BNP2TKI siapkan SMK mini bagi pensiunan TKI, sekolahnya cuma 8 bulan

Merdeka.com - Kepala BNP2TKI Nusron Wahid sedang menyiapkan program SMK mini sebagai bentuk kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung program Zero PLRT pada 2017. Hal ini menjadi salah satu dari 8 program prioritas nasional dan 12 program prioritas yang dipaparkan saat rapat kerja dengan Komisi IX DPR hari ini.

"SMK mini ini merupakan konsep SMK non degree diadopsi dari konsep Gubernur Jatim, kurikulum SMK diambil hanya bagian pokoknya saja. Dari 3 tahun diringkas jadi 8 bulan saja. Pembelajarannya berbasis masyarakat, sehingga lebih efektif dan murah dibandingkan BLK," kata Nusron di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/6).

Selain itu, dia menyatakan akan melakukan pelatihan demi peningkatan kualitas TKI purna yaitu TKI yang akan dipulangkan ke Indonesia menjelang masa moratorium TKI ke negara-negara di Timur Tengah. Hal ini akan menjadi prioritas BNP2TKI di tahun 2016.

"Tujuannya agar para TKI purna atau mantan TKI yang dipulangkan bisa mandiri dan tidak menjadi TKI lagi. Kita buat prioritas program 2016 itu namanya TKI Purna yang kita berikan pelatihan," kata Nusron.

Nantinya, kata dia, ‎pelatihan untuk para TKI tergantung kemauan dan melihat potensi daerah dari para TKI tersebut. Menurutnya, pelatihan yang didasari dari potensi itu akan lebih efektif untuk bekal para TKI kembali ke daerahnya masing-masing.

"Macam-macam nanti pelatihannya. Konsepnya ada pelatihan pertanian, wirausaha seperti restoran ada juga salon. Ya itu tergantung potensi daerahnya," paparnya.

Dalam setahun, Nusron menargetkan sudah 16 ribu TKI yang mendapatkan pelatihan tersebut. Pasca dilatih para TKI purna tersebut tidak langsung dilepas begitu saja untuk mengembangkan apa yang didapatkan dalam pelatihan.

Pihaknya akan mencarikan jalan keluar dengan menggandeng donatur agar TKI purna tersebut dapat bekerja atau berusaha secara profesional.

"Ini kan disebutnya konsep inkubasi dan itu ada 5 tahap. Diantaranya TKI purna itu dilatih, diajak produksi dan didampingi dan dicarikan penjamin dari pembiayaan (produksi pasca pelatihan) dan penjualan hasil produksi," terangnya.

Dalam menyiapkan program tersebut, Nusron menganggarkan Rp 49,7 miliar yang dipaparkan di depan Komisi IX DPR yang akan dimasukkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016. Namun, anggaran tersebut sempat mendapat beberapa kritikan dari anggota Komisi IX. Walaupun mendapatkan kritik, ia mengaku tak masalah jika anggaran yang ia sodorkan itu disunat oleh DPR.

"Berapapun anggarannya, kita laksanakan. Jangan terpaku sama anggaran," tukasnya.

Menanggapi hal ini, Anggota Komisi IX DPR Okky Asokawati mengapresiasi langkah tersebut. Dari hal tersebut, kata dia, dapat terlihat porsi paling besar digunakan untuk belanja kepentingan publik, sedangkan sisanya baru digunakan untuk belanja kepentingan rutin.

"Saya apresiasi BNP2TKI yang sudah menggambarkan prosentase anggaran belanja publik dan rutin, baru ada kementerian/lembaga yang menggambarkan prosentase seperti ini, dan saya sudah melihat disini bahwa BNP2TKI sudah mengutamakan pelayanan bagi masyarakat" ujar Okky Asokawati.

Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PDIP Nursuhud juga mengpresiasi konsep SMK mini yang dijelaskan Nusron Wahid.

"Konsep pendidikan informal ini Insya Allah akan berhasil, hanya institusi penyelenggaranya harus bagus dan kalau bisa jangan pemerintah" ujarnya. (mdk/rnd)