BPJS Kesehatan menunggak klaim di 17 rumah sakit Palembang
Merdeka.com - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Palembang turut mengalami defisit anggaran. Akibatnya, terjadi tunggakan pembayaran klaim di 17 rumah sakit di Palembang.
Kepala Bidang Sumber Daya Manusia, Umum dan Komunikasi Publik BPJS Kesehatan Cabang Palembang, Hendra Kurniawan mengatakan, tunggakan klaim bulan Juli 2018 sudah dibayarkan sehingga tersisa tunggakan klaim bulan Agustus kepada 17 rumah sakit.
"Tungggakan bulan Juli sudah dibayar, dan sekarang tunggakan klaim untuk pelayanan bulan Agustus di 17 rumah sakit," ungkap Hendra, Rabu (26/9).
-
Apa yang dilakukan BPJS Kesehatan terhadap klaim di tahun 2023? Sampai dengan tahun 2023, BPJS Kesehatan membayar klaim ke fasilitas kesehatan sebesar 158,8 triliun untuk pelayanan kesehatan seluruh peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Artinya, seluruh pembayaran klaim telah membiayai peserta JKN yang sakit, melalui dana yang telah dibayarkan langsung ke fasilitas kesehatan secara tepat waktu bahkan lebih cepat dari ketentuan.
-
Bagaimana BPJS Kesehatan mempercepat proses klaim rumah sakit? BPJS Kesehatan juga terus mengembangkan inovasi di bidang klaim dengan menerapkan smart claim untuk mempercepat proses klaim yang diajukan oleh rumah sakit.
-
Siapa yang membayar iuran BPJS PBI? Untuk peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan, biaya BPJS terbaru akan sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah.
-
Apa saja yang dibahas BPJS Kesehatan dengan Wali Kota Balikpapan? Dalam suasana akrab, Ghufron menyampaikan apresiasinya atas komitmen Wali Kota Balikpapan dalam dukungannya kepada BPJS Kesehatan, sehingga saat ini Kota Balikpapan termasuk salah satu kota yang mendapatkan predikat Universal Health Coverage (UHC). 'Untuk capaian di Kota Balikpapan sudah bagus di 99,68 persen. Fokus utama pertemuan ini adalah membahas perkembangan apa saja yang telah BPJS Kesehatan lakukan untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
-
Dimana lokasi loket informasi BPJS Kesehatan di rumah sakit? 'Keberadaan loket pelayanan informasi ini ditandai dengan adanya signage (papan petunjuk). Lokasi loket pelayanan informasi ini diprioritaskan berada pada area di rumah sakit yang mudah terlihat dan diakses peserta, seperti di area pintu masuk atau area administrasi pelayanan JKN,' kata Ghufron.
-
Apa yang BPJS Kesehatan tawarkan? BPJS Kesehatan telah menghadirkan empat jenis layanan skrining yang dapat dimanfaatkan oleh peserta JKN.
Hanya saja, dia tidak membeberkan besaran nominal tunggakan. Pihaknya masih melakukan penghitungan untuk kemudian dibayarkan. "Besarannya masih dihitung," ujarnya.
Dijelaskannya, pembayaran klaim bagi rumah sakit itu biasanya dilakukan paling lambat tanggal 15 setiap bulannya. Klaim dibayar untuk layanan kesehatan bagi pengguna BPJS Kesehatan pada bulan pelayanan.
"Kami akan upayakan secepatnya membayar klaim untuk dua bulan tunggakan yang sudah jatuh tempo," ujarnya.
Kepala Badan Pengawas Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Muhammad Hoesin Palembang, Sudarso membenarkan adanya tunggakan klaim dari BPJS Kesehatan sejak triwulan kedua tahun ini. Total tunggakan tercatat mencapai Rp 87 miliar.
"Benar, ada Rp 87 miliar tunggakannya," kata Sudarso.
Meski klaim belum dibayarkan, pihak RS tetap menerima layanan kesehatan bagi pengguna BPJS dengan menggunakan anggaran operasional sendiri. Apalagi, BPJS Kesehatan telah menjanjikan untuk segera membayar tunggakan yang ada.
"Pasien BPJS Kesehatan tetap kita layani, tidak ada masalah," ucapnya.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Hingga 2023 BPJS Kesehatan membayar klaim ke fasilitas kesehatan sebesar 158,8 triliun.
Baca SelengkapnyaPihak BPJS berupaya melakukan tuntutan perdata terhadap managemen rumah sakit untuk segera mengembalikan dana kerugian tersebut.
Baca SelengkapnyaKPK menemukan setidaknya ada tiga RS swasta yang melakukan klaim fiktif kepada BPJS Kesehatan
Baca SelengkapnyaBPJS Kesehatan mencatat, jumlah peserta JKN pada 2022 mencapai 248,7 juta jiwa, naik dibandingkan 2021 yang mencapai 235,7 juta jiwa.
Baca SelengkapnyaJokowi mengapresiasi kini sudah ada 95,7 persen warga Indonesia yang terdaftar di BPJS Kesehatan
Baca SelengkapnyaBPJS Kesehatan mengklarifikasi isu dugaan kerugian sebesar Rp20 triliun dalam penyelenggaraan Program JKN.
Baca SelengkapnyaProgram Rehab merupakan inovasi dari BPJS Kesehatan dalam upaya memberikan kemudahan.
Baca SelengkapnyaPenghentian kerja sama itu disebutkan sudah melalui kesepakatan kedua belah pihak serta mekanismenya sesuai perundangan yang berlaku.
Baca SelengkapnyaAngka tunggakan ini meningkat dibanding jumlah piutang di tahun sebelumnya sebsar Rp25,04 triliun yang tersebar di 62 kementerian lembaga.
Baca SelengkapnyaGhufron Mukti mengaku heran kerap disalahkan karena kekurangan obat dan dokter. Padahal, masalah tersebut bukan tanggung jawabnya.
Baca SelengkapnyaBPJS Kesehatan pernah menjadi sorotan tajam karena terjadi defisit anggaran. Belum lagi soal pelayanan untuk peserta BPJS di rumah sakit.
Baca SelengkapnyaBos BPJS Kesehatan, menyebut masih ada oknum rumah sakit yang mendiskriminasi pasien BPJS Kesehatan.
Baca Selengkapnya