BPK siap audit ulang Kemendes karena diduga ada suap
Merdeka.com - Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menyatakan siap jika harus dilakukan audit kembali terkait pemberian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Wakil Ketua BPK, Bahrullah Akbar mengatakan pihaknya harus memastikan apakah OTT yang dilakukan KPK terhadap Irjen Kemendes dan Auditor BPK dalam itu benar dalam dugaan kasus suap status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) di Kementerian Desa.
"Kemarin sudah kita sampaikan bahwa kita bisa restatement lagi secara teoritis (akademis) bisa kita lakukan audit restatement (menilai kembali) tetapi proses ini harus kita pastikan karena sejauh ini BPK belum ketemu auditornya apakah memang ada yang disembunyikan atau tidak," jelasnya saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Senin (29/5).
Lanjutnya jika memang benar OTT tersebut terkait dengan dugaan suap pemberian opini WTP maka pihaknya siap untuk mengaudit kembali.
-
Bagaimana KPK mengungkap kasus suap di Basarnas? Pengungkapan kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan pada Selasa 25 Juli 2023 sekitar jam 14.00 WIB di jalan raya Mabes Hankam Cilangkap, Jakarta Timur dan di Jatiraden, Jatisampurna, Kota Bekasi. Dalam OTT, KPK amankan 11 orang dan menyita goodie bag berisi uang Rp999,7 Juta.
-
Bagaimana KPK mengusut kasus suap dana hibah Jatim? Pengembangan itu pun juga telah masuk dalam tahap penyidikan oleh sebab itu penyidik melakukan upaya penggeledahan. 'Penggeledahan kan salah satu giat di penyidikan untuk melengkapi alat Bukti,' ujar Alex.
-
Siapa saja tersangka dalam kasus suap ini? Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan pihaknya juga menetapkan anggota DPRD Kabupaten Labuhanbatu Rudi Syahputra Ritonga, serta dua pihak swasta bernama Efendy Sahputra dan Fajar Syahputra sebagai tersangka.
-
Siapa yang minta KPK usut kebocoran OTT? Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku kesulitan dalam mengungkap terduga pelaku yang membocorkan informasi mengenai dugaan kasus korupsi. Hal itu disampaikan Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata.
-
Mengapa KPK menelaah laporan tersebut? 'Bila ada laporan/pengaduan yang masuk akan dilakukan verifikasi dan bila sudah lengkap akan ditelaah dan pengumpul info,' kata Tessa dalam keterangannya, Selasa (4/9).
-
Siapa yang diperiksa oleh KPK? Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy Hiariej rampung menjalani pemeriksaan penyidik KPK, Senin (4/12).
"Ini kita tidak tahu, atau dia hanya memanfaatkan bahwa sebetulnya sudah tahu bakal WTP kemudian ada ya seperti ini. Jadi kita belum lihat materinya. Kalau memang ada yang mempengaruhi atau menyembunyikan temuan atau apapun yang terkait opini pasti itu harus di audit ulang," katanya.
Sebelumnya Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo mengatakan untuk mendapatkan opini WTP pihaknya tidak perlu melakukan suap karena Kemendes sudah berusaha bekerja keras. Eko mengklaim di Kemendes jauh lebih gampang daripada di perusahaan.
"Saya kadang-kadang bingung ya kenapa WTP itu dijadikan sesuatu yang susah. WTP itu asal kita melakukan dengan wajar, tidak pernah telat dalam pencatatan harusnya bisa jadi WTP," ujar Eko.
Eko pun meminta Kemendes diaudit kembali jika memungkinkan agar masyarakat percaya hasil yang didapat adalah opini WTP atau tidak.
"Saya tidak tahu aturannya memungkinkan atau tidak, kalau bisa direaudit saya sarankan untuk direaudit lagi, supaya masyarakat lebih percaya bahwa WTP atau enggak. Kalau enggak juga jangan ditulis WTP saya juga enggak masalah," kata Eko.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Nama Sadikin Rusli disebut-sebut dalam sidang perkara korupsi BTS Kominfo.
Baca SelengkapnyaKPK akan sidik TPPU apabila ada indikasi menyembunyikan atau menyamarkan aset-aset bernilai ekonomis dari korupsi tersebut.
Baca SelengkapnyaWakil Ketua KPK Nurul Ghufron pun telah membenarkan terkait agenda OTT dilakukan KPK perihal penyerahan uang yang diduga berkaitan tindak pidana korupsi.
Baca SelengkapnyaPadahal BPK memiliki tugas peran yang penting untuk mengawasi aliran uang negara mulai dari hulu sampai ke hilirnya.
Baca SelengkapnyaPejabat Basarnas yang terjaring OTT terlibat tindak pidana suap pengadaan barang dan jasa.
Baca SelengkapnyaTerjaring OTT, Pejabat Basarnas Ditangkap KPK di Cilangkap
Baca SelengkapnyaKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal mendalami informasi yang disampaikan pada sidang perkara suap dan gratifikasi di Kementan itu.
Baca SelengkapnyaHal ini terungkap dalam sidang lanjutan perkara gratifikasi dan pemerasan di Kementerian Pertanian
Baca SelengkapnyaKPK mengumumkan telah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu.
Baca SelengkapnyaPenggeledahan dalam rangka penyidikan kasus dugaan suap pengurusan perkara di Kejaksaan Negeri (Kejari) Bondowoso, Jawa Timur.
Baca SelengkapnyaDisinggung soal pernyataan KPK yang menyebut dirinya menghilang saat KPK melakukan operasi tangkap tangan? Gus Muhdlor menepisnya dengan eksepresi mengelak.
Baca Selengkapnya