Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Bonaran tuding kasusnya dipolitisasi Bambang Widjojanto

Bonaran tuding kasusnya dipolitisasi Bambang Widjojanto Bupati Tapanuli diperiksa KPK. ©2014 merdeka.com/dwi narwoko

Merdeka.com - Bupati Tapanuli Tengah, Bonaran Situmeang akhirnya datang ke Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi buat menjalani pemeriksaan. Dia diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan suap sengketa pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah di Mahkamah Konstitusi.

Mantan penasihat hukum terpidana kasus percobaan suap kepada pimpinan KPK, Anggodo Widjojo, malah menuding kasusnya dipolitisasi Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Bambang Widjojanto.

Menurut pemaparan Bonaran kepada awak media di Gedung KPK, Jakarta, Senin (6/10), saat itu dia bersengketa dengan lawan politiknya Dina Riana Samosir. Sementara Bambang waktu itu masih berpraktik sebagai advokat dan membela Dina di MK.

"Siapakah pengacara Dina Riana Samosir? Waktu itu adalah Bambang Widjojanto yang sekarang salah satu komisioner di KPK. Waktu di MK, salah satu permohonan BW adalah saya mendiskualifikasi Bonaran sebagai calon Bupati Tapanuli Tengah. Tapi MK saya menangkan, maka diskualifikasi itu enggak jadi. Alasannya waktu itu adalah perkara Anggodo."

Bonaran merasa perkaranya penuh dengan politisasi. Sebab, dia masih ngotot tidak pernah menyuap mantan Ketua MK, Akil Mochtar.

"Saya lihat politis," ujar Bonaran.

Sementara itu, salah satu penasihat hukum Bonaran menyatakan perkara membelit kliennya sarat dengan konflik kepentingan terkait Bambang Widjojanto. Dia menyatakan saat itu Bambang memang berseberangan dengan Bonaran.

"Di sini ada conflict of interest karena ini berkaitan dengan salah satu

komisioner di KPK. BW itu dulu bersebrangan dengan beliau ini. Ada dendam di sini," kata pengacara itu.

(mdk/did)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Respons KPU soal Polemik Cawabup Petahana Maros Didiskualifikasi di Pilkada 2024
Respons KPU soal Polemik Cawabup Petahana Maros Didiskualifikasi di Pilkada 2024

Afifuddin pun enggan merespon terkait langkah Suhartina Bohari menggugat keputusan KPU Maros.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Tegas! Respons Budi Waseso Disebut Hakim MK Dicopot Jokowi Karena Tolak Bansos
VIDEO: Tegas! Respons Budi Waseso Disebut Hakim MK Dicopot Jokowi Karena Tolak Bansos

Komjen (Purn) Budi Waseso atau Buwas menanggapi soal namanya disebut dalam Sidang Sengketa Hasil Pilpres di Mahkamah Konstitusi.

Baca Selengkapnya
Suhartina Bohari Gugat ke Bawaslu Maros, Buntut Didiskualifikasi KPU Karena Tak Lolos Kesehatan
Suhartina Bohari Gugat ke Bawaslu Maros, Buntut Didiskualifikasi KPU Karena Tak Lolos Kesehatan

KPU Maros memutuskan bakal Cawabup Maros Suhartina Bohari dinyatakan tidak memenuhi syarat hasil pemeriksaan kesehatan

Baca Selengkapnya
TKN Prabowo-Gibran Minta TKD Kepri Cabut Laporan Polisi Terkait Pencopotan Baliho di Batam
TKN Prabowo-Gibran Minta TKD Kepri Cabut Laporan Polisi Terkait Pencopotan Baliho di Batam

Wakil Komandan Echo TKN Prabowo-Gibran, Habiburokhman meminta TKD Kepri untuk mencabut laporan kepolisian terhadap Ketua Bawaslu Kepri dan Bawaslu Batam.

Baca Selengkapnya
PDIP: Bobby Langgar Kode Etik dan Disiplin, Tidak lagi Penuhi Syarat sebagai Anggota
PDIP: Bobby Langgar Kode Etik dan Disiplin, Tidak lagi Penuhi Syarat sebagai Anggota

Bobby dinyatakan melanggar etik terkait arah dukungan di Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya
Deputi Hukum TPN: Jangan Sampai Penanganan 'Tragedi Boyolali' Timbulkan Noda Dalam Demokrasi Indonesia
Deputi Hukum TPN: Jangan Sampai Penanganan 'Tragedi Boyolali' Timbulkan Noda Dalam Demokrasi Indonesia

Todung pun merujuk Undang-undang Nomor 39/1999 Pasal 9 yang menyatakan setiap orang berhak untuk hidup tenteram, aman, damai.

Baca Selengkapnya
Camat Baito Dicopot Imbas Kasus Guru Honorer Supriyani, Begini Penjelasan Bupati Konsel
Camat Baito Dicopot Imbas Kasus Guru Honorer Supriyani, Begini Penjelasan Bupati Konsel

Jabatan Camat Baito sementara dijabat Kepala Satuan (Kasat) Polisi Pamong Praja (Pol PP) Ivan Ardiansyah.

Baca Selengkapnya
Berstatus Petahana di KBB, Hengky Kurniawan Digeser PDIP ke Blitar
Berstatus Petahana di KBB, Hengky Kurniawan Digeser PDIP ke Blitar

PDIP menugaskan Hengky Kurniawan untuk maju dalam Pilkada Kota Blitar meski berstatus petahana di Kabupaten Bandung Barat (KBB).

Baca Selengkapnya
PDIP Minta Bobby Nasution Tinggalkan PDIP Jika Dukung Prabowo-Gibran
PDIP Minta Bobby Nasution Tinggalkan PDIP Jika Dukung Prabowo-Gibran

DPP PDIP memanggil Walikota Medan, Bobby Nasution ke Jakarta, Senin (6/11). Bobby diminta meninggalkan PDIP jika lebih memilih mendukung Prabowo-Gibran

Baca Selengkapnya
Dipanggil Bawaslu Imbas Pernyataan Janda Kaya Nikahi Pengangguran, Suswono: Sudah Ditangani Tim Hukum
Dipanggil Bawaslu Imbas Pernyataan Janda Kaya Nikahi Pengangguran, Suswono: Sudah Ditangani Tim Hukum

Suswono dilaporkan ke Bawaslu oleh Organisasi Masyarakat Betawi Bangkit.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Galak Masinton PDIP Marah 'Damprat' Ketua KPU di DPR
VIDEO: Galak Masinton PDIP Marah 'Damprat' Ketua KPU di DPR "Jangan Sontoloyo Pak!"

Masinton bahkan menyebut pimpinan KPU sontoloyo. Ia meminta KPU tegas lantaran sudah diberi gaji tinggi dan fasilitas mewah

Baca Selengkapnya
VIDEO: Masinton PDIP Ngamuk Minta Komisioner KPU Diganti Tak Bisa Laksanakan UU, Cuma Minta Anggaran
VIDEO: Masinton PDIP Ngamuk Minta Komisioner KPU Diganti Tak Bisa Laksanakan UU, Cuma Minta Anggaran

Anggota Komisi II DPR RI Masinton Pasaribu meradang saat menggelar rapat bersama KPU.

Baca Selengkapnya