Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

BPK temukan banyak proyek pembangunan listrik PLN mangkrak

BPK temukan banyak proyek pembangunan listrik PLN mangkrak Ilustrasi PLN. ©2014 Merdeka.com

Merdeka.com - Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) menemukan masalah atas pengelolaan rantai suplai proyek pembangunan pembangkit listrik 10.000 MW periode 2006-2016, dan penyelenggaraan Jaminan Sosial Nasional Ketenagakerjaan. Temuan BPK itu dimuat dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2016.

IHPS II Tahun 2016 merupakan ringkasan dari 604 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang diselesaikan BPK di semester II tahun 2016. LHP tersebut meliputi 81 LHP (13 persen) pada pemerintah pusat, 489 LHP (81 persen) pada pemerintah daerah dan BUMD, serta 34 LHP (6 persen) pada BUMN dan badan lainnya.

Kepala BPK Harry Azhar Aziz mengatakan pihaknya menemukan kesimpulan bahwa PLN belum mampu merencanakan secara tepat dan belum mampu menjamin kesesuaian dengan ketentuan dan kebutuhan teknis yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan BPK menemukan sejumlah pembangunan PLTU mangkrak. Di antaranya PLTU tanjung Balai Karimun, PLTU ambon, PLTU 2 NTB, dan PLTU Kalbar 1 dan 2 mangkrak.

"Permasalahan yang perlu mendapat perhatian antara lain pada pembangunan PLTU Tanjung Balai Karimun, PLTU Ambon, PLTU 2 NTB Lombok, dan PLTU Kalbar 2 terhenti (mangkrak) serta PLTU Kalbar 1 berpotensi mangkrak," kata Harry di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/4).

Mangkraknya pembangunan PLTU ini, kata Harry, membuat pengeluaran PLN membesar sebesar Rp 609,54 miliar dan USD 78,69 juta. Akibatnya negara berpotensi merugi karena tidak mendapat manfaat dari pembangunan proyek tersebut.

"PLN juga belum mengenakan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan pembangunan PLTU sebesar Rp 704,87 miliar dan USD 102,26 juta," jelas dia.

BPK juga menyoroti soal penyelenggaraan Jaminan Sosial Nasional (JSN) Ketenagakerjaan. Menurutnya, ada beberapa masalah yang hingga saat ini masih perlu mendapat perbaikan. Semisal sinkronisasi UU No. 24 Tahun 2011 soal tentang jaminan sosial, kemudian program jaminan hari tua hingga jaminan pensiun.

"Soal ketidaksinkronan UU No. 24 Tahun 2011 dengan peraturan terkait jaminan sosial, perbedaan manfaat atas berbagai jenis beserta jaminan sosial, serta dualisme makna pensiun dalam program jaminan hari tua dan program jaminan pensiun," pungkasnya.

Untuk diketahui, temuan lain yang dimuat dalam IHPS II Tahun 2016 adalah hasil pemeriksaan kinerja pengelolaan kas pemerintah. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa kewenangan dan lingkup, manajemen perencanaan kas, dan pengelolaan saldo kas belum efektif untuk menjamin likuiditas dan optimalisasi kas pemerintah.

Salah satunya ditunjukkan dengan adanya 8.251 rekening pemerintah senilai Rp 17,97 triliun per 31 Oktober 2016 yang tidak tercatat dalam penatausahaan rekening pemerintah. (mdk/cob)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Sejumlah Wilayah Indonesia Alami Pemadaman Listrik, Salah Satunya Tarakan
Sejumlah Wilayah Indonesia Alami Pemadaman Listrik, Salah Satunya Tarakan

PLN mengonfirmasi bahwa kondisi pasokan listrik hari ini di Tarakan memang defisit lantaran beban puncak berada di atas daya pasok.

Baca Selengkapnya
BPK Temukan 11 Perusahaan BUMN Bermasalah, Erick Thohir: Kalau Ada Korupsi Kita Bawa ke Kejagung
BPK Temukan 11 Perusahaan BUMN Bermasalah, Erick Thohir: Kalau Ada Korupsi Kita Bawa ke Kejagung

Erick menyebut, temuan BPK atas permasalahan yang terjadi di perusahaan BUMN merupakan hal yang lumrah.

Baca Selengkapnya
KPK Usut Dugaan Korupsi Proyek PLTU Bukit Asam, 2 Pegawai PLN Dicegah ke Luar Negeri
KPK Usut Dugaan Korupsi Proyek PLTU Bukit Asam, 2 Pegawai PLN Dicegah ke Luar Negeri

Dugaan rasuah tersebut terjadi tentang waktu 2017-2023.

Baca Selengkapnya
Masih Ada Sisa Rp140 Triliun Investasi Mangkrak Jelang Akhir Kepemimpinan Jokowi
Masih Ada Sisa Rp140 Triliun Investasi Mangkrak Jelang Akhir Kepemimpinan Jokowi

Menjelang akhir masa jabatan Presiden Jokowi, masih ada Rp140 triliun investasi mangkrak yang belum terselesaikan.

Baca Selengkapnya
Pensiun Dini PLTU Batu Bara Bisa Berdampak Tarif Listrik, Begini Penjelasannya
Pensiun Dini PLTU Batu Bara Bisa Berdampak Tarif Listrik, Begini Penjelasannya

Proses pensiunan dini bakal mempertimbangkan keekonomian dan tidak timbulkan gejolak.

Baca Selengkapnya
Indonesia Ternyata Pernah Terancam Krisis Listrik dan Buat PLN Ketar-Ketir, Ini Penyebabnya
Indonesia Ternyata Pernah Terancam Krisis Listrik dan Buat PLN Ketar-Ketir, Ini Penyebabnya

PLN pernah menghadapi tantangan stok batubara yang kurang dari 5 Hari Operasi Pembangkit (HOP) pada Desember 2021 lalu.

Baca Selengkapnya
Tekan Emisi Karbon, PLN Bakal Ganti Penyediaan Listrik dari PLTU ke EBT
Tekan Emisi Karbon, PLN Bakal Ganti Penyediaan Listrik dari PLTU ke EBT

PLN tengah fokus dalam pengurangan penyediaan listrik yang dihasilkan dari Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).

Baca Selengkapnya
PLN Sudah Bangun 900 Tempat Charger Mobil Listrik per Desember 2023, Ini Daftar Lokasinya
PLN Sudah Bangun 900 Tempat Charger Mobil Listrik per Desember 2023, Ini Daftar Lokasinya

Untuk mengakselerasi pertumbuhan SPKLU, PLN membuka kolaborasi dengan berbagai pihak.

Baca Selengkapnya
Usut Korupsi Proyek Jalur Kereta Api Medan, Kejagung Periksa Pejabat Kemenhub
Usut Korupsi Proyek Jalur Kereta Api Medan, Kejagung Periksa Pejabat Kemenhub

Proyek ini menggunakan APBN Rp1,3 Triliun, kerugian negara masih dihitung.

Baca Selengkapnya
KPK Bongkar Dugaan Mark Up Proyek Shelter Tsunami di NTB, Duit yang Dikorupsi Capai Rp19 M
KPK Bongkar Dugaan Mark Up Proyek Shelter Tsunami di NTB, Duit yang Dikorupsi Capai Rp19 M

KPK menduga adanya mark up dalam proyek pembangunan Tempat Evakuasi Sementara (TES)/shelter tsunami di NTB.

Baca Selengkapnya
Kejagung Periksa Empat Direktur Perusahaan Sebagai Saksi Kasus Korupsi Jalur Kereta Api Medan
Kejagung Periksa Empat Direktur Perusahaan Sebagai Saksi Kasus Korupsi Jalur Kereta Api Medan

Empat direktur perusahaan itu diperiksa sebagai saksi untuk tujuh tersangka.

Baca Selengkapnya
Ternyata PLTS Atap Bisa Bikin PLN Merugi, Sudah Dirasakan di Jakarta
Ternyata PLTS Atap Bisa Bikin PLN Merugi, Sudah Dirasakan di Jakarta

Penggunaan PLTS atap disinyalir bakan bikin PLN merugi.

Baca Selengkapnya