'Buat apa Jokowi copot Kabareskrim, mau bikin kisruh internal?'
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara mendadak mencopot Komjen Pol Suhardi Alius dari jabatan Kepala Bareskrim Polri. Suhardi dikabarkan juga sudah dipindahtugaskan ke Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas). Sementara kabar santer yang beredar, posisi kabareskrim saat ini akan dialihkan kepada Irjen Budi Waseso.
Pengamat kepolisian, Bambang Widodo Umar mengaku khawatir mutasi mendadak di dalam lingkungan Polri dapat memecah belah Korps Bhayangkara. Apalagi, jika pergantian jabatan tinggi kepolisian terdapat intervensi dari luar dengan mengubah-ubah susunan personel.
"Personel pejabat tinggi masih kondusif, tidak ada masalah, tidak perang-perangan, mungkin ada kecemburuan, kenapa musti diubah-ubah. Jangan sampai ubah-ubah ini akan jadi masalah jadi rumit lagi," tegas Bambang saat berbincang dengan merdeka.com, Jumat (16/1).
-
Siapa Ajudan Presiden Jokowi? Kapten Infanteri Mat Sony Misturi saat ini tengah menjabat sebagai ajudan Presiden Joko Widodo.
-
Siapa yang tidak disalami oleh Jokowi? Dalam video yang merekam momen tersebut, terlihat Try Sutrisno telah bersiap menyambut Presiden Jokowi yang menyalami tamu undangan satu pe rsatu. Saat itulah Jokowi melewati Try Sutrisno tanpa memberi salam sebagaimana Jokowi kepada para wakil presiden sebelumnya.
-
Kenapa Jokowi tidak menyalami Try Sutrisno? Dalam video yang merekam momen tersebut, terlihat Try Sutrisno telah bersiap menyambut Presiden Jokowi yang menyalami tamu undangan satu pe rsatu. Saat itulah Jokowi melewati Try Sutrisno tanpa memberi salam sebagaimana Jokowi kepada para wakil presiden sebelumnya.
-
Kapan Jokowi tidak menyalami Try Sutrisno? Sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) menuai kritik publik saat menghadiri upacara perayaan HUT ke-79 TNI di Lapangan Monumen Nasional (Monas), Sabtu (5/10). Jokowi tertangkap kamera tidak menyalami Wakil Presiden (Wapres) ke-6 RI, Jenderal (Purn) TNI Try Sutrisno.
-
Bagaimana Budi Arie menilai Jokowi? Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi menilai, Presiden Joko Widodo (Jokowi) layak untuk menjadi bagian dari Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia di pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Menurutnya, Jokowi masih sangat terlalu muda untuk pensiun mengingat usianya yang baru menginjak 63 tahun.'Ya layak dong, kan beliau masih terlalu muda untuk pensiun. Masih muda, umur 63,' kata Budi Arie, kepada wartawan di Gedung DPR RI, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (10/9).
-
Apa yang dinilai Budi Arie tentang Jokowi? Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi menilai, Presiden Joko Widodo (Jokowi) layak untuk menjadi bagian dari Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia di pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Bambang mengaku bingung dengan mutasi besar-besaran di tingkat perwira tinggi tersebut, apalagi perubahan dilakukan sebelum Komjen Pol Budi Gunawan resmi dilantik sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri). Apalagi, salah satu pejabat yang terkena imbas mutasi itu adalah Komjen Suhardi Alius.
"Budi Gunawan belum dinyatakan, belum dilantik kok ada perubahan. Kalau ini ide Pak Sutarman, saya itu urusan Pak Sutarman, tapi saya khawatir kalau dari luar," lanjut dia.
Menurutnya, kondisi kondusif yang sedang berlangsung saat ini terus dijaga. Namun, jika terjadi intervensi dari luar, termasuk intervensi politik, dia khawatir perpecahan di tubuh Polri seperti era pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid kembali terjadi. Ketika itu, kepolisian terpecah menjadi beberapa faksi.
"Ini pikiran saya, jangan sampai mutasi-mutasi ini ada intervensi dari luar. kalau tidak dijaga baik-baik, bisa timbulkan kontradiksi yang tajam. Seperti 2001, saya sendiri ditangkap, ada kubu Khaeruddin, Salim dan Bimantoro. Yang satu dukung pemerintah yang satu, yang satu dukung pemerintahan yang lain, dan saling bertentangan. Ini yang kita jaga agar tidak terjadi," tutupnya.
(mdk/tyo)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi memanggil kepala kedua lembaga, Kapolri Listyo Sigit dan Jaksa Agung ST Burhanuddin untuk menjelaskan polemik tersebut
Baca SelengkapnyaKasus ini sudah bukan masalah pribadi, melainkan institusi Kejaksaan Agung.
Baca SelengkapnyaSebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku sudah memanggil Kapolri Listyo Sigit Prabowo dan Jaksa Agung St Burhanuddin.
Baca SelengkapnyaKepala Basarnas Marsekal Madya Henri Alfandi diduga terima suap Rp88,3 miliar.
Baca SelengkapnyaNawawi Pomolango disebutnya jauh dari sosok kontroversi.
Baca SelengkapnyaSoal baiknya bagaimana sikap KPK, Jokowi tidak ingin berkomentar.
Baca SelengkapnyaJokowi menyatakan, pengunduran diri Airlangga menjadi urusan internal Golkar.
Baca SelengkapnyaBahkan keputusan Ali yang dipulangkannya ke Kejagung itu pun bukan kehendaknya.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi dituding cawe-cawe dalam kepengurusan PDI Perjuangan (PDIP) periode 2019-2028.
Baca SelengkapnyaKursi pimpinan KPK saat ini kosong, usai Jokowi memberhentikan Firli Bahuri dari jabatan ketua dan anggota KPK.
Baca Selengkapnya“Di negara ini hanya ada tiga polisi yang tidak bisa disuap, yakni polisi tidur, patung polisi, dan Hoegeng,” kata Gus Dur.
Baca SelengkapnyaMoeldoko mempertanyakan Agus Rahardjo yang kembali mempersoalkan kasus yang sudah bergulir pada 2017.
Baca Selengkapnya