BPTJ berikan jatah kuota taksi online di Tangsel sekitar 600 armada
Merdeka.com - Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) memberikan kuota taksi online di Tangerang Selatan sebanyak 600 unit kendaraan.
Kepala Dinas Perhubungan Kota Tangsel, Sukanta menerangkan, berdasarkan kuota yang diberikan BPTJ untuk unit taksi online sebanyak 600 unit kendaraan.
"Kalau taxi on line itu kuota yang diberikan oleh BPTJ, kurang lebih 600 unit," terang dia Jumat (26/1).
-
Mengapa DPR RI minta perusahaan taksi online buat tombol darurat? Tujuannya, melindungi keselamatan penumpang maupun pengemudi taksi online.'Saya harap ada sistem semacam ‘tombol darurat’ di aplikasi guna melindungi customer maupun driver, dari hal-hal berbahaya seperti ini,' kata Sahroni, Senin (1/4).
-
Siapa yang menjadi driver taksi online? 'Kami jual aset, dan suami berusaha cari kerja lagi. Karena pandemi, akhirnya dia jadi driver taksi online,' ungkap Ira.
-
Siapa yang minta perusahaan taksi online buat tombol darurat? 'Saya harap ada sistem semacam ‘tombol darurat’ di aplikasi guna melindungi customer maupun driver, dari hal-hal berbahaya seperti ini,' kata Sahroni, Senin (1/4).
-
Bagaimana taksi-taksi ini berbeda dari yang lain? Taksi umum biasanya menggunakan mobil jenis sedan atau MPV yang dapat ditemui hampir di seluruh dunia. Namun, terdapat juga taksi yang menggunakan jenis mobil lainnya.
-
Bagaimana transportasi di Jakarta berkembang? Pelbagai angkutan umum berteknologi manual hingga mesin pernah menghiasi jalanan ibu kota. Selain kereta yang semula berfungsi mengangkut hasil bumi dan menjadi alat transportasi, angkutan umum di DKI Jakarta masih mengandalkan tenaga manusia dan binatang yakni delman dan becak.
-
Bagaimana DPR RI berharap perusahaan taksi online buat tombol darurat? Tujuannya, melindungi keselamatan penumpang maupun pengemudi taksi online.'Saya harap ada sistem semacam ‘tombol darurat’ di aplikasi guna melindungi customer maupun driver, dari hal-hal berbahaya seperti ini,' kata Sahroni, Senin (1/4).
Menurut dia, kuota armada taksi online yang telah ditetapkan BPTJ itu, perizinan unit kendaraan diberikan oleh BPTJ berdasarkan kewenangan Pemerintah Pusat yakni Kementerian Perhubungan.
Berdasarkan Permenhub Nomor 108 Tahun 2017, tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek. Setiap daerah Provinsi, Kota/Kabupaten sudah harus menerapkan aturan tersebut di Februari 2018.
Mengacu pada Permenhub itu, nantinya Dinas Perhubungan Kota Tangsel akan membentuk Forum Pengawasan (Forwas) untuk memastikan berjalannya aturan tersebut.
"Ya, kita akan membentuk Forwas, kita melibatkan instansi terkait termasuk Organda," bilangnya.
Sampai saat ini, sejumlah kendaraan taksi online telah mengikuti Uji Kir di Kantor UPT Kir di Serpong, namun Sukanta belum dapat merinci pasti jumlah kendaraan taksi online yang melakukan kir.
"Untuk angka pasti, mesti saya cek dulu. Tapi sudah ada yang melakukan itu," terang dia.
(mdk/rhm)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Hal ini juga dinilai menjadi salah satu hambatan upaya mengurangi tingkat emisi karbon dari sektor transportasi.
Baca SelengkapnyaBiaya ojol dan taksi online di Jawa Timur kini diatur keputusan gubernur. Begini dampaknya.
Baca SelengkapnyaPembelian BBM subsidi untuk transportasi umum dapat ditentukan berdasarkan jenis pelat kendaraan, yakni pelat berwarna kuning.
Baca SelengkapnyaMenteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia menyebut golongan jenis kendaraan yang berhak membeli
Baca SelengkapnyaKetentuan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) 35 tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Baca SelengkapnyaNamun, guna mendata secara tepat berapa jumlahnya, Kementerian UMKM masih perlu melakukan rapat lanjutan.
Baca SelengkapnyaMenteri UMKM Maman menyatakan pemerintah ke depan tetap memberi alokasi khusus kepada para pengemudi ojek online atau ojol agar bisa menggunakan BBM subsidi
Baca SelengkapnyaOjek online akan dilarang untuk membeli BBM subsidi jenis pertalite maupun solar.
Baca SelengkapnyaPuluhan Angkuta Umum dan Travel Gelap di Jatiwaringin Ditertibkan
Baca SelengkapnyaZulkifli menjabarkan dampak kerugian yang timbul akibat kemacetan yang ada di Jakarta tembus Rp100 triliun per tahun.
Baca SelengkapnyaPengaturan pembatasan angkutan barang dimulai pada 5 September Pukul 00.00 wib s.d Kamis, 7 September 2023 pukul 24.00 WIB.
Baca SelengkapnyaDibutuhkan sebuah sistem agar masyarakat terdorong menggunakan transportasi publik.
Baca Selengkapnya