Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

BPK serahkan hasil audit pembelian lahan RS Sumber Waras ke KPK

BPK serahkan hasil audit pembelian lahan RS Sumber Waras ke KPK Gedung KPK. ©2014 merdeka.com/dwi narwoko

Merdeka.com - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyerahkan hasil audit soal pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras yang dibeli Pemprov DKI Jakarta ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pihak BPK hadir beberapa orang namun belum memberikan penjelasan apapun.

"Nanti," ujar salah seorang perwakilan BPK sambil bergegas masuk ke Gedung KPK , Senin (7/12).

Dugaan mark up pembelian lahan RS Sumber Waras berawal dari hasil audit Laporan Keuangan Pemprov DKI tahun anggaran 2014. Saat itu, BPK memberikan penilaian wajar dengan pengecualian (WDP).

Alasan penilaian WDP karena proyek pembelian lahan sumber waras itu berpotensi merugikan uang negara sebesar Rp 191 miliar. Padahal pembelian lahan itu diperuntukkan membangun rumah sakit khusus kanker.

"Yang saya enggak terima adalah kasus rumah sakit Sumber Waras. Saya mau tanya, bisa enggak ada beli tanah (dengan harga) NJOP di tengah kota dan siap bangun? Itu yang terjadi saat Sumber Waras mau jual. Kami mau beli utuh, dia enggak mau dan jual setengahnya dengan perjanjian dia harus kasih jalan masuk kalau setengah dengan menghadap ke jalan raya. Beli lah NJOP, prosedur juga enggak pakai appraisal. Saya enggak tahu pertimbangannya waktu itu apa, karena appraisal sekarang juga lebih mahal dibanding sekarang," beber Ahok.

"BPK sekarang temuannya, beli tanah 3 hektar kemahalan Rp 191 miliar. Dari mana kemahalannya?" sambung Ahok.

Dia mengaku heran dengan penilaian BPK tersebut. Dia merasa tak ada yang aneh dengan nilai Rp 191 miliar untuk luasan tanah yang dibeli seluas 3 hektare.

"Dia bandingkan dengan NJOP di belakang (rumah sakit). Jadi BPK ngotot mau memaksakan NJOP di Sumber Waras harus sama dengan NJOP tanah belakang rumah penduduk. Pertanyaan saya kalau begitu Anda harus periksakan kami ke polisi, apa kami sengaja menaikkan NJOP atau tidak. Kalau kami sengaja menaikkan NJOP untuk keuntungan berarti kami salah, sekarang bandingkan saja kenaikan NJOP dari 2010 sampai sekarang naiknya sesuai enggak? Belakang naik enggak? Sepanjang gedung sama enggak NJOP-nya, mungkin enggak setengah gedung beda-beda wong 1 komplek, enggak mungkin dibedakan toh," ujarnya emosi.

"Sekarang mau enggak sumber waras kembalikan Rp 191 miliar, enggak mau dong. Beli sekarang pakai appraisal sekarang lebih mahal enggak harganya sama yang tahun lalu saya beli? lebih mahal. Kalau saya beli sekarang harga lebih mahal saya dibilang temuan juga. Artinya apa anda ingin buat kami tidak jadi beli tanah itu. Kalau enggak jadi beli tanah itu kita nggak jadi bangun rumah sakit kanker dong," tambahnya.

"Kalau ada temuan dana korupsi tangkap saja. Kalau ada yang salah tangkap aja kenapa ada yang mau ngomong-ngomong kayak gitu," tegas Ahok.

(mdk/lia)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Rumah Mendes Abdul Halim Diacak-acak KPK, PKB: Kita Husnudzon Aja ini Penegakan Hukum
Rumah Mendes Abdul Halim Diacak-acak KPK, PKB: Kita Husnudzon Aja ini Penegakan Hukum

PKB meminta agar pihak lain tidak mengkaitkan penggeledahan rumah Gus Halim dengan isu lain.

Baca Selengkapnya
KPK Sita Rumah Mewah Bupati Labuhanbatu Terkait Kasus Korupsi, Begini Penampakannya
KPK Sita Rumah Mewah Bupati Labuhanbatu Terkait Kasus Korupsi, Begini Penampakannya

Bersamaan dengan penyitaan itu, penyidik juga langsung memasang plang sitaan KPK di rumah mewah Erik.

Baca Selengkapnya
KPK Amankan 4 Koper Usai Geledah Rumah Dinas Bupati Sidoarjo Terkait Korupsi Dana Insentif
KPK Amankan 4 Koper Usai Geledah Rumah Dinas Bupati Sidoarjo Terkait Korupsi Dana Insentif

Dari yang terlihat, setidaknya ada 4 koper yang dibawa oleh petugas KPK

Baca Selengkapnya
KPK Periksa Gubernur Lampung Arinal Djunaidi Terkait Harta Kekayaan
KPK Periksa Gubernur Lampung Arinal Djunaidi Terkait Harta Kekayaan

Pahala menyebut KPK memiliki kecurigaan atas harta Arinal.

Baca Selengkapnya
Ahok Sebut KPK Banyak Tangani Kasus Korupsi di PT Pertamina
Ahok Sebut KPK Banyak Tangani Kasus Korupsi di PT Pertamina

Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menyebut KPK memegang banyak kasus korupsi di PT Pertamina.

Baca Selengkapnya
Respons BPK Usai Achsanul Qosasi Ditetapkan Tersangka Korupsi BTS Kominfo Terima Rp40 M
Respons BPK Usai Achsanul Qosasi Ditetapkan Tersangka Korupsi BTS Kominfo Terima Rp40 M

Uang tersebut diberikan oleh Irwan, melalui perantara tersangka korupsi BTS 4G.

Baca Selengkapnya
KPK Kembali Geledah Rumah Dinas Mendes Abdul Halim Iskandar, Uang Rp250 Juta Disita
KPK Kembali Geledah Rumah Dinas Mendes Abdul Halim Iskandar, Uang Rp250 Juta Disita

KPK menggeledah Rumah Dinas (Rumdin) Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar.

Baca Selengkapnya
Rumah Mendes Digeledah KPK, PKB: Halim Sudah jadi Menteri saat Ada Penyelewengan Hibah di Jatim
Rumah Mendes Digeledah KPK, PKB: Halim Sudah jadi Menteri saat Ada Penyelewengan Hibah di Jatim

PKB menghormati penegakan hukum yang dilakukan KPK atas penggeledahan rumah Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar.

Baca Selengkapnya
KPK Sita Tiga Rumah Mewah dan 14 Ruko Milik Andhi Pramono di Kepri
KPK Sita Tiga Rumah Mewah dan 14 Ruko Milik Andhi Pramono di Kepri

KPK sita aset-aset milik mantan kepala Kantor Bea dan Cukai Makassar, Sulawesi Selatan, Andhi Pramono

Baca Selengkapnya
Penampakan Rumah Mewah di Medan Terkait Korupsi Lahan Rorotan
Penampakan Rumah Mewah di Medan Terkait Korupsi Lahan Rorotan

KPK belum mengungkapkan nilai rumah mewah itu dan proses pendataan terhadap aset tersebut masih berlangsung.

Baca Selengkapnya
Menakar Keterlibatan BPK di Korupsi BTS 4G Usai Kejagung Tetapkan Sadikin Rusli Tersangka
Menakar Keterlibatan BPK di Korupsi BTS 4G Usai Kejagung Tetapkan Sadikin Rusli Tersangka

Nama Sadikin Rusli disebut-sebut dalam sidang perkara korupsi BTS Kominfo.

Baca Selengkapnya
Jampidsus Febrie Dilaporkan ke KPK Soal Dugaan Kasus Korupsi Lelang, Ini Respons Kejagung
Jampidsus Febrie Dilaporkan ke KPK Soal Dugaan Kasus Korupsi Lelang, Ini Respons Kejagung

Ketua sementara KPK, Nawawi Pomolango mengaku bakal menelaah terlebih dahulu laporan yang dilayangkan oleh Sugeng Teguh.

Baca Selengkapnya