinya.
-
Kenapa TNI harus dijaga dari pengaruh partai politik? Pelihara TNI, pelihara angkatan perang kita, jangan sampai TNI dikuasai oleh partai politik manapun juga. Ingatlah, bahwa prajurit kita bukan prajurit sewaan, bukan prajurit yang mudah dibelokkan haluannya. Kita masuk dalam tentara karena keinsyafan jiwa dan sedia berkorban bagi bangsa dan negara.
-
Kenapa Kemenkum HAM tidak menahan SK kepengurusan PKB? Dia mengatakan prinsipnya Kemenkum HAM tidak mungkin menahan jika ada permohonan dari partai politik.
-
Siapa yang menilai MK tidak bisa jadi objek hak angket? 'Tentu saja hak angket merupakan hak anggota DPR untuk mengajukannya. Hanya saya lihat, perlu ketepatan objek hak angket. Kalau objeknya putusan MK atau lembaga MK, tentu tidak bisa,' ungkap pakar hukum tata negara Universitas Andalas, Feri Amsari kepada wartawan, Rabu (1/11).
-
Kenapa KPK dan Polri harus berkolaborasi? Ini kerja sama dengan timing yang pas sekali, di mana KPK-Polri menunjukkan komitmen bersama mereka dalam agenda pemberantasan korupsi. Walaupun selama ini KPK dan Polri sudah bekerja sama cukup baik, tapi dengan ini, seharusnya pemberantasan korupsi bisa lebih garang dan terkoordinasi dengan lebih baik lagi
-
Kenapa PKB dibentuk? Pembentukan partai ini diusulkan oleh kaum nahdliyin di berbagai daerah. Pasalnya, banyak warga NU yang ingin agar dibentuknya sebuah badan atau partai politik yang mewadahi aspirasi mereka di seluru pelosok Nusantara.
-
Bagaimana PKB menentukan sikap politik ke depannya? 'Di PKB mekanisme itu hanya satu pintu lewat Gus Muhaimin, sehingga nanti biasanya Gus Muhaimin langsung mengadakan rapat mengajak kami,' tuturnya
"Saya rasa yang disampaikan Bapak Presiden, saya lihat (di TV) di Bogor itu tepat sekali. Sekarang kita kerja deh, bagaimana pembangunan, peningkatan produktivitas, pendidikan. Jangan fokus di situ (kisruh KPK vs Polri), tunggu, oke," jelas Habibie.
Kisruh KPK dan Polri yang bermula ketika nama Komjen Budi Gunawan diusulkan sebagai calon Kapolri padahal yang bersangkutan telah ditetapkan sebagai tersangka, Habibie juga memberikan saran. Habibie menegaskan, institusi penegak hukum harus objektif dan tidak dijadikan sebagai alat kepentingan partai politik.
"Institusi penegak hukum itu harus objektif, subjektif pada kepentingan rakyat, untuk menjelaskan itu, penegak hukum harus objektif, subjektif kepentingan rakyat, itu," jelas Habibie.
"Jangan menurut undang-undang internasional kalau kita lihat rakyat tak dibela, no," tutupnya.
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Presiden Jokowi ingatkan tegas para jaksa, termasuk Polri dan KPK, agar tidak ada lagi anggotanya mempermainkan hukum.
Baca Selengkapnya
Meski begitu, Rudianto tidak menjelaskan lebih jauh perihal perkara yang dimaksud.
Baca Selengkapnya
Hasto menyampaikan, hal serupa juga telah disampaikan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di Hari Ulang Tahun PDIP beberapa waktu yang lalu.
Baca Selengkapnya
Jokowi ingin KPU bertindak sesuai aturan pada pesta demokrasi lima tahunan.
Baca Selengkapnya
Hasto menyebut berbagai intimidasi diterima PDIP usai memecat Joko Widodo (Jokowi).
Baca Selengkapnya
Jokowi juga meminta aparat Kejaksaan tidak bermain proyek.
Baca Selengkapnya
Berbeda dengan Megawati, Gerindra tak setuju KPK dibubarkan.
Baca Selengkapnya
Hasto menduga terjadi fragmentasi atau perpecahan di jajaran menteri KIM.
Baca Selengkapnya
Bahlil mencontohkan, saat Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah yang terjaring operasi tangkap tangan KPK, Golkar menghormati proses hukum tersebut.
Baca Selengkapnya
Hakim MK Arief Hidayat menilai Presiden tidak netral dalam Pilpres 2024.
Baca Selengkapnya
KPK merupakan lembaga penegakan hukum yang perlu menjadi contoh.
Baca Selengkapnya
Menurut dia, yang harus menjadi catatan adalah untuk tidak saling menyalahkan siapa pun saat tengah terjerat kasus hukum
Baca Selengkapnya