Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

BPK siap audit ulang Kemendes karena diduga ada suap

BPK siap audit ulang Kemendes karena diduga ada suap gedung bpk. ©2013 merdeka.com/muhammad luthfi rahman

Merdeka.com - Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menyatakan siap jika harus dilakukan audit kembali terkait pemberian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Wakil Ketua BPK, Bahrullah Akbar mengatakan pihaknya harus memastikan apakah OTT yang dilakukan KPK terhadap Irjen Kemendes dan Auditor BPK dalam itu benar dalam dugaan kasus suap status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) di Kementerian Desa.

"Kemarin sudah kita sampaikan bahwa kita bisa restatement lagi secara teoritis (akademis) bisa kita lakukan audit restatement (menilai kembali) tetapi proses ini harus kita pastikan karena sejauh ini BPK belum ketemu auditornya apakah memang ada yang disembunyikan atau tidak," jelasnya saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Senin (29/5).

Lanjutnya jika memang benar OTT tersebut terkait dengan dugaan suap pemberian opini WTP maka pihaknya siap untuk mengaudit kembali.

Orang lain juga bertanya?

"Ini kita tidak tahu, atau dia hanya memanfaatkan bahwa sebetulnya sudah tahu bakal WTP kemudian ada ya seperti ini. Jadi kita belum lihat materinya. Kalau memang ada yang mempengaruhi atau menyembunyikan temuan atau apapun yang terkait opini pasti itu harus di audit ulang," katanya.

Sebelumnya Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo mengatakan untuk mendapatkan opini WTP pihaknya tidak perlu melakukan suap karena Kemendes sudah berusaha bekerja keras. Eko mengklaim di Kemendes jauh lebih gampang daripada di perusahaan.

"Saya kadang-kadang bingung ya kenapa WTP itu dijadikan sesuatu yang susah. WTP itu asal kita melakukan dengan wajar, tidak pernah telat dalam pencatatan harusnya bisa jadi WTP," ujar Eko.

Eko pun meminta Kemendes diaudit kembali jika memungkinkan agar masyarakat percaya hasil yang didapat adalah opini WTP atau tidak.

"Saya tidak tahu aturannya memungkinkan atau tidak, kalau bisa direaudit saya sarankan untuk direaudit lagi, supaya masyarakat lebih percaya bahwa WTP atau enggak. Kalau enggak juga jangan ditulis WTP saya juga enggak masalah," kata Eko.

(mdk/eko)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Menakar Keterlibatan BPK di Korupsi BTS 4G Usai Kejagung Tetapkan Sadikin Rusli Tersangka
Menakar Keterlibatan BPK di Korupsi BTS 4G Usai Kejagung Tetapkan Sadikin Rusli Tersangka

Nama Sadikin Rusli disebut-sebut dalam sidang perkara korupsi BTS Kominfo.

Baca Selengkapnya
KPK Buka Peluang Sidik TPPU di Kasus Korupsi Dana Hibah Jatim
KPK Buka Peluang Sidik TPPU di Kasus Korupsi Dana Hibah Jatim

KPK akan sidik TPPU apabila ada indikasi menyembunyikan atau menyamarkan aset-aset bernilai ekonomis dari korupsi tersebut.

Baca Selengkapnya
Pejabat Basarnas Kena OTT KPK
Pejabat Basarnas Kena OTT KPK

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron pun telah membenarkan terkait agenda OTT dilakukan KPK perihal penyerahan uang yang diduga berkaitan tindak pidana korupsi.

Baca Selengkapnya
Cerita KPK Temukan Penerbitan WTP di Kementerian Ada Unsur Korupsi
Cerita KPK Temukan Penerbitan WTP di Kementerian Ada Unsur Korupsi

Padahal BPK memiliki tugas peran yang penting untuk mengawasi aliran uang negara mulai dari hulu sampai ke hilirnya.

Baca Selengkapnya
OTT Pejabat Basarnas Terkait Pengadaan Barang dan Jasa
OTT Pejabat Basarnas Terkait Pengadaan Barang dan Jasa

Pejabat Basarnas yang terjaring OTT terlibat tindak pidana suap pengadaan barang dan jasa.

Baca Selengkapnya
Terjaring OTT, Pejabat Basarnas Ditangkap KPK di Cilangkap
Terjaring OTT, Pejabat Basarnas Ditangkap KPK di Cilangkap

Terjaring OTT, Pejabat Basarnas Ditangkap KPK di Cilangkap

Baca Selengkapnya
BPK Dituding Minta Rp12 Miliar untuk Opini WTP Kementan, Ini Respons KPK
BPK Dituding Minta Rp12 Miliar untuk Opini WTP Kementan, Ini Respons KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal mendalami informasi yang disampaikan pada sidang perkara suap dan gratifikasi di Kementan itu.

Baca Selengkapnya
Blak-blakan Kasdi Sebut BPK Minta Uang Rp12 M untuk Muluskan Audit Kementan Raih WTP
Blak-blakan Kasdi Sebut BPK Minta Uang Rp12 M untuk Muluskan Audit Kementan Raih WTP

Hal ini terungkap dalam sidang lanjutan perkara gratifikasi dan pemerasan di Kementerian Pertanian

Baca Selengkapnya
Bupati Labuhan Batu Erik Adtrada Ritonga Terjaring OTT KPK atas Kasus Suap
Bupati Labuhan Batu Erik Adtrada Ritonga Terjaring OTT KPK atas Kasus Suap

KPK mengumumkan telah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu.

Baca Selengkapnya
KPK Geledah Rumah Dinas Bupati Bondowoso, Temukan Uang Tunai dan Catatan Aliran 'Fee' ke Tersangka Suap Kajari
KPK Geledah Rumah Dinas Bupati Bondowoso, Temukan Uang Tunai dan Catatan Aliran 'Fee' ke Tersangka Suap Kajari

Penggeledahan dalam rangka penyidikan kasus dugaan suap pengurusan perkara di Kejaksaan Negeri (Kejari) Bondowoso, Jawa Timur.

Baca Selengkapnya
KPK usut Korupsi Dana Insentif Pegawai BPPD Sidoarjo, Ini Kata Bupati
KPK usut Korupsi Dana Insentif Pegawai BPPD Sidoarjo, Ini Kata Bupati

Disinggung soal pernyataan KPK yang menyebut dirinya menghilang saat KPK melakukan operasi tangkap tangan? Gus Muhdlor menepisnya dengan eksepresi mengelak.

Baca Selengkapnya