BP2MI Ungkap Modus Penyelundupan PMI Ilegal yang Tenggelam di Perairan Malaysia

Merdeka.com - Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) melakukan investigasi insiden kapal ditumpangi Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal yang tenggelam di perairan Johor Bahru, Malaysia beberapa waktu lalu. Penyelidikan dilakukan BP2MI itu dipimpin Irjen Achmad Kartiko sebagai Deputi Penempatan dan Perlindungan untuk kawasan Amerika-Pasifik.

Kepala BP2MI Benny Rhamdani mengatakan, investigasi dilakukan sejak 19 hingga 24 Desember 2021. Ada beberapa fakta yang ditemukan oleh tim di antaranya kapal yang digunakan bukan hanya dipakai untuk mengantar tetapi menjemput PMI ilegal.

"Kapal yang digunakan pelaku dengan kapal yang ada di Pelabuhan Gentong, Pasar Baru, Sungai Gentong, Tanjung Uban Selatan, Bintan Utara yang didukung adanya informasi kapal boat tersebut berangkat dari pelabuhan tersebut," kata Benny di Jakarta, Selasa (28/12).

Benny menjelaskan, kapal yang membawa PMI ilegal itu milik Susanto alias Acing. Pengiriman PMI ilegal yang dilakukan Susanto dilakukan secara terorganisir dengan menggunakan calo perekrut di daerah asal yang terorganisir dengan berbagai peran.

"Petugas handling di Bandara Hang Nadim, Batam, yang mengurus transportasi dari bandara menuju Unggur hingga Tanjung Uban. Pelaku pembawa dan penampung hingga naik kapal boat yang mebawa PMI sampai pantai Malaysia. Pelaku penjemput di pantai Malaysia hingga dikirim ke agen-agen tenaga kerja di wilayah Malaysia," kata dia.

Dalam kasus ini sudah ada 13 orang korban selamat dan saat ini dalam proses hukum oleh imigrasi Malaysia. Di mana terdapat 2 orang asal Kepri yang diduga kuat merupakan awak kapal/boat tersebut.

"Di antara lain atas nama Sofyan alias Ndut dan Amirul. Terkait penangkapan tersangka yang dilakukan Mabes Polri, atas nama Ka BP2MI, saya memberikan apresiasi dan hormat setinggi-tingginya," pungkasnya.

Libatkan Anggota TNI

Hasil investigasi, BP2MI menduga adanya anggota TNI Angkatan Laut (AL) dan TNI Angkatan Udara (AU) terlibat membantu pengiriman PMI ilegal ke Malaysia tersebut.

"Adanya dugaan keterlibatan oknum TNI AL dan oknum TNI AU yang memiliki peran masing-masing dalam membantu kegiatan pengiriman PMI ilegal," kata Benny dalam jumpa pers, di Jakarta, Selasa (28/12).

Benny mengaku ingin segera bertemu Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa melaporkan hal ini. Sehingga bisa ditangani masing-masing instansi.

"Kami akan menyerahkan masalah ini kepada pimpinan instansi masing-masing. Saya akan mencoba nanti bertemu Panglima TNI," tegasnya.

Menurut Benny, praktik pengiriman TMI atau PMI ilegal ini sudah lama terjadi. Sehingga dugaan kuat adanya oknum yang bermain tetapi tidak pernah disentuh oleh aparat penegak hukum.

"Artinya, kegiatan ini kegiatan yang sudah lama sebetulnya dilakukan dan diketahui banyak pihak. Kenapa tidam tersentuh aparat? Karena mendapatkan perlindungan diduga kuat atau backing dari oknum-oknum aparat yang ada di daerah," katanya menduga.

Temuan BP2MI Didalami TNI

Temuan BP2MI ditanggapi Kepala Dinas Penerangan TNI AU (Kadispenau), Marsma TNI Indan Gilang Buldansyah. TNI AU masih melakukan pendalaman secara serius terkait informasi dari BP2MI.

"Sesuai instruksi pimpinan TNI AU, kami masih melakukan pendalaman dengan berkoordinasi dengan semua stake holder, untuk menggali dan mengembangkan informasi lebih lanjut agar masalahnya lebih jelas," katanya dalam siaran pers yang diterima, Rabu (29/12).

Menurutnya, bila terbukti ada prajurit TNI AU yang terlibat dalam proses pengiriman TMI ilegal tentu pihaknya akan bertindak.

"Maka dipastikan TNI AU akan memberikan sanksi hukum tegas sesuai aturan yang berlaku," tegasnya. (mdk/gil)