BNP2TKI Akan Berubah Nama Menjadi Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

Merdeka.com - Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR pada Senin (5/11) kemarin. Dalam rapat itu muncul wacana BNP2TKI berubah nama menjadi Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Hal itu disampaikan Plt Kepala BNP2TKI, Tatang Budie Utama Razak, dalam rapat perdana BNP2TKI dengan anggota Komisi IX DPR RI yang baru saja dilantik pada tanggal 1 Oktober 2019 lalu.

Tatang menyampaikan, perubahan nama ini disesuaikan dengan adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, yang menggantikan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.

"Dalam UU tersebut, nama Tenaga Kerja Indonesia (TKI) diubah menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI). Selain disesuaikan dengan ILO Migrant Workers Convention, kata TKI juga seakan-akan cerita duka yang melekat pada kasus-kasus yang menimpa TKI," ujar Tatang.

Di samping itu, instansi yang terlibat sesuai dengan UU nomor 18 tahun 2017 ini tidak hanya pemerintah pusat saja. Pemerintah daerah juga diberikan peran dan tanggung jawab yang penting dalam pelindungan PMI. Sehingga dapat memberikan pelindungan kepada PMI sejak dari awal proses penempatan hingga PMI pulang ke tanah air.

"Cakupan layanan oleh BP2MI nantinya tidak hanya bagi calon PMI dan PMI saja, tetapi juga sampai kepada keluarganya," kata Tatang yang didampingi para Eselon I yaitu Deputi Penempatan Teguh Hendro Cahyono, Deputi Perlindungan Anjar Prihantoro dan Deputi Kerjasama Luar Negeri dan Promosi, Elia Rosalina, serta jajaran Eselon II di lingkungan BNP2TKI.

Tatang menambahkan, BP2MI nanti akan lebih banyak lagi mencari peluang kerja di luar negeri sehingga dapat menempatkan PMI yang terampil dan profesional. Sehingga menurunkan jumlah penempatan PMI yang memiliki kategori low level dan berisiko tinggi, seperti asisten rumah tangga.

Hal ini dilakukan sesuai dengan Visi Misi Presiden Joko Widodo pada tahun 2019-2024 yang relevan dengan BP2MI yaitu, pertama, Peningkatan kualitas manusia Indonesia. Kedua, Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga. Ketiga, Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya. Keempat, Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Reporter: RezaSumber: Liputan6.com