Follow
BKPM Berubah Nama Menjadi Kementerian Investasi
Merdeka.com - DPR telah menyetujui pembentukan Kementerian Investasi dalam rapat paripurna siang tadi. Anggota Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade menyebut, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) akan diubah menjadi Kementerian Investasi itu.
"BKPM Itu berubah nama menjadi Kementerian Investasi, tupoksinya memang seperti itu, ini terkait undang-undang Cipta Kerja aja," katanya saat dihubungi, Jumat (9/6).
Menurutnya, dalam pembahasan Undang-Undang Cipta Kerja dibutuhkan Kementerian Investasi yang bisa mengoordinasikan berbagai kementerian. Pasalnya, posisi BKPM saat ini belum kuat.
-
Apa tugas Kementerian BUMN? Kementerian BUMN Bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara
-
Kenapa Kementerian BUMN dibentuk? Pada masa Kabinet Pembangunan VI, namanya menjadi Kantor Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan BUMN/Kepala Badan Pembinaan BUMN.
-
Bagaimana Kementerian BUMN mengelola BUMN? Fungsi Kementerian BUMN Perumusan dan penetapan kebijakan sekaligus koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, di bidang pengembangan usaha, inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan, restrukturisasi, pengelolaan hukum dan peraturan perundang-undangan, manajemen sumber daya manusia, teknologi dan informasi, keuangan dan manajemen risiko BUMN.
-
Kenapa Kemnaker tekankan pentingnya kompetensi bagi PMI? Kompetensi itu menjadi salah satu ukuran agar tenaga kerja kita bisa diterima di luar negeri, “ ucap Menaker di Jeddah, Arab Saudi, Jumat (25/8) malam.
-
Kenapa BP Batam minta dukungan Kementerian? Pada pertemuan ini, Muhammad Rudi juga memohon dukungan Kementerian terkait untuk menggesa penyelesaian Kawasan Rempang Eco-City.
-
Bagaimana Kementerian PUPR bergantung pada kerja sama WMO dan BMKG? Di bidang SDA, kami bergantung pada hasil kerja mitra meteorologi. Terutama pada pengoperasian reservoir, penjadwalan sistem saluran irigasi serta aktivitas lain dalam pengelolaan air.
"Nah BKPM kan terkesan kurang kuat untuk melakukan (koordinasi) kementerian yang lain, makanya dibentuk Menteri Investasi," kata politisi Gerindra ini.
"Harapannya investasi masuk ke Indonesia lebih cepat, besar dan koordinasi lebih gampang," tambah dia.
Andre belum mau buka suara siapa yang akan menduduki posisi Menteri Investasi. Dia enggan membocorkan apakah Kepala BKPM Bahlil Lahadalia yang bakal menjadi Menteri Investasi. Menurutnya, hal itu adalah hak prerogatif presiden.
"Ya itu soal presiden lah (siapa Menteri Investasi), itu kan berubah nama (BKPM jadi Kementerian Investasi)," tandasnya.
Sebelumnya, Rapat Paripurna DPR RI pada Jumat menyetujui Surat Presiden Nomor R-14/Pres/03/2021 perihal Pertimbangan Pengubahan Kementerian yang sebelumnya telah dibahas dalam Rapat Konsultasi Pengganti Badan Musyawarah (Bamus) DPR pada 8 April 2021.
Rapat Pengganti Bamus DPR pada Kamis (8/4) telah menyepakati Surat Presiden yaitu pertama, penggabungan sebagian tugas dan fungsi Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sehingga menjadi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Riset Teknologi.
Rapat Pengganti Bamus DPR juga menyepakati pembentukan Kementerian Investasi untuk meningkatkan investasi dan penciptaan lapangan pekerjaan.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Dia menekankan agar Kementerian Koperasi dan UKM mampu memberikan respons yang tidak biasa-biasa saja.
Baca Selengkapnya
Kementerian Investasi BKPM telah menjalin kerjasama yang baik dengan Bank Indonesia dalam bentuk kegiatan promosi bersama di dalam maupun luar negeri.
Baca Selengkapnya
Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menginisiasi merevisi UU perkoperasian untuk membangun ekosistem kelembagaan.
Baca Selengkapnya
Ketentuan itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 139 Tahun 2024.
Baca Selengkapnya
Model pengelolaan wirausaha di negara lain, seperti Korea Selatan, dapat dijadikan contoh.
Baca Selengkapnya
Pengelolaan BUMN di bawah kementerian teknis tidak sejalan dengan tugas dan fungsi BUMN sebagai korporasi yang mencari profit.
Baca Selengkapnya
DPR menilai IKN tetap sulit menarik minat investor karena masalah utama bukan pada pergantian pejabatnya, tetapi dasar kebijakan yang keliru
Baca Selengkapnya
Ada beberapa fakta menarik seputar Kementerian BUMN RI yang bisa diulik. Apa saja?
Baca Selengkapnya
Kadin memiliki peran sebagai mitra strategis Pemerintah dan wadah bagi dunia usaha.
Baca Selengkapnya
Revisi UU IKN yang baru untuk memberikan kewenangan lebih terhadap OIKN dari yang awalnya sebagai pengguna menjadi pengelola anggaran.
Baca Selengkapnya
Kata ketua umum PKB ini, di Cina telah memberikan pelayanan yang memadai.
Baca Selengkapnya
Badan Kebijakan Fiskal (BKF) dihapus dari struktur organisasi Kemenkeu. Fungsi BKF kini dilebur ke Ditjen Strategi Ekonomi dan Fiskal.
Baca Selengkapnya