BP2MI Jateng: Warga Jadi Korban TPPO karena Pendidikan Rendah & Lapangan Kerja Minim

Merdeka.com - Balai Pelayanan Perlindungan PMI (BP2MI) Jateng menyatakan minimnya lapangan kerja membuat perusahaan atau agen ilegal memanfaatkan kesempatan untuk menjanjikan warga bekerja ke luar negeri. Banyak pula warga yang kepincut bekerja di luar negeri karena faktor pendidikan yang rendah.

"Jadi latar pendidikan ini membuat mereka belum mendapatkan kesempatan kerja di dalam negeri. Sehingga mereka ingin bekerja ke luar negeri dengan faktor tertarik gaji yang cukup menarik besar. Misal Hong Kong itu hampir Rp10 juta,” kata Kepala Balai Pelayanan Perlindungan PMI (BP2MI) Jateng Pujiono, Selasa (13/6).

Upah minimum kabupaten/kota (UMK) di 35 daerah di Jateng tergolong kecil hingga menyebabkan ketertarikan bekerja ke luar negeri. Masyarakat Jateng tergiur tawaran gaji besar di luar negeri meski dengan keterbatasan latar pendidikan.

"Jadi bukan hanya itu [UMK]. Karena pendidikan rendah, melamar dalam negeri tidak sesuai dengan peluang kerja yang dicari. Problemnya lebih ke persoalan domestik. Kesempatan kerja harus diperbanyak, diperluas lagi, sehingga teman-teman nanti tak lagi terus bekerja ke luar negeri," ungkapnya.

Mayoritas warga Jateng yang bekerja di luar negeri banyak yang memilih bidang manufaktur dan fishing. Negara yang dituju biasanya Korea Selatan.

"Bukan anak buah kapal (ABK), fishing itu kapal teritorial atau budi daya. Gajinya bisa Rp30 juta," jelasnya.

Sebelumnya, Polda Jateng mencatat ada 23 kasus TPPO dengan korban mencapai 1.305 orang selama sepekan atau dari 6 Juni sampai 12 Juni 2023.

Modus pelaku mengumpulkan dan mengirimkan calon tenaga kerja ABK, pekerja rumah tangga (PRT), dan buruh ke luar negeri tanpa melalui prosedur yang telah ditentukan pemerintah.