BPOM sebut BPJS mampu turunkan peredaran obat palsu
Merdeka.com - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menilai jaminan kesehatan nasional, yakni BPJS, mampu menurunkan peredaran obat palsu. Hal itu karena masyarakat langsung mendapat obat dari klinik, rumah sakit atau apotek rujukan.
"Dengan adanya BPJS, sebenarnya itu mengurangi peredaran obat palsu karena mereka langsung mendapat obat rujukan," kata Direktur Pengawasan Distribusi Produk Terapetik dan PKRT BPOM Arustiyono di Jakarta, seperti dilansir dari Antara, Jumat (12/6).
Arus mengatakan, sebelumnya masyarakat sangat rentan untuk membeli obat palsu karena kurangnya pengetahuan dalam membedakan obat orisinil dan obat palsu atau ilegal ketika membeli di toko obat jalanan. Namun, sejak diterapkannya BPJS sebagai jaminan kesehatan nasional pada 2014, masyarakat tidak perlu menebus obat dari gerobak pinggir jalan atau toko obat tidak resmi.
-
Mengapa orang menyalahgunakan obat? Hal ini menyebabkan obat digunakan bukan sebagai sarana kesehatan namun untuk pencarian sensasi, rekreasi, atau untuk menghindari masalah emosional.
-
Kenapa pelaku jual obat di Tasikmalaya? 'Mereka memanfaatkan kondisi pelajar yang masih labil dengan iming-iming bisa tidur nyenyak setelah mengonsumsi obat ini,' jelasnya.
-
Bagaimana cara pengedar Pil Koplo mendapatkan barang? 'Saya beli ini di Tangerang Selatan. Satu paket. Saya tahunya dari teman. Saya jualan ini baru dua bulan,' kata Gery, dikutip dari YouTube Liputan6 (22/2).
-
Bagaimana cara warga mendapatkan BPJS PBI? Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah akan mendata dan memverifikasi masyarakat yang tergolong tidak mampu. Setelah proses pendataan selesai, biaya iuran BPJS Kesehatan mereka akan ditanggung oleh APBD.
-
Bagaimana cara BPJS Kesehatan memberikan kemudahan akses bagi masyarakat? Dirinya menyebut, pihaknya tidak menampik transformasi digital perlu dilakukan demi memberi kemudahan akses bagi masyarakat. Untuk itu, mereka melakukan transformasi digital dengan menghadirkan berbagai layanan inovatif yang mengandalkan teknologi dan digitalisasi.
-
Apa manfaat BPJS Kesehatan bagi warga? “Kami ingin mengenalkan Program JKN lebih dekat kepada masyarakat. Kami jelaskan hak, kewajiban, manfaat, hingga prosedur berobat menggunakan penjaminan Program JKN. Dengan mengenal lebih dekat seputar Program JKN, kami harap tumbuh kesadaran masyarakat akan pentingnya menjadi peserta Program JKN dan menjaga kepesertaan JKN mereka selalu aktif. Jika suatu hari jatuh sakit dan harus berobat, tidak perlu lagi pusing memikirkan biaya karena sudah dijamin BPJS Kesehatan sesuai prosedur yang berlaku,“ ujarnya.
Arus menjelaskan obat palsu atau ilegal adalah obat yang ditemui di pasaran, namun tidak memiliki izin edar. Obat tersebut menyerupai obat asli dari segi bentuk dan kemasan, namun tidak mengandung bahan berkhasiat atau kadarnya tidak sesuai, dan bahkan di bawah standar.
Direktur Eksekutif International Pharmaceutical Manufactures Group (IPMG) Parulian Simanjuntak mengatakan obat palsu lebih mudah dijual dan diedarkan karena tidak membutuhkan banyak biaya daripada menghasilkan obat baru.
"Untuk menemukan obat baru, dibutuhkan penelitian selama 10-15 tahun sampai produk tersebut bisa dipasarkan dan tentunya membutuhkan biaya yang cukup besar sekitar 2,5 miliar dolar AS," kata Parulian.
Selain itu, ongkos distribusi pemasukan obat dari luar negeri pun cukup tinggi, yakni pemasok dibebankan oleh PPN sebesar 10 persen. Ia menambahkan pemasok obat palsu umumnya dari Tiongkok dan India kemudian dipasarkan di toko obat jalanan atau apotek rakyat.
Berdasarkan data dari Badan Pengawas Obat dan Makanan, jumlah temuan obat palsu mengalami peningkatan pada 2012-2014, yakni 6 item obat palsu pada 2012, 13 item pada 2013 dan 14 item pada 2014. (mdk/eko)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kepala BPOM RI Taruna Ikrar menegaskan komitmennya untuk menindak tegas jaringan mafia skincare.
Baca SelengkapnyaGhufron Mukti mengaku heran kerap disalahkan karena kekurangan obat dan dokter. Padahal, masalah tersebut bukan tanggung jawabnya.
Baca SelengkapnyaApresiasi itu di berikan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
Baca SelengkapnyaMasyarakat diimbau agar tidak mudah percaya dan tetap tenang dengan berbagai modus yang terjadi mengatasnamakan BPJS Kesehatan.
Baca SelengkapnyaRata-rata produk obat yang dilakukan penarikan diketahui Tidak Memenuhi Syarat (TMS) keamanan maupun izin edar.
Baca SelengkapnyaObat-obat tersebut diproduksi di sebuah kontrakan, Desa Rimbo Panjang, Kabupaten Kampar. Dalam sebulan, ada 4.800 botol yang dijual.
Baca SelengkapnyaLayanan jemput bola melalui MPP Banyuwangi akan menjadi role model untuk pengembangan di daerah lain.
Baca SelengkapnyaMulanya pihak produsen mengajukan izin usaha kosmetik untuk menjual barang dagangannya.
Baca SelengkapnyaTaruna menyebut, harga obat yang beredar di RI 400 persen lebih tinggi.
Baca SelengkapnyaGhufron mengatakan, pertumbuhan pesat kepesertaan Program JKN menghadirkan tantangan baru yang diantisipasi dengan serangkaian langkah strategis.
Baca SelengkapnyaJokowi berharap, meski ke rumah sakit sudah gratis karena BPJS, namum diharapkan warga tetap menjaga kesehatan.
Baca Selengkapnya