Follow
BPK Nonaktifkan 2 Auditor yang Tertangkap Memeras di Kabupaten Bekasi
Merdeka.com - Kepala Kanwil BPK RI Jawa Barat Agus Khotib menegaskan segera menonaktifkan APS dan HF, dua auditor BPK yang ditangkap karena diduga melakukan pemerasan di Kabupaten Bekasi. Namun, mereka belum bisa diberhentikan sebagai aparatur sipil negara (ASN).
"Untuk dua orang ini akan dinonaktifkan sebagai pemeriksa. Kalau proses (pemberhentian) ASN panjang. Tapi pertama kami setop sebagai pemeriksa," tutur dia.
Sementara, audit di Pemkab Bekasi tetap akan dilanjutkan. Tim auditor akan diganti.
-
Apa sanksi untuk pegawai KPK yang terlibat pungli? Untuk 78 pegawai Komisi Antirasuah disanksi berat berupa pernyataan permintaan maaf secara terbuka. Lalu direkomendasikan untuk dikenakan sanksi disiplin ASN.
-
Kenapa ketua KPPS dibacok? Pemicunya karena saat pencoblosan siang harinya pelaku kesal istrinya yang hamil meminta didahulukan mencoblos tetapi tidak digubris korban. OS tetap menyuruh istri pelaku mencoblos sesuai antrean.
-
Bagaimana ketua KPPS dibacok? Dia membacok kepala korban hingga terluka parah di bagian kiri.
-
Siapa yang diperiksa KPK? Mantan Ketua Ferrari Owners Club Indonesia (FOCI), Hanan Supangkat akhirnya terlihat batang hidungnya ke gedung Merah Putih, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (25/3) kemarin.
-
Siapa yang ditangkap KPK? Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan Bupati Labuhanbatu Erick Adtrada Ritonga setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara.
"Kami harus menyelesaikan audit sebagai bentuk pertanggungjawaban. Tim akan kami ganti, kami akan cari orang lebih fresh dari segi integritas," pungkasnya.
Sebelumnya, APS dan HF ditangkap tim dari Kejari Kabupaten Bekasi. Mereka diduga melakukan pemerasan dengan dalih pemeriksaan kepada RSUD dan 17 puskesmas di Kabupaten Bekasi.
Dari apartemen keduanya disita uang tunai Rp350 juta yang diterima dari RSUD Cabangbungin dan sejumlah puskesmas di Kabupaten Bekasi. "Yang diminta kurang lebih Rp500 juta untuk rumah sakit daerah dan 17 puskesmas masing-masing Rp20 juta," kataKepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat Asep N Mulyana.
(mdk/yan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
KPK menggelar OTT kepada Kajari Bondowoso Puji Triasmoro dan Kasi Pidsus Alexander Silaen.
Baca Selengkapnya
Pemprov Bengkulu hanya menggunakan aula di sebelah ruang kerja gubernur untuk rapat tertutup dihadiri Wagub Rosjonsyah bersama kepala OPD.
Baca Selengkapnya
Asep menjadi Dirdik KPK pada Juni 2022. Asep juga dipercaya menjadi Plt Deputi Penindakan dan Ekskusi KPK menggantikan Irjen Karyoto
Baca Selengkapnya
Kedua jaksa yang terlibat korupsi itu dipecat sementara
Baca Selengkapnya
Asep Guntur ingin mundur dari KPK buntut kasus suap Kepala Basarnas.
Baca Selengkapnya
Pimpinan tetap meminta Brigjen Asep Guntur menjadi Direktur Penyidikan dan Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK.
Baca Selengkapnya
Buntut pernyataan Wakil Ketua KPK Johanis Tanak yang menyebut penyelidik khilaf dalam OTT yang melibatkan Marsekal Madya Henri Alfiandi.
Baca Selengkapnya
Kejagung siap pecat anggota yang terbukti bersalah
Baca Selengkapnya
Menurut Harli, penarikan 10 jaksa itu dalam rangka penyelenggaraan kedinasan.
Baca Selengkapnya
Johanis mengatakan, KPK melakukan penahanan dalam rangka kepentingan penyidikan.
Baca Selengkapnya
Aboe berharap, tidak ada lagi jaksa yang bermain dan terlibat dalam kasus tindak pidana korupsi.
Baca Selengkapnya
KPK menetapkan Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali sebagai tersangka.
Baca Selengkapnya