BPIP Siapkan Buku Ajar Pancasila, Dipakai Paud hingga Perguruan Tinggi pada Juli 2021

Merdeka.com - Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wayudi menuturkan, pihaknya sedang merampungkan buku ajar terkait Pembinaan Ideologi Pancasila. Hal itu atas arahan langsung Presiden Joko Widodo. Rencananya, pada tahun ajaran baru atau Juli 2021 nanti sudah digunakan di sekolah dari tingkat PAUD sampai perguruan tinggi.

"Saya diminta oleh presiden, deadline agar membuat buku ajar dari Paud, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi," kata Yudian saat rapat dengan Komisi II DPR RI, Selasa (6/4).

"Jadi dengan harapan dari situ per 1 juli sudah bisa dipakai pelajaran ini. Mungkin ada keterlambatan teksbook, untuk sementara copyright punya BPIP," jelasnya.

Ia bilang, draf buku ajar itu bakal selesai tanggal 9 April mendatang. Dalam dua bulan akan dilakukan penyelarasan isi buku ajar tersebut.

"Kami berjanji kepada presiden per 1 juli itu sudah bisa digunakan lagi di seluruh mulai dari PAUD sampe perguruan tinggi. Nah dua bulan ini kita akan review-review mungkin dua tiga kali review untuk menyelaraskan bahan-bahan itu," ucapnya.

Sementara isi buku ajar itu 30 persen tentang teori Pancasila, 70 persen bentuk interaksi sosial. Bahan ajar dalam buku itu disesuaikan tergantung tingkat pendidikan.

"Soal metode, kami sudah melalui tahapan yang kira-kira presentasenya itu 30 persen teori tentang Pancasila, 70 persen itu dalam bentuk interaksi sosial. Ini dimasukan sesuai dengan, misalnya PAUD itu lebih banyak animasi, trus SD mulai diajarin pelan-pelan. Tapi gambar-gambar ini yang moving itu tetap ada dan itu akan didampingi sampai yang perguruan tinggi," jelas Yudian.

Selain bahan ajar, BPIP juga akan melatih para guru di mata pelajaran Pancasila di lima wilayah Indonesia dari bagian timur, tengah dan barat. Yudian mengatakan, pihaknya juga mengusulkan agar hal ini dimasukan dalam Peraturan Presiden.

"Setelah ini kita review kita akan melakukan ToT (training of trainer) untuk guru-guru PMP se-Indonesia. Kami mengusulkan kepada presiden itu agar dibuat inpres, perpres atau kepres. Nah presiden menunggu dokumen ini,' ucapnya.