BNPB dan Kejagung teken kerjasama penanganan menanggulangi bencana
Merdeka.com - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Willem Rampangilei bersama Jaksa Agung H.M. Prasetyo telah menandatangani Nota Kesepahaman atau MoU (Memorandum of Understanding) untuk bekerjasama dalam menanggulangi bencana di Indonesia, di Kejaksaan Agung RI, Jakarta Selatan, Rabu (10/10). Nota Kesepahaman ini diharapkan menjadi langkah awal yang nyata kedua pihak demi mewujudkan program-program penanggulangan bencana.
Kesepakatan ini berlaku selama 5 tahun. Kemudian dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan kedua pihak.
"Hal ini tentunya akan memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat sehingga dapat mewujudkan masyarakat yang tangguh," kata Willem.
-
Apa yang dilakukan BNPB untuk antisipasi bencana? Kesiapsiagaan dalam pengecekan perangkat untuk mendeteksi bencana merupakan langkah antisipasi yang dilakukan oleh BNPB dan pihak terkait lainnya.
-
Kapan Kanwil BPN Jatim mencanangkan program sinergi dengan Pemda? “Ini dalam rangka mewujudkan Peta Jawa Timur Lengkap. Pencetusan semangat sinergi melalui Pola Trijuang ini sudah dicanangkan sejak 25 September 2020,“
-
Bagaimana Kejaksaan Agung berperan dalam kerja sama ini? “Dalam usaha untuk membesarkan perusahaan dan berperan membangun perekonomian Indonesia perlu adanya bimbingan agar IDSurvey dapat melakukan aktivitas perusahaan sesuai dengan koridor-koridor regulasi yang berlaku. Tentunya IDSurvey berharap agar semua yang dikerjakan tidak menyimpang dari peraturan-peraturan yang berlaku sehingga aktivitas bisnis dapat berjalan lancar,“
-
Apa tujuan utama dari sinergi antara Kanwil BPN Jatim dengan Pemda? Ini dalam rangka mewujudkan Peta Jawa Timur Lengkap. Pencetusan semangat sinergi melalui Pola Trijuang ini sudah dicanangkan sejak 25 September 2020,“
-
Kapan penandatanganan kerja sama BPJS Ketenagakerjaan? Sinergi ini dikukuhkan lewat penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) secara serentak di dalam rangkaian Rakernas Kadin yang digelar beberapa waktu lalu.
-
Bagaimana Kanwil BPN Jatim meningkatkan sinergi dengan Pemda? Keterbukaan Informasi ini dinilai memiliki pengaruh besar terhadap kesuksesan program-program yang sedang dijalankan. Bukan hanya itu, dukungan dari seluruh pihak terkait juga memegang peranan penting, sehingga di tiap penyelenggaraan sosialisasi, Kementerian ATR/BPN selalu menekankan penguatan sinergi lintas sektor.
Willem mengatakan, 150 juta rakyat Indonesia masih tinggal di daerah rawan bencana. Hal ini merupakan tanggung bersama dari kedua pihak untuk memastikan keselamatan mereka.
Ruang lingkup dari kerjasama itu antara lain pengamanan dan pengawalan pemerintahan dan pembangunan, pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, tindakan hukum lain di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, pemulihan aset pidana dan aset lainnya, penyediaan data informasi dan keterangan saksi atau ahli, penempatan atau penugasan jaksa, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
Selain itu, BNPB juga berharap dengan kerjasama ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dapat bekerja secara mandiri di kedepannya dalam mengatasi bencana di daerah masing-masing.
"Kami sudah membuat master plan atau Rencana Induk Penanggulangan Bencana sampai dengan tahun 2045," kata Willem.
Reporter: Ratu Annisaa SuryasumiratSumber: Liputan6.com
(mdk/gil)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
BPBD selalu siaga dan melakukan langkah antisipatif agar bencana hidrometeorologi tidak terjadi
Baca SelengkapnyaBNNK Banyuwangi juga akan berkerja sama dengan kepolisian untuk pencegahan dan penanganan kasus narkotika.
Baca SelengkapnyaSarasehan digelar untuk mengukur kesiapan masing-masing kabupaten/kota di Jatim
Baca SelengkapnyaKolaborasi ini merupakan wujud nyata dari kehadiran negara dalam memberikan solusi atas berbagai tantangan sosial.
Baca SelengkapnyaPenandatangan MoU ini sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo
Baca SelengkapnyaSuharyanto juga memberikan bantuan secara simbolis kepada para warga yang terdampak gempa.
Baca SelengkapnyaDia menjelaskan anggaran untuk pengelolaan perbatasan tersebar di sejumlah K/L yang mengurusi perbatasan.
Baca SelengkapnyaTNI ikut berkomitmen membantu pemerintah menjaga kawasan hutan Indonesia yang luasnya mencapai 125 juta hektare.
Baca SelengkapnyaUpaya itu diperlukan untuk mengoptimalkan realisasi program yang telah dibuat.
Baca SelengkapnyaSinergi dengan pemerintah daerah sangat penting untuk memperkuat pengendalian BBM Subsidi.
Baca SelengkapnyaKerjasama ini dilakukan untuk mengoptimalkan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan bagi para pekerja.
Baca SelengkapnyaSuharyanto menerangkan, kesiapsiagaan tersebut dilatarbelakangi prediksi oleh para ilmuan dan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG).
Baca Selengkapnya