BPN Minta PAN dan Demokrat Tertibkan Kader Genit yang Ancam Keluar Koalisi

Merdeka.com - Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi Andre Rosiade menghormati jika PAN dan Demokrat ingin bergabung ke Koalisi Indonesia Kerja (KIK) Jokowi-Ma'ruf. Menurutnya, hal tersebut adalah hak tiap partai.

"Yaudah terserah saja kalau mau keluar hak mereka kami hormati tapi (yang) jelas jelas aja kapan mau keluar (koalisi)nya," kata Andre saat dihubungi wartawan, Kamis (13/6).

"Itu hak masing masing partai, PAN kami hormati Demokrat masing-masing (kami hormati)," tambah Andre.

Namun, Andre tak ingin hal tersebut sebagai sebuah gertakan dan diumbar di media. Politisi Partai Gerindra itu menantang PAN dan Demokrat buktikan dengan benar jika ingin gabung koalisi pemerintah.

"Untuk kader-kader yang genit yang ngancem-ngancem keluar kalau mau keluar buktikan dong jangan gertak-gertak di media sosial dan media aja udahlah kita butuh yang solid aja," tegasnya.

Dirinya ingin elit PAN dan Demokrat menertibkan kadernya yang sekadar ingin membuat kisruh suasana koalisi Adil Makmur. Pasalnya koalisi yang mengusung paslon 02 Prabowo-Sandiaga itu sedang fokus menghadapi sengketa Pilpres Pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Kalau memang kadernya salah tolong tertibkan kadernya tolong jangan berkomentar yang bikin kisruh dan gaduh kalau memang mau bertahan sederhana aja orang lagi fokus di MK jangan di bikin gaduh dengan urusan keluar koalisi, kalau mau keluar silakan keluar, gak usah kita di gertak gertak," tuturnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Bara Hasibuan menilai partainya lebih baik berada dalam jajaran pemerintah. Alasannya, secara historis PAN memang selalu berada dalam pemerintahan.

"Pertimbangannya macam-macam kita kan secara historis dari organisasi kita berdiri Agustus 98 sampai sekarang sebagian besar waktu kita ada di pemerintahan jadi memang sudah jadi pola dan tradisi dalam PAN buat ada di pemerintahan," kata Bara di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/6).

Menurut dia, jika ada dalam pemerintahan, usaha PAN untuk berbuat lebih bagi masyarakat, dapat efektif.

Sementara, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan mengatakan, tidak menutup kemungkinan Demokrat bergabung dengan koalisi Joko Widodo-Ma'ruf Amin nantinya.

Namun, hal itu tetap bergantung pada sikap politik partai serta kecocokan dengan partai-partai koalisi Indonesia Kerja (KIK).

"Tergantung apakah Partai Demokrat menentukan sikap kemudian ada respons dari temen-temen koalisi 01. Kalau ada chemistry-nya, bisa cocok, tidak tertutup kemungkinan kita gabung," kata Syarief saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/6).

Demokrat sendiri belum menentukan sikap akan bergabung dengan pemerintah atau tidak. Meski beberapa waktu lalu, Jokowi dan Agus Harimurti Yudhoyono bertemu di Istana. (mdk/ded)