BPIP Belum Ada Ketua Definitif, PKS Nilai Pemerintah Tak Serius Mengurus Pancasila
Merdeka.com - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mengkritik belum adanya Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) definitif. Menurut dia, hal tersebut menunjukkan Pemerintah tidak serius dalam menjalankan pembinaan Pancasila di tanah air.
Diketahui, Yudi Latif mengundurkan diri dari jabatan Kepala BPIP pada Juni 2018 lalu. Pasca pengunduran diri Yudi Latif, Hariyono ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan yang didirikan pada 28 Februari 2018 tersebut.
"Menurut saya Pemerintah tidak serius kalau begitu untuk mengurus ideologi," kata dia, saat ditemui, di Komplek Parlemen, Jakarta, Rabu (4/12).
-
Apa fokus utama diskusi BPIP? Tema diskusi yakni 'Kerapuhan Etika Penyelenggara Negara dalam Berbangsa dan Bernegara' dan berfokus pada upaya menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila di tengah tantangan etika yang dihadapi oleh para pejabat publik.
-
Mengapa BPIP menggelar diskusi etika penyelenggara negara? Dengan latar belakang sejumlah kasus pelanggaran etika yang mencuat, termasuk korupsi, nepotisme, dan penyalahgunaan kekuasaan, kegiatan ini menjadi penting untuk membahas dan mencari solusi praktis terhadap masalah-masalah tersebut.
-
Bagaimana BPIP memperkuat Ideologi Pancasila di Entikong? Ia mengaku, ke depan, BPIP akan bekerja sama antara PLBN dan Satuan Petugas Pengamanan Perbatasan (Satgas Pamtas) untuk pembinaan ideologi Pancasila untuk masyarakat perbatasan, terutama di Entikong.
-
Apa tujuan utama BPIP dalam meresmikan Pojok Taman Baca Pancasila? Pojok Taman Baca Pancasila sebagai bentuk gotong royong untuk turut mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
-
Apa yang dibicarakan Jokowi dengan PKB? Menurut dia, Jokowi memuji raihan suara PKB dalam Pileg 2024.
-
Kapan diskusi BPIP di Makassar? Kali ini, Focus Group Discussion (FGD) digelar di universitas Hasanuddin, Makassar, Selasa (17/9).
Indikasi ketidakseriusan Pemerintah, jelas Mardani, ditunjukkan dengan tidak segera menetapkan Kepala BPIP definitif sebagai pengganti Yudi Latif.
"Bagaimana mau dibilang serius petugas utama, struktur utamanya yang melaksanakan fungsi ini saja tidak segera didefinitifkan. Tidak segera untuk diambil," tegas dia.
Masukan dari PKS
Dia mengharapkan agar ke depannya, unsur dalam BPIP diisi oleh orang dengan beragam pandangan. Dengan begitu BPIP menjadi tempat diskusi berbagai penafsiran terkait Pancasila.
"Dan saya mengusulkan kita belajar tentang Pancasila, sila ketiga itu persatuan Indonesia. Carilah orang yang tidak satu arus. Cari orang yang berbeda arus di situ dan sehingga tidak harus yang searah. Yang beda arah juga letakkan di situ. Jadi ada dinamis, namanya dynamic equilibrium. Masing-masing bisa menafsirkan Pancasila dengan indah," tandasnya.
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia harus menjadi ruh dan acuan dalam pembangunan bangsa dan kehidupan bernegara.
Baca SelengkapnyaDia mengatakan seorang pemimpin harus mampu menjadi leader yang dihormati
Baca SelengkapnyaBPIP juga melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila.
Baca SelengkapnyaKepala BPIP Yudian Wahyudi berharap pihaknya bisa ikut menjaga suasana damai dan kondusifitas Pemilu 2024.
Baca Selengkapnya70 Persen dari Pendidikan Pancasila muatannya yakni praktik
Baca SelengkapnyaPresiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu mengatakan sikap partainya apakah akan menjadi koalisi atau oposisi akan ditentukan Majelis Syuro.
Baca SelengkapnyaDalam Mukernas itu juga dilakukan pembahasan apakah partainya akan gabung ke pemerintahan mendatang atau tidak.
Baca SelengkapnyaPSI belum menentukan arah dukungan kepada siapa akan diberikan pada Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaPancasila sebagai muatan wajib dalam kurikulum pada setiap jenjang pendikan dan diatur dalam Undang-Undang.
Baca SelengkapnyaProf Yudian mengaku, sebagai lembaga yang mempunyai tugas melakukan pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh
Baca SelengkapnyaMenurut Hasto, tatanan sistem pemerintahan yang baik harus dibangun melalui pengawasan yang kuat.
Baca SelengkapnyaPeran BPIP dipuji saat memaparkan kinerja di Komisi II DPR
Baca Selengkapnya