BNPB Dukung Pengembangan Alat Pantau Peringatan Dini Banjir BBWS

Merdeka.com - Kabupaten-kabupaten di wilayah Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah yang dilalui Daerah Aliran Sungai (DAS) Bengawan Solo selalu mengalami banjir setiap tahunnya. Untuk mengantisipasi risiko dari bahaya banjir itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memasang alat peringatan dini.

"Peringatan dini banjir menjadi salah satu langkah pemerintah dalam menghindari terjadinya korban jiwa," kata Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Raditya Jati dalam keterangan tertulisnya, Jumat (7/5).

Pada tahun 2019 dan 2020, BNPB telah memasang 27 alat peringatan dini banjir dan memberikan peningkatan kapasitas masyarakat di lokasi terpasangnya alat tersebut. Kegiatan tersebut terwujud berkat kerja sama BNPB dengan BPBD daerah dan Universitas Gadjah Mada.

Pada tahun 2021 ini, BNPB akan melakukan pendekatan baru dengan menggandeng Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) dan BPBD. BPBD yang terlibat dalam pembahasan antara lain Bojonegoro, Madiun, Lamongan, Tuban, Ngawi, Magetan dan Wonogiri.

"Harapannya layanan peringatan dini yang diberikan bisa lebih efektif," ujarnya.

Secara terpisah, Direktur Peringatan Dini BNPB Afrial Rosya menyatakan bahwa BNPB mendukung pengembangan alat pantau yang sudah dibangun BBWS.

Melalui dukungan pengembangan alat pantau tersebut, integrasi alat peringatan dini yang dipasang antara BPBD dan BBWS Bengawan Solo akan menghasilkan efektifitas layanan peringatan dini. Menurutnya, peringatan dini yang cepat, maka akan mempercepat pula upaya evakuasi masyarakat. Sehingga akan semakin banyak nyawa manusia yang diselamatkan.

"Penguatan peringatan dini ini diinisiasi dengan pertemuan koordinasi multipihak, antara BNPB, BBWS DAS Bengawan Solo dan beberapa BPBD beberapa wilayah administrasi di Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah," katanya.

"Pada tanggal 5 Mei kemarin, BNPB sudah menggelar Rapat Koordinasi Persiapan Pemasangan Peringatan Dini Banjir," lanjutnya.

Tujuan pertemuan tersebut yakni untuk mensinkronisasi lokasi pemasangan yang diusulkan oleh BPBD dan BBWS sehingga ditemukan titik kesepakatan bersama. Selain itu juga memastikan pendekatan pemasangan fasilitasi yang bisa diberikan BNPB dalam mengisi kesenjangan untuk menguatkan rencana aksi peringatan dini.

"Pertemuan itu memfokuskan pada instrumentasi peringatan dini kepada masyarakat. Harapannya, informasi peringatan dini ke masyarakat lebih cepat dilakukan melalui Pusdalops BPBD," katanya.