Follow
BKD sebut 33 PNS di Jabar bermasalah pada 2014
Merdeka.com - Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jawa Barat mencatat 33 Pegawai Negeri Sipil (PNS) bermasalah. Mereka sudah dikenakan sanksi hukuman disiplin karena melanggar peraturan.
Kepala BKD Jawa Barat M Solihin, mengatakan dari 33 PNS tersebut sebanyak satu orang diturunkan pangkatnya setingkat lebih rendah selama satu tahun, lalu 20 orang diturunkan pangkat lebih rendah selama tiga tahun.
"Mereka sudah dikenai sanksi, hukumannya beragam jumlahnya ada 33 orang," katanya di Bandung, Sabtu (10/1).
-
Apa saja bentuk sanksi hukum? Saknsi yang dilakukan dari norma hukum bersifat tegas serta nyata, bisa berupa denda dengan nominal tertentu hingga penjara dalam waktu tertentu pula.
-
Apa sanksi untuk pegawai KPK yang terlibat pungli? Untuk 78 pegawai Komisi Antirasuah disanksi berat berupa pernyataan permintaan maaf secara terbuka. Lalu direkomendasikan untuk dikenakan sanksi disiplin ASN.
-
Apa pasal yang dikenakan pada pelaku? Para pelaku terjerat pasal penganiayaan dan pencabulan anak yakni pasal 76 C dan Pasal 80 ayat 3 UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara dan denda Rp3 miliar.
-
Siapa saja yang menjadi tersangka? Chandrika Chika dan lima orang rekannya telah resmi dijadikan tersangka dalam kasus penyalahgunaan narkoba.
-
Siapa yang mengeluarkan hukuman PSIS? Hukuman bertanding tanpa penonton dikeluarkan langsung oleh PSSI selaku induk sepak bola Indonesia.
-
Apa hukuman buat PSIS Semarang? Hukuman bertanding tanpa penonton dikeluarkan langsung oleh PSSI selaku induk sepak bola Indonesia. Berdasarkan surat dari PSSI, PSIS Semarang dianggap melanggar Kode Disiplin PSSI Tahun 2023 karena terjadi pengulangan kejadian yang sama yaitu keributan antara suporter PSIS Semarang dengan suporter klub tamu.
Meski demikian jumlah ini menurun jika dibandingkan 2013. Pada 2013 ada 44 orang PNS yang dikenai hukuman disiplin.
Dia menyebut, pelanggaran yang dilakukan PNS itu beragam, mulai dari tidak masuk kerja lebih dari 46 hari dalam satu tanpa alasan yang jelas. Selain itu, mereka di antaranya karena melakukan pernikahan lagi alias poligami dan perceraian tanpa izin tertulis dari pejabat yang berwenang.
"Saya berharap, untuk ke depannya jumlah PNS yang melakukan pelanggaran itu bisa semakin berkurang jumlahnya," ujarnya seraya menyebut jumlah PNS di Jabar ada 12.358 orang. (mdk/mtf)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Polda Jabar memberhentikan secara tidak dengan hormat (PTDH) terhadap 28 personel Polri karena dinilai melakukan pelanggaran kode etik
Baca Selengkapnya
13 personel Polda NTT dihukum pemecatan karena terbukti terlibat asusila
Baca Selengkapnya
Ada satu kasus personel yang kini menjadi sorotan, yakni kasus Brigadir TO yang diduga melakukan aksi rudapaksa terhadap seorang mahasiswi.
Baca Selengkapnya
Sebanyak 28 personel Polda Metro Jaya dipecat tidak dengan hormat (PTDH) akibat sejumlah pelanggaran yang dilakukan.
Baca Selengkapnya
Tujuh bintara yang dijatuhkan sanksi PTDH, yakni Aiptu WRK, Bripka JG, Bripka RM, Bripka JS, Bripka AC, Bripka AT, dan Brigpol. MR.
Baca Selengkapnya
Pemberhentian tidak dengan hormat atau pemecatan terhadap personel kepolisian tersebut dilakukan pada upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional.
Baca Selengkapnya
Ketiganya dianggap melanggar perjanjian kerja (PK) dengan Dinas Pendidikan Kota Depok.
Baca Selengkapnya
Total ada 1.385 orang yang terdiri dari, pejabat negara hingga pihak swasta yang terjerat kasus korupsi sepanjang 2004-2022.
Baca Selengkapnya
Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) bagi pelamar CPNS resmi dimulai.
Baca Selengkapnya
Untuk 78 pegawai KPK dikenakan sanksi berat berupa permintaan maaf secara langsung dan terbuka
Baca Selengkapnya
48 Perusahaan penyebab polusi udara ini akan dikenakan sanksi.
Baca Selengkapnya
Aksi culasnya itu merugikan negara hingga Rp1.158.628.535
Baca Selengkapnya