Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

BPK beri opini WTP atas laporan keuangan pemerintah 2016

BPK beri opini WTP atas laporan keuangan pemerintah 2016 Pelantikan Ketua BPK Moermahadi. ©2017 merdeka.com/muhammad luthfi rahman

Merdeka.com - BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2016. Ketua BPK Moermahadi Soerja mengatakan opini ini merupakan peningkatan sejak 2004, BPK hanya memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Moermahadi menyebut pada tahun 2015, BPK memberikan opini WDP terhadap laporan keuangan pemerintah pusat karena adanya enam ketidaksesuaian terhadap standar akuntansi pemerintahan.

"BPK memberikan rekomendasi atas keenam permasalahan pada LKPP (Laporan Keuangan Pemerintah Pusat) Tahun 2015. Atas rekomendasi BPK, pemerintah telah menindaklanjutinya, sehingga permasalahan dimaksud sudah diselesaikan," kata Moermahadi di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (19/5).

Sementara itu dari pertanggungjawaban APBN 2016 di tingkat Kementerian negara/lembaga, menurutnya mengalami peningkatan yang signifikan. Hasil pemeriksaan LKPP didasarkan pada hasil pemeriksaan atas 87 Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) dan Satu Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (BUN).

"Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah kami lakukan sesuai standar pemeriksaan keuangan negara, sehingga kami memiliki keyakinan yang memadai untuk menyatakan pendapat, maka menurut pendapat kami, LKPP tahun 2016 telah menyajikan secara wajar untuk seluruh aspek material sesuai standar akuntansi pemerintahan," terangnya.

Dari hasil tersebut, BPK memberikan opini WTP kepada 74 LKKL (84%), opini WDP untuk 8 LKKL (9%), dan opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP) pada 6 LKKL (7%). Menurut BPK, opini WDP dan TMP tersebut tidak berpengaruh secara material terhadap LKPP Tahun 2016.

"Dengan demikian, kami menyatakan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan pemeritnah pusat tahun 2016. Opini WTP atas LKPP Tahun 2016 ini merupakan yang pertama kali diperoleh pemerintah pusat setelah 12 tahun menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN berupa LKPP sejak tahun 2104," jelas dia.

BPK tetap meminta agar pemerintah menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi yang diberikan. Yakni atas temuan sistem pengendalian intern dan kepatuhan. Setelah membacakan laporannya, Moermahadi memberikan LKPP Tahun 2016 ke pimpinan DPR. (mdk/ang)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Pemerintah Pusat Raih Opini WTP, Jokowi Tegaskan Bukan Prestasi tapi Kewajiban
Pemerintah Pusat Raih Opini WTP, Jokowi Tegaskan Bukan Prestasi tapi Kewajiban

Jokowi mengaku sudah berkali-kali menyampaikan WTP bukan prestasi, melainkan kewajiban untuk menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dengan baik.

Baca Selengkapnya
Kemenkumham Terima Opini WTP 14 Kali Berturut-turut
Kemenkumham Terima Opini WTP 14 Kali Berturut-turut

Yasonna tidak ingin ada temuan berulang pada pemeriksaan laporan keuangan tahun-tahun berikutnya.

Baca Selengkapnya
LKPP Kembali Raih Opini WTP Dari BPK
LKPP Kembali Raih Opini WTP Dari BPK

BPK mengapresiasi upaya LKPP untuk senantiasa menjaga kualitas pelaporan keuangan LKPP.

Baca Selengkapnya
Laporan Keuangan Kemenhub di Mata BPK, Rekor 10 Tahun Berturut-Turut
Laporan Keuangan Kemenhub di Mata BPK, Rekor 10 Tahun Berturut-Turut

Kemenhub menerima predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI

Baca Selengkapnya
Kemenkumham Raih Opini WTP ke-15 dari BPK RI
Kemenkumham Raih Opini WTP ke-15 dari BPK RI

Opini WTP tersebut diberikan langsung oleh Pimpinan I BPK RI Nyoman Adhi Suryadnyana

Baca Selengkapnya
Laporan Keuangan KPK Kembali Dapat Opini WTP, Tapi BPK Beri Catatan Ini
Laporan Keuangan KPK Kembali Dapat Opini WTP, Tapi BPK Beri Catatan Ini

WTP ini kelima kalinya diterima KPK. BPK tak menemukan permasalahan signifikan yang berdampak kepada kewajaran penyajian LK KPK.

Baca Selengkapnya
Laporan Keuangan Kementerian Agama Kembali Dapat Opini WTP
Laporan Keuangan Kementerian Agama Kembali Dapat Opini WTP

Di bawah kepemimpinan Yaqut Cholil Qoumas, laporan keuangan Kementerian Agama mendapatkan opini WTP dari BPK 3 tahun berturut-turut.

Baca Selengkapnya
FOTO: KPU Terima Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan Tahun 2022 dari BPK, Hasilnya Wajar Tanpa Pengecualian
FOTO: KPU Terima Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan Tahun 2022 dari BPK, Hasilnya Wajar Tanpa Pengecualian

Hasil dari pemeriksaan BPK, laporan keuangan KPU dinyatakan wajar tanpa pengecualian.

Baca Selengkapnya
Pemprov DKI Jakarta Raih Opini WTP Atas Laporan Keuangan 2023, Ini Catatan BPK
Pemprov DKI Jakarta Raih Opini WTP Atas Laporan Keuangan 2023, Ini Catatan BPK

Dalam catatan BPK Pemprov DKI Jakarta juga belum menerima pendapatan dari sewa lahan oleh sejumlah BUMD.

Baca Selengkapnya
BPK Temukan Ada Kelebihan Bayar EO Penyelenggara G20
BPK Temukan Ada Kelebihan Bayar EO Penyelenggara G20

Pembayaran jasa EO disebut tidak didukung dengan bukti yang memadai, sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran.

Baca Selengkapnya
Kembali Raih Opini WTP, Mendag Minta Jajaran Untuk Terus Bersungguh-Sungguh dalam Bekerja
Kembali Raih Opini WTP, Mendag Minta Jajaran Untuk Terus Bersungguh-Sungguh dalam Bekerja

Kemendag berhasil mendapatkan penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.

Baca Selengkapnya
4 Tahun Beruntun, Pemkot Pasuruan Kembali Raih Opini WTP
4 Tahun Beruntun, Pemkot Pasuruan Kembali Raih Opini WTP

Penghargaan diterima langsung Gus Ipul dan Mas Adi di Sidoarjo, Jawa Timur.

Baca Selengkapnya