Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

BRIN Dorong Perubahan Perpres Nomor 93 Tahun 2011, Atur Kategori-Kriteria Kebun Raya

BRIN Dorong Perubahan Perpres Nomor 93 Tahun 2011, Atur Kategori-Kriteria Kebun Raya Kebun Raya. ©2013 merdeka.com/hery winarno/fikri faqih

Merdeka.com - Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) telah menyusun rancangan Peraturan Presiden pengganti Perpres Nomor 93 Tahun 2011 tentang kebun raya. Disusunnya aturan pengganti ini, nanti akan ada beberapa hal yang menjadi materi baru di dalam Perpres pengganti tentang kebun raya ini.

Direktur Kemitraan Riset dan Inovasi BRIN Hendrian menyatakan salah satu materi baru itu soal penerapan kategori dan kriteria kebun raya. Nantinya, kebun raya akan dipisah berdasarkan kualitas pengembangannya.

"Hal lain yang juga akan menjadi baru di Perpres ini di antaranya adalah kita menerapkan kategori dan kriteria yang lebih clear untuk memisahkan mana kebun raya yang sudah sangat baik, mana yang sudah cukup baik, dan mana yang masih harus diperkuat pengembangannya," kata Hendrian di Gedung BJ Habibie, Jakarta Pusat, Rabu (27/7).

Orang lain juga bertanya?

Hendrian menjelaskan dengan adanya kategori dan kriteria kebun raya dalam Perpres pengganti akan banyak manfaat yang diperoleh pengelola kebun raya daerah. Salah satunya mendorong pengelola kebun raya meningkatkan kualitasnya.

"Pengkategorian ini lebih kepada usaha untuk mengencourage para pengelola kebun raya agar meningkatkan kelasnya, kalau sekarang kan yang baik yang buruk yang kurang, pokoknya gelondongan 47 saja," jelas dia.

Selain kategori dan kriteria kebun raya, pengusul juga akan menjadi materi baru dalam Perpres pengganti Perpres Nomor 93 Tahun 2011 tentang kebun raya ini. Pengusul akan diperluas hingga ke tingkat perorangan.

"Di antaranya adalah satu, pengusul itu sekarang diperluas. Jadi tidak hanya pemerintah daerah provinsi kabupaten dan kota tetapi juga dimungkinkan ada usulan dari kementerian atau lembaga, ada usulan dari swasta, ada juga usulan dari perorangan," jelas Hendrian.

"Ini adalah untuk mengakomodir semangat dari semua stakeholder terkait, untuk bisa bersama-sama mendukung upaya konservasi tumbuhan di Indonesia," lanjut dia.

Diketahui, BRIN menyelenggarakan temu pengelola kebun raya. Pertemuan para pengelola kebun raya di Indonesia ini merupakan sarana untuk memperkuat jejaring kerjasama dan sinergitas dalam pengembangan kebun raya di Indonesia.

Hingga saat ini terdapat 47 Kebun Raya di Indonesia, dimana lima kebun raya diantaranya dikelola oleh BRIN. Jumlah tersebut mewakili 18 tipe ekoregion yang terdapat pada 21 provinsi di Indonesia.

(mdk/ray)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Program BRInita Sukses Hantarkan BRI Raih Merdeka Awards 2024
Program BRInita Sukses Hantarkan BRI Raih Merdeka Awards 2024

BRInita (BRI Bertani di Kota) menjadi salah satu program CSR BRI untuk negeri yang berhasil menghantarkan BRI meraih penghargaan Merdeka Awards

Baca Selengkapnya
Ini Dilakukan Pemerintah Jokowi Agar Perhutanan Sosial Bisa Diberdayakan Masyarakat
Ini Dilakukan Pemerintah Jokowi Agar Perhutanan Sosial Bisa Diberdayakan Masyarakat

Jokowi mengarahkan agar masyarakat dapat memanfaatkan lahan sudah diberikan sesegera mungkin

Baca Selengkapnya
Peran Krusial Penyuluh Pertanian, Tapi Kurang Perhatian Pemerintah
Peran Krusial Penyuluh Pertanian, Tapi Kurang Perhatian Pemerintah

Perlunya adaptasi dan perubahan strategis dalam menghadapi tantangan baru yang dihadapi sektor pertanian

Baca Selengkapnya
Garap Proyek Strategis Nasional di Kalimantan, PTPN Grup Dapat Keringanan Pajak
Garap Proyek Strategis Nasional di Kalimantan, PTPN Grup Dapat Keringanan Pajak

Kebijakan fiskal nasional yang berkaitan dengan pajak daerah dan retribusi daerah bisa berupa mengubah tarif pajak dan retribusi.

Baca Selengkapnya
Pak RT di Sleman Ubah Lahan Terbengkalai Penuh Sampah Jadi Kebun Sayur Bersama Warga, Beri Dampak Ekonomi hingga Lingkungan
Pak RT di Sleman Ubah Lahan Terbengkalai Penuh Sampah Jadi Kebun Sayur Bersama Warga, Beri Dampak Ekonomi hingga Lingkungan

Melihat ada sebuah lahan kosong di tempatnya terbengkalai, Purnomo mengajak warga untuk mengelolanya menjadi kebun sayur. Keberadaannya beri banyak manfaat.

Baca Selengkapnya
Wamentan: Kementan Apresiasi Inovasi dari Kelompok Tani di Indonesia
Wamentan: Kementan Apresiasi Inovasi dari Kelompok Tani di Indonesia

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Perkebunan, Heru Tri Widarto menyebutkan Indonesia merupakan daerah agraris.

Baca Selengkapnya
Ganti Nama, Badan Pengelola Dana Perkebunan Sawit Bakal Fokus Revitalisasi Semua Tanaman
Ganti Nama, Badan Pengelola Dana Perkebunan Sawit Bakal Fokus Revitalisasi Semua Tanaman

Konversi nama untuk guna meningkatkan hasil sektor perkebunan di masing-masing daerah di Indonesia.

Baca Selengkapnya
Cara Prabowo-Gibran Tingkatkan Kesejahteraan Petani
Cara Prabowo-Gibran Tingkatkan Kesejahteraan Petani

Budisatrio menjelaskan, Prabowo-Gibran memiliki beberapa program untuk menjamin kesejahteraan petani tersebut.

Baca Selengkapnya
Ganjar: Pupuk Sulit hingga Beras Mahal di Banyak Tempat, Kenapa Enggak Hidupkan Lagi KUD?
Ganjar: Pupuk Sulit hingga Beras Mahal di Banyak Tempat, Kenapa Enggak Hidupkan Lagi KUD?

Ganjar mengatakan menyatakan perlunya merevitalisasi Koperasi Unit Desa (KUD) untuk menyelesaikan permasalahan kebutuhan petani

Baca Selengkapnya
Perusahaan yang Bantu Hijaukan IKN Bisa Dapat Pengurangan Pajak 200 Persen
Perusahaan yang Bantu Hijaukan IKN Bisa Dapat Pengurangan Pajak 200 Persen

Otorita IKN Nusantara akan membangun kawasan hijau atau lindung seluas 177 ribu hektare.

Baca Selengkapnya
Petani Respons Pengamat Terkait Pupuk Subsidi: Tambahan Anggaran Pupuk Sentuh Akar Masalah Kami
Petani Respons Pengamat Terkait Pupuk Subsidi: Tambahan Anggaran Pupuk Sentuh Akar Masalah Kami

Petani bawang merah di Kabupaten Brebes mendukung penuh kebijakan pemerintah dalam menambah anggaran pupuk subsidi.

Baca Selengkapnya
Airlangga Dorong Penyelesaian Penggunaan Tanah dan Kawasan Hutan
Airlangga Dorong Penyelesaian Penggunaan Tanah dan Kawasan Hutan

SK Hijau Hutsos yang mengatur pemanfaatan hutan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di sekitar hutan.

Baca Selengkapnya