Follow
BPPT akui layanan publik berbasis eletronik masih lambat
Merdeka.com - Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Unggul Priyanto mengatakan, bahwa dalam menciptakan inovasi teknologi, informasi dan komunikasi (TIK) untuk pelayanan publik berbasis elektronik diperlukan dukungan kabinet kerja pemerintah Jokowi-JK.
"Tujuannya pemanfaatan TIK untuk pelayanan publik agar mudah tercapai, saat ini produk TIK yang dihasilkan anak bangsa perlu dikembangkan, oleh karena itu dialog nasional ini sebagai sarana pengetahuan dan pengalaman," kata Unggul di Gedung BPPT, Jakarta Pusat, Rabu (12/11).
Menurutnya, sarana TIK perlu inovasi baru karena pelayanan publik di seluruh daerah di Tanah Air masih lamban dan tidak transparan.
-
Siapa yang akan mengelola data di KTP Sakti? Nantinya rakyat yang berhak mendapatkan bantuan bisa ada dalam satu data dan dikelola oleh pemerintah.
-
Bagaimana cara kerja KTP Sakti? 'KTP sakti ini merepresentasikan semuanya, tinggal pendataannya dibuat dengan baik, pengelolaannya dengan sistem yang baik dan KTP-nya tinggal dipakai dengan card reader saja,'
-
Bagaimana Kementerian ATR/BPN ingin menjadi lebih profesional? 'Dalam rangka kesinambungan organisasi serta penerapan sistem merit yang diharapkan mampu membawa Kementerian ATR/BPN untuk menjadi lebih profesional,' kata Menteri ATR/Kepala BPN dalam sambutannya.
-
Apa itu KTP Sakti? 'Jaminan-jaminan selama ini ada dengan berbagai identitas satu per satu, sekarang bisa kita satukan dalam satu KTP dan kita sebut satu KTP Sakti,' ujar Ganjar usai silahturahmi Caleg dan Partai pengusung di Perum Graha Puspa Karangpawitan, Karawang, Jawa Barat, Jumat (15/12). Ganjar berbicara apabila KTP Sakti ini mempresentasikan sebuah kartu yang dipegang masyarakat untuk mendapatkan akses program.
-
Bagaimana Medan siapkan e-KTP? Hal yang dilakukan, ungkapnya, menghadirkan pelayanan jemput bola di area-area publik. 'Kita hadirkan layanan di sekolah-sekolah, rumah sakit, rumah ibadah, rumah tahanan, pusat perbelanjaan dan tempat-tempat publik lainnya. Selain itu, melakukan sosialisasi intensif terhadap masyarakat terkait pentingnya memiliki e-KTP, ' ujarnya seraya memaparkan langkah dan upaya lainnya.
-
Bagaimana PPK menjalankan tugasnya? Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh PPK meliputi persiapan logistik, rekrutmen saksi, pengadaan tempat pemungutan suara, penyusunan DPT, pelaksanaan kampanye, penyaluran logistik pemilu, pelaksanaan pemungutan suara, perhitungan suara, hingga pelaporan hasil pemilu ke KPU/KIP setempat.
"Meningkatkan inovasi TIK layanan publik karena masih lambat dan tidak transparan agar yang tidak akurat menjadi cepat dan efisien," ujarnya.
Lanjut dia, pihaknya sudah merekayasa hasil seperti sistem pemilu elektronik, e-KTP dan sistem e-pemerintahan dan sistem pelayanan publik elektronik.
"E-KTP dan pemilu elektronik, sistem elektronik perangkat desa layar sentuh merupakan sebagai inovasi kecil yang banyak dikembangkan BPPT," katanya.
Dia menambahkan, untuk menghasilkan produksi inovasi yang lebih baik perlu dukungan kebijakan pemerintah dan peraturan hukum yang jelas.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Inovasi merupakan kunci untuk menciptakan pelayanan yang lebih cepat, murah, dan mudah diakses oleh seluruh masyarakat.
Baca Selengkapnya
Seperti yang diketahui bahwa teknologi berkembang begitu pesat sehingga memaksa berbagai sektor untuk cepat beradaptasi.
Baca Selengkapnya
Percepatan tersebut bertujuan mencegah pemborosan belanja untuk infrastruktur digital.
Baca Selengkapnya
Dengan adanya SPBE dapat mengurangi masyarakat mengunduh aplikasi untuk mendapatkan pelayanan
Baca Selengkapnya
INA DIGITAL memiliki tugas besar untuk memastikan kemudahan bagi masyarakat dengan menghadirkan layanan digital terpadu.
Baca Selengkapnya
Masih banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan untuk menerapkan SPBE.
Baca Selengkapnya
Dalam 4 bulan terakhir ini, Kementerian ATR berhasil meningkatkan jumlah kantor pertanahan.
Baca Selengkapnya
Kominfo telah menyiapkan master plan dan mock-up untuk Gov-Tech.
Baca Selengkapnya
"Kedepan kita tahu tantangan akan makin berat. Ada apa dikit viralkan ke depan makin banyak tuntutan masyarakat itu," kata Jokowi
Baca Selengkapnya
Luhut mencontohkan aplikasi e-katalog yang dikembangkan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), telah memuat data hingga sebanyak 9,4 juta.
Baca Selengkapnya
Menteri ATR/Kepala BPN mengatakan bahwa penerbitan Sertipikat Tanah Elektronik tidak terlepas dari peran seluruh insan pertanahan.
Baca Selengkapnya
Menurutnya, semua pasti ada masalah. "Kalau mau yang lurus-lurus saja, di surga aja,"
Baca Selengkapnya