BKSAP DPR Minta KTT ASEAN Harus Bisa Hentikan Kekerasan di Myanmar

Merdeka.com - Pemimpin junta militer Myanmar, Jenderal Min Aung Hlaing akan hadir dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN di Jakarta pada Sabtu (24/4). Rencana partisipasi sang jenderal di KTT ikut memantik reaksi keras banyak pihak terutama para pegiat demokrasi dan HAM.

Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Fadli Zon menyambut baik KTT ASEAN kendati dinilainya terlambat.

"Jangan sampai ASEAN dinilai tak relevan lagi oleh dunia. Namun meski terlambat, KTT krusial dan layak diapresiasi untuk masa depan Myanmar yang lebih baik," ujar Fadli, Jumat (23/4).

BKSAP juga mengingatkan agar KTT ASEAN berdampak nyata bagi situasi di Myanmar. KTT jangan sekadar formalitas dan seremonial.

"KTT harus berkontribusi menciptakan suasana kondusif di Myanmar antara lain penghentian kekerasan terhadap pihak anti-kudeta, pembebasan ribuan tahanan yang tanpa proses hukum, pemulihan demokrasi, dan nasib 1 juta pengungsi Rohingya yang diusir dari Myanmar. Selain itu perlu pembenahan internal ASEAN agar lebih mengedepankan demokrasi dan HAM. KTT ini bisa menjadi tonggak awal reformasi ASEAN."

Pada sisi lain legislator Komisi Luar Negeri itu meminta ASEAN menghitung secara cermat dampak rencana partisipasi panglima junta militer Jenderal Min Aung Hlaing di KTT. Jangan sampai ASEAN dianggap 'mendukung' langkah kudeta tersebut dengan hadirnya sang jenderal.

Politisi Gerindra itu menambahkan, jika kedatangan dalang kudeta itu tak bisa dihindarkan, maka ASEAN diminta memanfaatkan momentum tersebut secara positif.

"Jika pemimpin kudeta berpartisipasi, KTT ASEAN harus mendesak dia secara langsung untuk segera menghentikan kekerasan, membebaskan ribuan tahanan, memulihkan demokrasi, dan berdialog," tutupnya.