BPK: Audit investigasi Payment Gateway Denny Indrayana jalan terus
Merdeka.com - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memastikan kinerja tim yang melakukan audit investigasi terkait kerugian negara dalam kasus layanan Payment Gateway Imigrasi Kemenkum HAM yang diduga menjerat mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Denny Indrayana, jalan terus.
Pernyataan tersebut dikemukakan Ketua BPK Harry Azhar Aziz kepada wartawan usai menjadi pembicara dalam seminar BPK, Pengelolaan Keuangan Negara, dan Kesejahteraan Rakyat di Auditorium Universitas Sebelas Maret (UNS), Solo, Selasa (17/3). Menyangkut fokus permasalahan dalam audit tersebut, dia enggan menyebutkannya.
"Audit yang kami lakukan merupakan wewenang penuh tim pemeriksa keuangan. Saat ini sedang dalam proses, jadi saya tidak bisa mengatakan sejauh mana penyelidikannya, termasuk fokus titik berat penyelidikannya tentang apa," ujarnya.
-
Apa sanksi untuk pegawai KPK yang terlibat pungli? Untuk 78 pegawai Komisi Antirasuah disanksi berat berupa pernyataan permintaan maaf secara terbuka. Lalu direkomendasikan untuk dikenakan sanksi disiplin ASN.
-
Siapa yang menggugat Dewas KPK? Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku sudah mengantisipasi gugatan pimpinan KPK Nurul Guhfron di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk menguji materi etiknya karena membantu mutasi ASN di Kementan dari pusat ke daerah.
-
Apa yang diselidiki KPK? Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menyelidiki dugaan kasus korupsi pengadaan lahan proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).
-
Siapa yang diperiksa KPK? Mantan Ketua Ferrari Owners Club Indonesia (FOCI), Hanan Supangkat akhirnya terlihat batang hidungnya ke gedung Merah Putih, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (25/3) kemarin.
-
Siapa yang dituduh melakukan korupsi? 'Permintaan kebutuhan operasional Syahrul Yasin Limpo dan keluarganya yang juga didukung dengan petunjuk berupa barang bukti elektronik, chat WA antara terdakwa Syahrul Yasin Limpo dan Imam Mujahidin Fahmid, serta adanya barang bukti antara lain dokumen catatan staf Kementan RI dan bukti kwitansi serta transfer uang pembayaran kebutuhan menteri dan keluarganya.
Harry menegaskan, dirinya sebagai Ketua BPK tidak mempunyai kewenangan terkait hal tersebut, apalagi turut ikut campur. Dia mengaku saat ini permintaan dari kepolisian memang sudah datang. Tim dari BPK juga sudah bekerja melakukan audit investigasi pemeriksaan keuangan dari kasus yang diduga melibatkan Denny Indrayana.
"Setelah audit investigasi selesai kami lakukan, bisa diketahui ada apa tidak kerugian negara dari kasus ini. BPK akan segera mengumumkan hasilnya. Kami juga tidak mempunyai kewenangan untuk menyatakan dia bersalah atau tidak. Yang berwenang itu tim audit investigasi pemeriksaan keuangan," pungkasnya.
(mdk/hhw)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Perkara hukum yang mangkrak kerap terjadi. Bahkan, lamanya perkara itu mangkrak bisa bertahun-tahun.
Baca SelengkapnyaKejagung memastikan tidak memiliki hubungan buruk dengan BPK RI.
Baca SelengkapnyaMenurut Ketut, penyidik masih terus mendalami sejumlah pihak.
Baca SelengkapnyaTerbongkarnya dugaan pengondisian kasus Gregorius Ronald Tannur mencoreng wajah hukum tanah air.
Baca SelengkapnyaWTP ini kelima kalinya diterima KPK. BPK tak menemukan permasalahan signifikan yang berdampak kepada kewajaran penyajian LK KPK.
Baca SelengkapnyaSoal kebocoran-kebocoran anggaran kembali disinggung Prabowo dalam pidato perdananya usai dilantik.
Baca SelengkapnyaKetua sementara KPK, Nawawi Pomolango mengaku bakal menelaah terlebih dahulu laporan yang dilayangkan oleh Sugeng Teguh.
Baca SelengkapnyaMenurut Prabowo, pihaknya belum menemukan alat bukti yang cukup untuk melakukan pemeriksaan terhadap Nistra Yohan dan Sadikin.
Baca Selengkapnya