Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

BPIP Nilai Razia Buku Bertentangan dengan Konstitusi

BPIP Nilai Razia Buku Bertentangan dengan Konstitusi Romo Benny Susetyo. ©2016 Merdeka.com

Merdeka.com - Anggota Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Romo Benny Susetyo menegaskan bahwa aksi penyisiran atau razia buku merupakan tindakan yang bertentangan dengan konstitusi. Menurutnya, pelarangan buku haruslah berdasarkan surat perintah dari pengadilan.

"Konstitusi memberikan jaminan melindungi hak intektual dan hak masyarakat mendapatkan pengetahuan," kata Benny saat dihubungi, Jakarta, Selasa (6/8).

Ia mengharapkan supaya aparat kepolisian menindak pihak-pihak yang melakukan razia buku secara semena-mena. Karena, lanjut Benny, hal itu jelas bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi Pancasila.

Orang lain juga bertanya?

Dalam demokrasi Pancasila, kata Benny, terdapat adanya jaminan hak untuk berekspresi dalam bentuk apapun, termasuk dalam wujud tulisan ilmiah.

"Pihak yang tidak setuju hendaknya menggunakan cara demokrasi dengan menggunakan alasan yang ilmiah dan argumentasi yang bisa dipertanggung jawab," jelas Benny.

Benny tidak menampikan dibolehkannya razia buku. Namun begitu, hal itu mesti berdasarkan keputusan pengadilan dan mengacu pada perundangan-undangan yang berlaku.

Lanjutnya, razia bukanlah dilakukan oleh warga sipil biasa. Melainkan mesti dilaksanakan oleh aparat keamanan.

"Pelarang buku harus ada mekanisme pengadilan karena masyarakat tidak bisa menggunakan intimidasi tanpa dasar hukumnya," tutup dia.

Sebelumnya, sekelompok orang yang menamakan diri Brigade Islam Indonesia diduga merazia buku-buku berbau komunis di salah satu toko buku terbesar di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Peristiwa tersebut viral di media sosial.

Sebuah akun Instagram @tanah.merdeka memposting rekaman video tentang peristiwa tersebut. Dalam unggahannya, akun itu menyebut mereka menyisir buku tentang Marxisme dan Leninisme.

"Mereka menyisir buku-buku layaknya badan sensor, kemudian membawa beberapa buku yang dituding mengajarkan Marxisme dan Leninisme untuk tidak dijual di Gramedia lagi," tulis akun tersebut, Sabtu 3 Agustus 2019.

Postingan tersebut telah dilihat hingga 30 ribu kali dan mendapat lebih dari 1.000 komentar beragam warganet. Peristiwa tersebut juga viral di Twitter.

Kapolrestabes Makassar Kombes Wahyu Dwi Ariwibowo mengatakan, apa yang dilakukan oleh ormas tersebut bukan suatu bentuk razia. Menurut Wahyu, tindakan itu merupakan sebuah imbauan kepada pengelola toko buku untuk tidak menjual buku-buku berbau Komunisme-Marxisme.

"Kalau razia ndak ada. Itu hanya imbauan, imbauan bukan razia. Belum melakukan razia," ujar Wahyu, Jakarta, Minggu (4/8/2019).

Wahyu juga menyampaikan bahwa kejadian itu baru pertama kali terjadi di wilayahnya. Menurutnya, belum pernah terjadi hal serupa di toko buku lain di Makassar.

"Enggak, hanya di situ saja," ucap Wahyu.

Reporter: Yopi M

Sumber: Liputan6.com

(mdk/eko)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
PDIP: Kalau UU Polri Disahkan, Kebebasannya Tidak Ada
PDIP: Kalau UU Polri Disahkan, Kebebasannya Tidak Ada

PDIP menyatakan Revisi UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia akan berdampak pada kebebasan publik.

Baca Selengkapnya
Aksi Premanisme Bubarkan Diskusi di Kemang, BPIP: Kekerasan Menghina Kemanusiaan dan Keadilan
Aksi Premanisme Bubarkan Diskusi di Kemang, BPIP: Kekerasan Menghina Kemanusiaan dan Keadilan

Benny menegaskan, kekerasan tersebut merupakan tindakan yang menghancurkan keadaban Pancasila.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Hasto Melawan Anggap KPK Sewenang Wenang Sampai Sita Buku Pilkada PDIP
VIDEO: Hasto Melawan Anggap KPK Sewenang Wenang Sampai Sita Buku Pilkada PDIP

Penasihat Hukum Hasto Kristiyanto, Rony Talapesy melaporkan penyidik KPK ke Dewan Pengawas terkait tindakan penyidik yang tidak profesional.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Keras MUI Dugaan BPIP Larang 18 Anggota Paskibraka Berjilbab
VIDEO: Keras MUI Dugaan BPIP Larang 18 Anggota Paskibraka Berjilbab "Jika Dipaksa, Pulang Saja!"

PPI mengatakan terdapat 18 dari 76 anggota Paskibra 2024 harus melepaskan hijabnya

Baca Selengkapnya
MUI: Pelarangan Jilbab Paskibraka oleh BPIP Kebijakan Tak Bijak
MUI: Pelarangan Jilbab Paskibraka oleh BPIP Kebijakan Tak Bijak

Cholil mengatakan, pelarangan pemakaian jilbab bagi anggota Paskibraka justru malah melanggar aturan konstitusi dan Pancasila.

Baca Selengkapnya
Dewan Guru Besar UI Desak DPR Hentikan Revisi UU Pilkada
Dewan Guru Besar UI Desak DPR Hentikan Revisi UU Pilkada

Dewan Guru Besar UI menilai revisi UU Pilkada dapat menimbulkan sengketa antarlembaga tinggi, seperti MK versus DPR, yang akan merusak kehidupan bernegara.

Baca Selengkapnya
Dewan Pers Sebut KPI Produk Politik, Tak Tepat Urus Sengketa Jurnalistik
Dewan Pers Sebut KPI Produk Politik, Tak Tepat Urus Sengketa Jurnalistik

Anggota Dewan Pers Yadi Hendriana menyebut, ada perbedaan mendasar antara KPI dengan Dewan Pers

Baca Selengkapnya
Ramai-Ramai DPD PDIP Protes ke Penyidik KPK Usai Pemeriksaan Hasto
Ramai-Ramai DPD PDIP Protes ke Penyidik KPK Usai Pemeriksaan Hasto

Keberadaan Kusnadi di KPK bukan atas sebuah panggilan melainkan mendampingi Hasto yang diperiksa penyidik KPK.

Baca Selengkapnya
Saat Para Profesor dan Guru Besar Kumpul, Kasih Rekomendasi Problematika Etik Penguasa
Saat Para Profesor dan Guru Besar Kumpul, Kasih Rekomendasi Problematika Etik Penguasa

"Tampak jelas betapa nilai pancasila dan etika di dalam berpolitik dan mentaati hukum itu terjadi degradasi yang amat sangat,"

Baca Selengkapnya
Ramai-Ramai 514 DPC PDIP Gugat Penyidik KPK Usai Buku Catatan Hasto Disita
Ramai-Ramai 514 DPC PDIP Gugat Penyidik KPK Usai Buku Catatan Hasto Disita

514 DPC PDIP melayangkan gugatan terhadap penyidik KPK AKBP Rossa Purbo Bekti

Baca Selengkapnya
Perempuan Labrak Rocky Gerung di Bareskrim Ternyata Kader PDIP, Begini Kata Hasto
Perempuan Labrak Rocky Gerung di Bareskrim Ternyata Kader PDIP, Begini Kata Hasto

Pernyataan Rocky Gerung, kata Hasto, sangat tidak dipantas diucapkan. Sehingga wajar direspons oleh kader PDIP.

Baca Selengkapnya
Kepala BPIP: Mengubah Pancasila Sama Saja Membubarkan NKRI
Kepala BPIP: Mengubah Pancasila Sama Saja Membubarkan NKRI

Menurut dia, Pancasila dasar negara yang tidak dapat diubah dan pentingnya mencegah perundungan bagi anak berkebutuhan khusus

Baca Selengkapnya