Bongkar kasus baru, KPK diminta tak abaikan perkara Komjen Budi
Merdeka.com - Aksi Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan terhadap anggota Dewan Perwakilan Rakyat sekaligus kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Adriansyah, dipuji oleh oleh banyak pihak. Tetapi, lembaga nirlaba itu meminta KPK jangan terlena dan malah mengabaikan proses penyidikan kasus gratifikasi dan suap Komjen Budi Gunawan saat ini masih bergulir.
"Saya lihat ini seperti ada gebrakan lagi KPK setelah dua bulan terakhir ini stagnan," kata Dosen Hukum Universitas Parahyangan, Agustinus Pohan, di Bandung, Jumat (10/4).
Agustinus meminta KPK tetap bisa menangani perkara lebih besar. Karena dia menilai penangkapan KPK dilakukan di Bali kemarin tidak terlalu besar.
-
Apa yang dilaporkan IPW kepada KPK? Laporan yang dilayangkan Indonesia Police Watch (IPW) atas dugaan gratifikasi Rp100 miliar dengan terlapor mantan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo harus dipisahkan dari politik.
-
Bagaimana proses penanganan laporan IPW oleh KPK? 'Setelah kami cek, betul ada laporan masyarakat dimaksud. Kami segera tindaklanjuti dengan verifikasi lebih dahulu oleh bagian pengaduan masyarakat KPK,' singkat Ali.
-
Apa yang dilakukan ICW untuk kritik KPK? Aktivis dari Indonesia Corruption Watch (ICW) menggelar aksi unjuk rasa untuk mengkritik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum juga menangkap Harun Masiku di depan gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (15/1/2024).
-
Kenapa ICW kritik KPK soal Harun Masiku? Aksi yang dilakukan ICW ini untuk mengkritik KPK karena tak kunjung berhasil menangkap buronan kasus korupsi Harun Masiku sejak empat tahun lalu.
-
Apa kasus yang sedang dihadapi KPK? Pemeriksaan atas dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN Bupati Sidoarji Ahmad Muhdlor Ali diperiksa KPK terkait kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.
-
Bagaimana ICW kritik KPK soal Harun Masiku? Saat melancarkan aksinya, para aktivis ini tampil memakai topeng pimpinan KPK yang dimulai dari Nawawi Pomolango, Alexander Marwata, Nurul Ghufron, hingga Johanis Tanak.
Sementara itu Koordinator Bidang Hukum ICW, Emerson Yuntho, sepakat dengan pernyataan Pohan. Dia menilai upaya tangkap tangan dilakukan KPK menunjukkan lembaga itu masih bisa unjuk gigi dengan kepemimpinan barunya. Meski begitu, dia meminta KPK tidak lepas tangan dalam penyidikan kasus Komjen Budi.
"Operasi di Bali merupakan bukti positif dari KPK. Tapi tetap harus ingat bahwa kasus BG tidak bisa diabaikan. Karena kejaksaan saat ini tengah melimpahkan ke Polri yang bisa saja kasus BG dihentikan," kata Emerson.
Menurut Emerson, KPK harus segera mengambil langkah menempuh upaya peninjauan kembali (PK) atas dimenangkannya gugatan pra peradilan Komjen Budi. Sebab, jika Komjen Budi mulus tidak berstatus tersangka, bukan tidak mungkin jenderal bintang tiga itu terpilih menjadi Wakil Kapolri. Sebab menurut dia, saat ini kalangan dalam polisi dan juga para politikus di Senayan sangat mendukung wacana Komjen Budi menjadi Wakapolri. (mdk/ary)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Hal itu disampaikan Ibnu Basuki dalam uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test oleh Komisi III DPR.
Baca SelengkapnyaPerlindungan itu harus diberikan kepada Kombes Irwan yang akan menjadi whistleblower
Baca SelengkapnyaMeski begitu, Rudianto tidak menjelaskan lebih jauh perihal perkara yang dimaksud.
Baca SelengkapnyaMenurut Ketut, penyidik masih terus mendalami sejumlah pihak.
Baca SelengkapnyaMenurut Diky tak akan ada tersangka yang divonis bebas oleh Pendilan Tipikor karena minim bukti keterlibatannya.
Baca SelengkapnyaKejagung memastikan tidak memiliki hubungan buruk dengan BPK RI.
Baca SelengkapnyaNawawi Pomolango mewanti-wanti tidak mau ada lagi "ikan busuk dari kepala".
Baca SelengkapnyaMenteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan memberikan pesan terhadap Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terpilih Setyo Budiyanto.
Baca SelengkapnyaReinkarnasi dinasti itu berefek langsung atau tidak langsung terhadap penegakan hukum di Indonesia.
Baca SelengkapnyaIda menilai sangat penting bagi pimpinan lembaga untuk memiliki integritas yang tinggi.
Baca SelengkapnyaAnggota Dewas KPK, Albertina Ho menyatakan kewenangan menetapkan supervisi adalah pimpinan KPK.
Baca SelengkapnyaKompolnas menyarankan untuk tidak terburu-buru menerbitkan surat perintah penyidikan (sprindik) baru terhadap Pegi.
Baca Selengkapnya