Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

BP2MI Ungkap 1.800 PMI Ilegal Berasal dari Sulawesi Selatan

BP2MI Ungkap 1.800 PMI Ilegal Berasal dari Sulawesi Selatan Kepala BP2MI, Benny Rhamdani. ©2021 Merdeka.com/Fajar Ihwan

Merdeka.com - Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani mengungkapkan setidaknya ada 1800-an Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal berasal dari Sulawesi Selatan. Untuk itu, BP2MI mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel untuk memperkuat sinergi dengan pusat.

Dia mengaku, PMI asal Sulsel yang bekerja di sejumlah negara per tahunnnya mencapai 907 orang. Tetapi disaat bersamaan, BP2MI memperkirakan PMI non prosedural atau ilegal asal Sulsel bisa mencapai 1800-an orang per tahunnya.

"Rata-rata mereka yang tidak terdaftar (PMI ilegal), dua kali lipat dari jumlah yang resmi," kata Benny di Kantor Gubernur Sulsel, Senin (14/6).

Untuk itu, dia meminta kepada Pemprov Sulsel untuk masif menyosialisasikan Undang Undang nomor 18 tahun 2017 tentang perlindungan PMI. Benny berharap sosialisasi tersebut dapat memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten kota, bahkan sampai pemerintah desa.

"Sosialisasi ini untuk memperkuat sinergi antara (pemerintah) pusat dengan daerah, karena UU nomor 18 tahun 2017 memberikan mandat tegas. Mana tugas pusat dalam hal ini BP2MI badan ketenagakerjaan, kemudian Menlu dan mana yang menjadi tugas dari pemerintah provinsi kabupaten kota bahkan desa," urainya.

Benny mengungkapkan PMI asal Sulsel bekerja di sejumlah negara seperti Malaysia, Hong Kong, Taiwan, negara di Timur Tengah, dan sejumlah negara yang berdasarkan pengendalian pemerintah setempat.

"Pertama, tidak ada lagi penempatan ilegal. Harus melalui kendali pemerintah, kontrol pemerintah. Kedua, bagaimana negara juga pemerintah daerah mempersiapkan pekerja yang terampil, profesional, mereka terdidik, mereka terlatih, mereka yang memiliki sertifikat kompetensi keahlian di sektor pekerjaan yang mereka pilih," jelasnya.

"Kemampuan berbahasa asing dan semua itu akan menjadi nilai tawar. Bagi pekerja kita dihargai, dihormati dan bahkan mendapatkan gaji yang tinggi dengan penempatan dan tidak akan ada lagi kekerasan fisik, kekerasan seksual, gaji yang tidak dibayar, termasuk pemutusan kerja sepihak," tutupnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Sulsel, Abdul Hayat Gani menambahkan, Dinas Ketenagakerjaan Sulsel sudah melakukan pelatihan di beberapa Balai Latihan Kerja (BLK) untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja luar negeri.

"Tersedia tenaga pembina dan pengajar bagi putra-putri asal Sulsel yang ingin menjadi tenaga imigran resmi," ujarnya.

Abdul Hayat mengaku, dengan modal kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten kota, sangat yakin bisa sama-sama mengatasi tenaga kerja luar negeri atau imigran.

(mdk/fik)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Tiga Tahun, BP2MI Terima 2200 Jenazah Pekerja Migran Ilegal
Tiga Tahun, BP2MI Terima 2200 Jenazah Pekerja Migran Ilegal

Dia juga mengapresiasi langkah Polri yang dalam 1,5 bulan terakhir menggagalkan pengiriman tenaga kerja ke luar negeri secara ilegal.

Baca Selengkapnya
Polri Tangkap 804 Tersangka TPPO, Paling Banyak Modus PMI dan PSK
Polri Tangkap 804 Tersangka TPPO, Paling Banyak Modus PMI dan PSK

Untuk modus para tersangka yakni menjadikan korban sebagai PMI hingga PSK.

Baca Selengkapnya
Pasca Pandemi Covid-19, Penempatan Pekerja Migran Terus Meningkat
Pasca Pandemi Covid-19, Penempatan Pekerja Migran Terus Meningkat

Pemerintah akui penempatan pekerja migran masih memiliki berbagai tantangan.

Baca Selengkapnya
Kepala BP2MI Sebut Ada Keterlibatan Oknum TNI-Polri dalam Bisnis Penempatan TKI Ilegal
Kepala BP2MI Sebut Ada Keterlibatan Oknum TNI-Polri dalam Bisnis Penempatan TKI Ilegal

Keterlibatan oknum TNI-Polri hingga pegawai pemerintah membuat praktik bisnis penempatan PMI ilegal keluar negeri sulit diberantas.

Baca Selengkapnya
Polri Ungkap 397 Kasus TPPO Periode Oktober-November 2024, Total 904 Orang Selamat
Polri Ungkap 397 Kasus TPPO Periode Oktober-November 2024, Total 904 Orang Selamat

Para pelaku berupaya mengirimkan para PMI secara ilegal, khususnya cacat administrasi seperti menggunakan visa yang tidak sesuai.

Baca Selengkapnya
Hindari Tawaran Bodong Bekerja di Luar Negeri, Ini Tips Agar Tidak Menjadi Korban
Hindari Tawaran Bodong Bekerja di Luar Negeri, Ini Tips Agar Tidak Menjadi Korban

Tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan menawarkan pekerjaan dan modus-modus lain semakin marak terjadi.

Baca Selengkapnya
Jadi Korban TPPO dan Kerja Judi Online, 1.914 WNI Dipulangkan dari Kamboja
Jadi Korban TPPO dan Kerja Judi Online, 1.914 WNI Dipulangkan dari Kamboja

Dari 89.440 WNI yang ada di Kamboja, hanya 17.883 orang yang terdaftar bekerja di negara itu.

Baca Selengkapnya
Kasus PMI Tak Digaji Paling Banyak Terjadi di Malaysia dan Arab Saudi
Kasus PMI Tak Digaji Paling Banyak Terjadi di Malaysia dan Arab Saudi

Kemenlu tidak menyebut secara spesifik berapa jumlah WNI yang tidak digaji.

Baca Selengkapnya
Tim Reaksi Cepat KP2MI Gagalkan Keberangkatan 8 CPMI Ilegal ke UEA
Tim Reaksi Cepat KP2MI Gagalkan Keberangkatan 8 CPMI Ilegal ke UEA

Hingga saat ini, kepolisian telah menangkap dua orang terduga pelaku calo pekerja migran dan telah menahannya di Polres Bogor untuk diperiksa lebih lanjut.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Kepala BP2MI Berani Depan Kapolri-Panglima, Bilang Aparat Terlibat Sindikat Pengkhianat!
VIDEO: Kepala BP2MI Berani Depan Kapolri-Panglima, Bilang Aparat Terlibat Sindikat Pengkhianat!

Benny Rhamdani mengungkap keterlibatan aparat dalam sindikat penempatan ilegal pekerja migran Indonesia

Baca Selengkapnya
Sepanjang 2023, 226 Warga Riau Nyaris jadi Korban TKI Ilegal
Sepanjang 2023, 226 Warga Riau Nyaris jadi Korban TKI Ilegal

Polisi meminta masyarakat supaya tidak mudah terbujuk rayu bekerja keluar negeri secara ilegal.

Baca Selengkapnya