BPN: Djoko Susilo mempunyai tiga lahan di Solo
Merdeka.com - Badan Pertanahan Nasional (BPN) Solo menyatakan tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan simulator Surat Izin Mengemudi (SIM) di Korps Lalu lintas Polri, Irjen Pol Djoko Susilo memiliki tiga bidang tanah di Kota Solo. Namun ketiga kekayaan mantan Gubernur Akpol tersebut diatasnamakan orang lain.
Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Solo, Agus Suprapta mengatakan, ketiga sertifikat tanah milik Djoko Susilo tersebut telah diblokir oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Selain sertifikat, KPK juga telah menyita berkas-berkas yang terkait dengan tiga tanah tersebut," ujar Agus kepada wartawan, Kamis (14/2).
-
Apa yang diselidiki KPK? Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menyelidiki dugaan kasus korupsi pengadaan lahan proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).
-
Apa saja yang disita saat sidak di Rutan KPK? 'Sidak itu berlangsung pada 28 April 2023 dan berdasarkan berita acara ditemukan antara lain empat buah handphone dan uang tunai sejumlah Rp30 Juta. Selanjutnya bahwa empat buah handphone itu dimusnahkan pada tanggal 9 Mei 2023 atas perintah terperiksa,' beber Albertina.
-
Apa yang di periksa KPK? 'Yang jelas terkait subjek saudara B (Bobby) ini masih dikumpulkan bahan-bahannya dari direktorat gratifikasi,' kata Jubir KPK, Tessa Mahardika Sugiarto di Gedung KPK, Kamis (5/9).
-
Apa yang sedang diselidiki KPK? Didalami pula, dugaan adanya penggunaan kendali perusahaan tertentu oleh saksi untuk mengikuti proyek pengadaan di Kementan RI melalui akses dari Tersangka SYL,' ungkap Ali.
-
Siapa yang ditangkap KPK? Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan Bupati Labuhanbatu Erick Adtrada Ritonga setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara.
-
Apa itu sertifikat tanah? Sertifikat tanah merupakan bukti otentik atas hak tanah yang dimiliki.
Menurut Agus, Djoko memiliki sebidang tanah di Jalan Perintis Kemerdekaan dengan luas 3.077 meter persegi, yang telah disita KPK Kamis (14/2) pagi. Di atas tanah tersebut berdiri sebuah rumah mewah, layaknya sebuah kraton.
"Tanah itu didaftarkan ke BPN pada 2008 lalu. Mengenai harganya saya kurang tahu. Tanah tersebut didaftarkan atas nama Poppy Femialya," tambahnya.
Selain di Jalan Perintis Kemerdekaan, tanah yang lain berada di Jalan Samratulangi Solo No 16, Manahan. Di atas tanah seluas 877 meter persegi tersebut juga berdiri sebuah rumah mewah. Di BPN, lanjut Agus, tanah itu didaftarkan pada tahun 2008 atas nama Dipta Anindita. Sedangkan tanah ketiga berada di daerah Jebres. Tanah seluas 1.180 itu juga didaftarkan atas nama Dipta Anindita pada 2012 lalu.
"KPK sudah mengirim permintaan resmi untuk memblokir tanah tersebut pada Oktober tahun lalu. Dan tadi pagi KPK menyita berkas-berkas terkait," pungkasnya.
(mdk/ren)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Selain dokumen APBD dan catatan aliran dana, tim penyidik KPK juga menyita dokumen elektronik tersimpan dalam komputer.
Baca SelengkapnyaJika aset yang disita masih kurang dari utangnya Rp6 triliun, salah satu cara yang dilakukan adalah terus mencari aset baik milik Hari Hidayat maupun Benny.
Baca SelengkapnyaCatatan alira uang diduga berkaitan dengan kasus dugaan suap pengurusan perkara di Kejari Bondowoso.
Baca SelengkapnyaAktivitas pelayanan publik di Kantor Disdukcapil Kota Semarang tetap berjalan sebagaimana mestinya saat penyidik KPK melakukan penggeledahan.
Baca SelengkapnyaPenggeledahan juga dilakukan di ruang Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) Kota Semarang yang berada di lantai 7 gedung Moch Ihsan di kompleks balai kota itu.
Baca SelengkapnyaKPK masih akan mentracing aset lain milik tersangka untuk dijadikan batang bukti dan sebagai bahan eksekusi KPK.
Baca SelengkapnyaBersamaan dengan penyitaan itu, penyidik juga langsung memasang plang sitaan KPK di rumah mewah Erik.
Baca SelengkapnyaKPK juga menelusuri aliran uang mengusut kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan TPPU.
Baca SelengkapnyaKPK sita aset-aset milik mantan kepala Kantor Bea dan Cukai Makassar, Sulawesi Selatan, Andhi Pramono
Baca SelengkapnyaTotal harta Puji Triasmoro tercatat pada Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
Baca SelengkapnyaPenyitaan itu dilakukan pada 5-6 Juni lalu terhadap aset Darmadi yang ada di Jakarta.
Baca SelengkapnyaTerkait kasus ini, KPK sudah mencegah empat orang. Dua di antaranya, wali kota Semarang dan suaminya.
Baca Selengkapnya