BSSN Sebut Pemilik Akun Penjual Data Penduduk Orang Luar BPJS Kesehatan
Merdeka.com - Juru bicara Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Anton Setiawan mengatakan pemerintah masih menelusuri pemilik akun Kotz yang menjual data pribadi penduduk Indonesia di Raid Forums. Data tersebut identik dengan data penduduk Indonesia yang berada di BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Kesehatan.
Indikasi sementara, kata Anton, pemilik akun tersebut berada di luar struktural BPJS Kesehatan.
"Penelusuran sedang dilakukan oleh teman-teman di Bareskrim. Saya belum update sampai seberapa jauh, apakah itu aktor luar atau aktor dalam. Tetapi yang saya tahu terakhir, tapi ini jangan dijadikan patokan, yang saya tahu terakhir indikasi penelurusan terhadap akun itu ada di luar," katanya dalam diskusi virtual, Sabtu (29/5).
-
Bagaimana BPJS Kesehatan meningkatkan pelayanan? “Upaya transformasi mutu layanan juga terus kami digaungkan. Komitmen kami adalah menghadirkan wajah baru pelayanan yang lebih mudah, cepat dan setara. Misalnya, lewat DIANI ini, kami juga menghadirkan layanan jemput bola melalui Mobile Customer Service (MCS). Peserta JKN maupun masyarakat umum bisa mengakses pelayanan administrasi JKN, seperti pendaftaran peserta, mengubah lokasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), mengubah ada kepesertaan, meminta informasi, hingga menyampaikan pengaduan,“ kata Siruaya.
-
Bagaimana cara BPJS Kesehatan memberikan kemudahan akses bagi masyarakat? Dirinya menyebut, pihaknya tidak menampik transformasi digital perlu dilakukan demi memberi kemudahan akses bagi masyarakat. Untuk itu, mereka melakukan transformasi digital dengan menghadirkan berbagai layanan inovatif yang mengandalkan teknologi dan digitalisasi.
-
Bagaimana BPJS Kesehatan meningkatkan kualitas layanan? Seiring dengan bertambahnya jumlah peserta JKN, BPJS Kesehatan memandang perlu dilakukan transformasi terhadap mutu layanan. 'Salah satu wujud nyata dari upaya transformasi mutu layanan adalah dengan penyediaan Loket Pelayanan Informasi BPJS Kesehatan di seluruh rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.
-
Bagaimana cara BPJS Ketenagakerjaan memudahkan akses layanan? Kali ini BPJS Ketenagakerjaan bersinergi dengan Bank Mandiri Taspen (Mantap) dalam pemanfaatan layanan e-oten (autentikasi digital) sebagai salah satu kanal bagi peserta maupun ahli warisnya untuk melakukan konfirmasi pembayaran manfaat pensiun berkala.
-
Apa manfaat BPJS Kesehatan bagi warga? “Kami ingin mengenalkan Program JKN lebih dekat kepada masyarakat. Kami jelaskan hak, kewajiban, manfaat, hingga prosedur berobat menggunakan penjaminan Program JKN. Dengan mengenal lebih dekat seputar Program JKN, kami harap tumbuh kesadaran masyarakat akan pentingnya menjadi peserta Program JKN dan menjaga kepesertaan JKN mereka selalu aktif. Jika suatu hari jatuh sakit dan harus berobat, tidak perlu lagi pusing memikirkan biaya karena sudah dijamin BPJS Kesehatan sesuai prosedur yang berlaku,“ ujarnya.
-
Bagaimana cara BPJS Kesehatan meningkatkan kualitas layanan kesehatan? 'Saat ini juga telah dilakukan implementasi Aplikasi i-Care JKN di fasilitas kesehatan. Ghufron juga menyampaikan pentingnya kerja sama antara BPJS Kesehatan dengan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan transformasi digital. Tujuannya untuk memastikan peserta jaminan kesehatan mendapatkan layanan terbaik. 'Lalu bagi peserta yang ingin mendapatkan layanan BPJS Kesehatan tidak selalu harus ke kantor cabang.
"Kita perlu tunggu lagi nanti dari teman-teman kepolisian, supaya kita tidak mengganggu proses penyelidikan," sambungnya.
Anton melanjutkan, selain membantu penelusuran akun penjual data penduduk Indonesia, BSNN juga tengah memperkuat sistem keamanan data di BPJS Kesehatan. BSSN juga melakukan penelusuran terhadap teknis pengambilan data penduduk Indonesia.
"Apa sih teknisnya, apakah ini memang murni dari luar atau ada faktor internal, itu harus kita verifikasi untuk mengetahui detailnya," ujarnya.
Jika hasil penelusuran menunjukkan terjadi kelalaian dari internal BPJS Kesehatan sehingga data penduduk Indonesia bocor, maka pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika bisa mengambil langkah tegas.
"Jika ada kelalaian dari internal yang tidak menjalankan SOP dengan tepat itu terkena hukuman tentunya. Ada hukumannya, ada sanksinya. Kalau kita lihat kalau terjadi kelalaian nanti bisa kena teman-teman di BPJS itu sanksi dari Menkominfo, mulai dari sanksi, denda, pemberhentian, sampai pencabutan izin," tandasnya.
Sebelumnya, juru bicara Kementerian Komunikasi dan Informatika, Dedy Permadi mengatakan pihaknya telah melakukan investigasi terkait dugaan kebocoran data penduduk Indonesia dan diperjualbelikan dalam sebuah forum. Hasil investigasi menemukan sampel data yang bocor diduga kuat berasal dari BPJS Kesehatan.
Dari investigasi itu juga ditemukan bahwa data sampel yang ditemukan tidak berjumlah satu juta seperti klaim penjual, namun berjumlah 100.002 data. Data tersebut dijual oleh akun bernama Kotz di Raid Forums.
Akun Kotz sendiri merupakan pembeli dan penjual data pribadi atau reseller. Tidak hanya dari Indonesia, Kotz juga menjual dan membeli data pribadi di negara lain melalui forum tersebut.
"Kominfo menemukan bahwa sampel data diduga kuat identik dengan data BPJS Kesehatan. Hal tersebut didasarkan pada data Noka (Nomor Kartu), Kode Kantor, Data Keluarga/Data Tanggungan, dan status Pembayaran yang identik dengan data BPJS Kesehatan," katanya dalam keterangan pers, Jumat (21/5).
Dedy mengungkapkan Kominfo telah mengajukan pemutusan akses terhadap tautan pengunduhan data tersebut untuk mencegah penyebaran data makin meluas.
"Kementerian Kominfo telah melakukan berbagai langkah antisipatif untuk mencegah penyebaran data lebih luas dengan mengajukan pemutusan akses terhadap tautan untuk mengunduh data pribadi tersebut," bebernya.
Dia mengatakan terdapat tiga tautan yang terindetifikasi yakni bayfiles.com, mega.nz, dan anonfiles.com. Sampai saat ini tautan di bayfiles.com dan mega.nz telah dilakukan takedown. Sedangkan anonfiles.com masih terus diupayakan untuk pemutusan akses.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
enko Polhukam Hadi mengatakan menurut analisa BSSN, ada sebagian data yang bocor, tidak sesuai dengan data asli
Baca SelengkapnyaData BPJS Ketenagakerjaan diduga diretas dan diumumkan di forum internet.
Baca SelengkapnyaBKN mengimbau kepada seluruh pengguna layanan BKN untuk segera memperbarui kata kunci atau password secara berkala.
Baca SelengkapnyaData tersebut diduga bocor dari Satu Data Aparatur Sipil Negara (ASN) milik Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Baca SelengkapnyaUntuk memastikan kebenaran informasi, masyarakat dapat menelpon BPJS Kesehatan Care Center 165.
Baca SelengkapnyaMenkopolhukam: CISRT Jangan Hanya Sebagai Ikon Semata
Baca SelengkapnyaMenko Polhukam Hadi Tjahjanto mengaku sudah menganalisis data NPWP yang diduga bocor.
Baca SelengkapnyaMasyarakat diimbau agar tidak mudah percaya dan tetap tenang dengan berbagai modus yang terjadi mengatasnamakan BPJS Kesehatan.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi angkat bicara komentari kabar soal kasus dugaan bocornya data NPWP miliknya dan jutaan warga Indonesia.
Baca SelengkapnyaKebocoran data di Indonesia terus terjadi. Data yang bocor kemudian dijual di pasar tertentu dengan biata tinggi.
Baca SelengkapnyaKirim ke Bareskrim dan KPU, Begini Hasil Investigasi BSSN soal Kebocoran Data Pemilih
Baca SelengkapnyaBPJS Ketenagakerjaan membantah tejadi kebocoran data seperti beredar lewat akun media sosial X @FalconFeedsio.
Baca Selengkapnya