BPK takut Akom dan Fahri Hamzah marah jika laporan keuangan dinilai buruk

Merdeka.com - Anggota VII BPK Eddy Mulyadi Soepardi mengaku tak ingin DPR mendapatkan opini yang buruk atas laporan pemeriksaan keuangan yang dilakukan BPK. Alasannya, kata Eddy, ketua DPR saat itu Ade Komarudin (Akom) dan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah bisa marah.

"Saya bilang jangan turun opininya karena Akom bisa marah, Fahri marah. BKKBN opini WDP, DPD agak berat kalau untuk WDP. Saya meminta untuk DPR MPR untuk WTP agar bisa amandemen," kata Eddy saat menjadi saksi dua pejabat Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal yang didakwa menyuap auditor BPK di Tipikor.

Hal itu untuk mengonfirmasi soal percakapan Eddy dengan Rochmadi Saptogiri, auditor BPK sekaligus tersangka atas kasus ini, melalui sambungan telepon.

Eddy mengatakan permasalahan pokok DPD adalah kegiatan-kegiatan yang tidak jelas dan tambahan honor kepegawaian. "Sudah dikomunikasikan ke Sekjen maksudnya adalah keterlambatan pemberian bukti pertanggungjawaban, hal ini terjadi pada DPD maupun DPR.

Sebelumnya, Jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadirkan anggota VII Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI), Eddy Mulyadi Soepardi dalam sidang suap terhadap auditor BPK. Dalam sidang tersebut terungkap ada negosiasi pemberian opini terhadap Kemendes PDTT.

Awalnya, Jaksa KPK Takdir Suhan, mengonfirmasi percakapan Eddy dengan Rochmadi Saptogiri, auditor BPK sekaligus tersangka atas kasus ini, melalui sambungan telepon.

"Kemudian Rochmadi harusnya melaporkan Kemendes, harusnya opini turun menjadi WDP (wajar dengan pengecualian) tapi saya minta Ali (Ali Sadli) jangan menurunkan opini karena ada moral of obligation. Moral dimaksud saat saya banyak memberikan opini disclaimer pada menteri PKB, sejauh ini betul pak (ada percakapan tersebut)?" tanya Takdir mengonfirmasi kepada Eddy, di Pengadilan Negeri Tipikor, Jalarta Pusat, Rabu (27/9).

Eddy membenarkan pernyatannya yang dibacakan Takdir. Lebih lanjut, dalam percakapan keduanya tersebut, alasan Eddy mempertimbangkan opini terhadap Kemendes berdasarkan latar belakang partai politik menterinya, PKB.

Dia khawatir mendapat perlakuan tidak menyenangkan dari partai politik tersebut.

"Sehingga saya di-bully menteri tersebut sehingga saya merenung pada akhirnya Ali menyampaikan nilai aset Kemendes dan DJKN (Direktorat Jenderal Kekayaan Negara) belum clear," ucap Takdir.