Follow
BNN temukan lapas mewah, DPR usul posisi Menkumham tak diisi parpol
Merdeka.com - Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengusulkan pejabat di lembaga hukum lebih baik bukan dari kalangan partai politik, semisal posisi Jaksa Agung dan Menteri Hukum dan HAM. Pernyataan ini menyikapi temuan BNN soal adanya sel mewah yang dihuni narapidana narkoba di Lapas Cipinang.
"Saya termasuk yang bependapat institusi hukum bebas dari partai politik. Serahkan pada orang-orang yang ahli, punya kompetensi. Jaksa agung harusnya bukan dari parpol, Menkumham juga bukan dari parpol," kata Fadli di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (14/6).
Seharusnya, kata Fadli, posisi pejabat di lembaga penegak hukum adalah orang-orang yang memiliki kemampuan dan keahliam di bidang hukum.
-
Dimana rumah kader PDIP yang digeledah? Rumah yang digeledah itu diketahui berada jalan Halim perdana Kusuma Bangkalan, Madura, Jawa Timur.
-
Siapa yang mengawasi kinerja Kemenkumham? Pada dasarnya, lanjut Yasonna, Tuhan Yang Maha Kuasa dan juga masyarakat mengawasi kita, sekecil apapun gerak-gerik kita terus dipantau.
-
Siapa kader PDIP yang digeledah rumahnya? Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah seorang anggota DPRD Jawa Timur bernama Mahfud dari Fraksi PDIP.
-
Kenapa Menkumham meminta jajarannya melakukan evaluasi? Dari refleksi ini, kita dapat mengevaluasi strategi kita, mengidentifikasi peluang baru, serta menetapkan tujuan yang lebih ambisius dan lebih baik untuk tahun mendatang,' sambungnya.
-
Kenapa Kemenkumham meninjau kesiapan lokasi AALCO di Bali? Kehadirannya untuk memastikan semua persiapan kegiatan yang dilaksanakan di Bali Nusa Dua Convention Center 15–20 Oktober 2023 berjalan lancar.
-
Siapa yang diperiksa Komnas HAM? Komnas HAM memeriksa mantan anggota Tim Pencari Fakta (TPF) Munir, Usman Hamid untuk menyelidiki kasus pembunuhan Munir yang terjadi 20 tahun lalu.
"Jadi orang yang harusnya punya kemampuan di bidang tersebut dari karir, akademisi tapi yang punya keahlian disitu," jelasnya.
Fadli menyarankan Presiden segera melakukan evaluasi terhadap kinerja Menkum HAM Yasonna Laoly dalam mengelola lapas-lapas di Indonesia. Sebab, praktik jual beli fasilitas tidak satu dua kali terjadi.
"Biar presiden yang evaluasi. Kalau kecolongan sekali masuk akal. Tapi kalau berkali-kali berarti memamg tak mampu," pungkasnya.
(mdk/rhm)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Yasonna merupakan menteri dari partai PDIP. Dia digantikan oleh Supratman Andi Atgas dari partai Gerindra.
Baca Selengkapnya
Yasonna mengaku sempat bertemu empat mata dengan Jokowi sebelum dicopot sebagai Menteri Hukum dan HAM.
Baca Selengkapnya
Hal itu diungkap Yasonna saat menjadi inspektur di Upacara Hari Pengayoman pada Senin (19/8).
Baca Selengkapnya
Anggota Komisi III DPR Fraksi Demokrat, Benny K Harman menyindir pedas Kementerian Hukum dan HAM ketika rapat kerja bersama, Rabu (12/6)
Baca Selengkapnya
Yusril Ihza Mahendra mengatakan pihaknya sedang berusaha untuk mencari jalan keluar permasalahan kepadatan lembaga pemasyarakatan (lapas)
Baca Selengkapnya
Penyelidikan ini berawal dari laporan dari keluarga warga binaan di Lapas Cebongan.
Baca Selengkapnya
Yasonna tidak merasa kecewa meski dicopot sebagai menteri. Dia bahkan sempat menemui Presiden Jokowi sehari sebelum pelantikan menteri baru.
Baca Selengkapnya
Kedelapan warga binaan itu terindikasi membantu pegawai berinisial M.
Baca Selengkapnya
Hasto Kristiyanto mengaku, partai tak mempermasalahkan bila mana kadernya terkena reshuffle kabinet.
Baca Selengkapnya
Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran, Rosan Roeslani menjawab kabar dirinya masuk kabinet Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
Baca Selengkapnya
Posisi Yasonna H Laoly yang juga politikus PDIP kini digantikan Supratman Andi Agtas yang tak lain adalah kader Partai Gerindra.
Baca Selengkapnya
Jokowi dikabarkan bakal melakukan reshuffle kabinet pada Senin 19 Agustus 2024.
Baca Selengkapnya