Bom gereja Samarinda, Desmond salahkan BNPT gagal lakukan pengawasan

Merdeka.com - Aksi teror bom terjadi di Gereja Oikemene di Sengkotek, Harapan Baru, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur pada Minggu (13/11) pagi. Pelaku teror merupakan residivis peledakan bom buku tahun 2011 bernama Johanda.

Wakil Ketua Komisi III Desmond J Mahesa mengatakan, kasus ini menunjukkan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) gagal melakukan pengawasan. Hal ini lantaran Johanda bisa kembali melakukan praktik terorisme meski telah dipenjara.

"Pertama, ini kan pelakunya mantan pelaku teror yang sudah masuk Lapas, itu kan dalam pengawasan BNPT‎, kalau ada yang melakukan bom lagi, berarti kan pengawasan itu gagal," kata Desmond saat dihubungi, Senin (14/11).

Dia curiga, ada pihak yang bermain dalam setiap aksi terorisme di Indonesia. Sebab, sebelum lembaga BNPT didirikan, aksi teror tidak sebanyak saat ini.

"Jangan-jangan ini mainan-mainan yang jadi soal. Dasarnya sederhana, sebelum ada BNPT, teroris nggak sedahsyat sekarang. Setelah ada lembaga ini kok semakin parah. Kesannya ada project," tandasnya.

Desmond juga khawatir, ada pihak atau kelompok tertentu yang menunggangi aksi teror di Gereja Oikemene. Apalagi, ditengah kondisi politik yang tengah memanas. Untuk itu, dia menyarankan publik untuk lebih cermat motif dan tujuan pelaku terorisme.

"Kita harus melihat apakah ini murni karena memang ini teroris, tujuannya apa? Di tengah kondisi hari ini yang suasana politik agak panas, akibat demo tanggal 4 dan sampai sekarang masih terasa, apakah ini bukan daripada mainan? Yang memainkan ini siapa? Apakah kelompok-kelompok yang katanya teroris itu mencari momen ini untuk membesarkan organisasi mereka? Atau ini mainan dari kekuasaan juga?" terangnya.

Ketua DPP Partai Gerindra ini menerangkan, kasus teror bom di Samarinda ini mirip dengan aksi yang dilakukan kelompok terorisme Mujahidin Indonesia Timur (MIT) di bawah pimpinan Santoso. Proses penanganan yang lamban, katanya, membuat Santoso Cs bebas melancarkan aksi teror di Poso.

"Yang kita khawatirkan itu dua hal juga, kalau ini state terorism ini mirip dengan gejala awal Poso. Ada sekelompok orang non Muslim melakukan penyerangan-penyerangan ke desa muslim dan bentroklah antara muslim dan non Muslim," terangnya.

"Tapi proses penanganannya lamban dan tidak memuaskan masyarakat muslim Poso. Ini yang terjadi kemudian, pasca itu, Santoso masuk Lapas karena melakukan perampokan dan setelah itu jadi teroris beneran," sambung Desmond.

Oleh sebab itu, Desmond menyarankan agar penegak hukum berhati-hati sebelum memvonis terduga teroris. Penegak hukum, lanjutnya, harus membuktikan secara pasti pihak-pihak yang dicurigai sebagai teroris sebelum menjatuhkan hukuman.

"Berhati-hati, jangan polisi mevonis-vonis orang sebelum jelas. Belom proses pengadilan, sudah menghukum orang sebagai teroris, ini yang menurut saya enggak sehat," tutupnya.