Bongkar kematian Siyono, Komisi III DPR wacanakan bentuk Panja
Merdeka.com - Komisi III DPR geram atas kinerja Densus 88 dan Polri yang terkesan menutupi kasus meninggalnya terduga teroris Siyono sebelum diadili. Maka dari itu, Komisi III DPR berencana akan membentuk Panja penanganan kasus Siyono. Agar bisa fokus mengungkap siapa saja pihak Densus yang membunuhnya.
"Apakah tidak ada langkah penegakan hukum yang lain, apakah kita pansuskan masalah ini, apa kita panjakan," kata Anggota Komisi III Habib Aboe Bakar Al Habsy di Kompleks, Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/4).
Politikus PKS tersebut berjanji jika dalam Panja Densus tetap enggan membongkar kasus itu, maka DPR tak akan menyetujui anggaran untuk Densus. "Kita tidak bantu anggaran densus kalau tidak selesai, biar jelas gitu lho. Kalau polisi sudah bicarakan clear, ya kita bicarakan sama-sama," tuturnya.
-
Siapa yang DPR minta tindak tegas? Polisi diminta menindak tegas orang tua yang kedapatan mengizinkan anak di bawah umur membawa kendaraan.
-
Apa yang DPR sesalkan? 'Yang saya sesalkan juga soal minimnya pengawasan orang tua.'
-
Kenapa DPR khawatir dengan tindakan polisi? 'Ini berbahaya sekali kalau benar terjadi. Jangan sampai ada jajaran di bawah melakukan intimidasi terhadap siapa pun, apalagi ada kaitannya dengan konteks kepemiluan.'
-
Apa saja permintaan DPR RI ke polisi? 'Setelah ini, saya minta polisi langsung berikan pendampingan psikologis terhadap korban serta ibu korban. Juga pastikan agar pelaku menerima hukuman berat yang setimpal. Lihat pelaku murni sebagai seorang pelaku kejahatan, bukan sebagai seorang ayah korban. Karena tidak ada ayah yang tega melakukan itu kepada anaknya,' ujar Sahroni dalam keterangan, Kamis (4/4). Di sisi lain, Sahroni juga memberi beberapa catatan kepada pihak kepolisian, khususnya terkait lama waktu pengungkapan kasus. Ke depan Sahroni ingin polisi bisa lebih memprioritaskan kasus-kasus pelecehan terhadap anak.'Dari yang saya lihat, rentang pelaporan hingga pengungkapan masih memakan waktu yang cukup lama, ini harus menjadi catatan tersendiri bagi kepolisian. Ke depan harus bisa lebih dimaksimalkan lagi, diprioritaskan untuk kasus-kasus keji seperti ini. Karena korban tidak akan merasa aman selama pelaku masih berkeliaran,' tambah Sahroni.
-
Apa yang diminta DPR dari polisi? Sahroni meminta kepolisian mengusut tuntas dugaan penganiayaan setelah ditemukannya mayat remaja laki-laki bernama Afif Maulana (AM) di bawah jembatan Kuranji, Kota Padang yang diduga dianiaya kepolisian.
-
Aturan apa yang DPR dorong? Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mendorong Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) untuk membuat aturan yang bisa mencegah terjadinya kasus pelecehan seksual di kalangan aparatur sipil negara (ASN).
Hal serupa juga diutarakan Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond Junaidi Mahesa. Menurut Desmond, jika Kapolri tak kunjung memberikan penjelasan yang transparan terkait kasus ini, komisi III akan segera bentuk Panja tuntaskan kasus Siyono.
"Catatan apakah bentuk panja untuk tindaklanjuti, termasuk apakah jawaban Kapolri memuaskan atau tidak, kalau apa yang dipaparkan polisi berbeda dengan kawan ini, maka bentuk Panja mencari kebenaran," ujar Politikus Partai Gerindra tersebut.
Ditemui secara terpisah, Anggota Komisi III DPR Arsul Sani menegaskan, bahwa Panja nanti akan dibahas di pleno komisi III DPR. Akan dipertimbangkan akan dibentuk Panja khusus kasus Siyono atau dijadikan satu dengan Panja penegakan hukum yang sudah ada.
"Urgensinya kalau enggak Panja kita bahas di RDP, RDP kan spektrumnya panjang, pasti porsinya sangat sedikit. Tapi kalau Panja, kita cuma bahas kasus Siyono dan lain terkait dengan Densus," ujar Politikus PPP itu.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
DPR tidak ingin berasumsi atas peristiwa atau kejadian yang memang belum adanya pernyataan secara resmi.
Baca SelengkapnyaSupriansa mengusulkan agar Komnas HAM lebih mendalami kasus tersebut.
Baca SelengkapnyaKeduanya diminta klarifikasi terkait kasus menonjol yang terjadi di wilayah hukum Sulteng dan NTT sehingga menyedot perhatian publik.
Baca SelengkapnyaHabiburokhman menyindir perlu adanya Panja Netralitas BIN usai beredar pakta integritas dukungan Pj Bupati Sorong ke Ganjar-Mahfud.
Baca SelengkapnyaAgar tindakan segelintir oknum tidak merusak citra Mabes TNI.
Baca SelengkapnyaUsulan ini muncul dalam rapat kerja antara Komisi III DPR dengan Polri
Baca SelengkapnyaKapolda Sulteng mengaku sudah melakukan gelar perkara dalam menangani kasus ini
Baca SelengkapnyaKomisi III kembali menyinggung kasus tewasnya tahanan di Polres Kota Palu.
Baca SelengkapnyaAnggota Komisi III DPR Fraksi PKS Adang Daradjatun menyoroti tajam dua kasus besar di Polda Sulteng dan Polda NTT
Baca SelengkapnyaMelalui tim koneksitas ini, KPK terus memproses tersangka sipil. Sementara POM TNI memproses tersangka perwira aktif TNI.
Baca SelengkapnyaIbas mengutuk keras kasus penculikan dan penganiayaan Paspampres terhadap pemuda Aceh.
Baca SelengkapnyaBenny menyoroti bagaimana Kepolisian Sektor (Polsek) daerah-daerah terpencil yang tidak memiliki kantor layak huni.
Baca Selengkapnya