Buat surat soal demo, Plt Kepala Kesbangpol Linmas Sumut mau dicopot
Merdeka.com - Surat yang dibuat Pemprov Sumut soal antisipasi Aksi Bela Islam III berbuntut panjang. Plt Kepala Badan Kesatuan Kebangsaan Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpol Linmas) Sumut Zulkifli Taufik yang menandatangani dokumen itu akan dicopot.
Rencana pencopotan itu disampaikan Gubernur Sumut T Erry Nuradi kepada peserta Aksi Bela Islam III yang mencecarnya soal surat yang dikirim Badan Kesbangpol Linmas Sumut kepada Kepala Kanwil Kemenag Sumut.
Surat bernomor 300-3022 BKB/D-PM bertanggal pada 21 November lalu itu ditandatangani Plt Kepala Badan Badan Kesbangpolinmas Sumut Zulkifli Taufik atas nama Gubernur Sumut. Dalam dokumen berperihal Antisipasi Rencana Unjuk Rasa Gerakan Bela Islam III itu, pihak Kesbangpol Linmas meminta Kakanwil Kemenag Sumut memerintahkan kantor Kemenag di kabupaten/kota menyurati Badan Kenaziran Masjid (BKM) dan khatib salat Jumat serta pimpinan majelis taklim.
-
Siapa yang membuat surat pernyataan? Yang bertanda tangan di bawah ini :Nama : Anton SyahputraNISN : 88765463544578Kelas : XI IPS – 3Sekolah : SMA Negeri 1 MedanAlamat : Jl. Amal No. 123, Medan Dengan ini menyatakan mengakui kesalahan yang sudah saya lakukan berupa absen sekolah selama 5 hari berturut – turut tanpa pemberitahuan, terhitung dari tanggal 15 Februari 2020 s/d 19 Februari 2020.
-
Siapa yang mengajak boikot di Sumatera Utara? Melansir dari laman BBC, sebuah organisasi yang cukup populer untuk mengajak menolak produk Israel ialah Gerakan Boikot, Divestasi dan Sanksi (BDS) Indonesia.
-
Siapa yang menulis surat itu? Surat itu sebenarnya ditulis oleh fisikawan Hungaria, Leo Szilard dengan bantuan ilmuwan lain, namun ditandatangani Einstein untuk menarik perhatian presiden karena statusnya sebagai salah satu ilmuwan terbesar sepanjang masa.
-
Pilkada 2024 di Sumut meliputi apa? Pilkada Serentak 2024 adalah pemilihan yang dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia untuk menentukan pemimpin di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Pemilihan ini memiliki beberapa jenis pemilihan yang dilakukan secara bersamaan.
-
Bagaimana proses pilkada Sumut 2024? Pilkada atau Pemilihan Kepala Daerah adalah mekanisme demokratis yang bertujuan untuk memilih pemimpin di tingkat daerah, seperti gubernur, bupati, atau walikota. Melalui Pilkada, masyarakat memiliki kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam menentukan arah kebijakan dan pembangunan daerah mereka.
-
Kapan tahapan pilkada Sumut 2024 dimulai? Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Walikota Tahun 2024 adalah sebagai berikut:1. Tahap Persiapan
Mereka diminta memberikan informasi yang menyejukkan umat agar tidak mudah terprovokasi terkait kasus penistaan agama.
Namun, Erry mengaku tidak mengetahui mengenai adanya surat itu. "Saya terkejut mendengar ada surat itu. Saya tidak mendapatkan laporan soal surat itu. Karena itu kita minta surat itu dicabut," kata Erry kepada massa aksi, Jumat (2/12).
Pernyataan Erry langsung direspons massa. Mereka berteriak meminta Kepala Badan Kesbangpol Linmas Sumut ditindak.
"Karena dia masih Plt, besok saya ganti," jawab Erry.
Sementara Zulkifli Taufik yang ada di kerumunan massa dekat mobil komando aksi tidak berkomentar. Dia hanya tertunduk. (mdk/dan)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Peserta Pra-Muktamar Luar Biasa Nahdlatul Ulama meminta Sekjen PBNU Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mundur dari jabatannya.
Baca SelengkapnyaDari hasil penelusuran PBNU, Solihin merupakan pengurus DPW PKB Jabar.
Baca SelengkapnyaPilkada Sumut 2024: PDIP Tak akan Terima Berkas Pendaftaran Bobby Nasution Karena Sudah Dipecat
Baca SelengkapnyaDengan diterimanya surat CLTN, Supian pun mengemas barang-barang pribadinya dari ruang kerjanya.
Baca SelengkapnyaPengunduran diri Bambang dilakukan sebagai respons terhadap pemberitaan media mengenai dugaan pelanggaran kode etik yang melibatkan dirinya.
Baca SelengkapnyaAsep Guntur ingin mundur dari KPK buntut kasus suap Kepala Basarnas.
Baca SelengkapnyaBobby Nasution dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai anggota PDIP karena tidak patuh terhadap partai.
Baca SelengkapnyaPelaporan Lukman Edy ini didasarkan atas pemanggilan dirinya oleh panitia khusus (Pansus) yang mengurus hubungan antara PBNU.
Baca SelengkapnyaKH Marzuki Mustamar diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua PWNU Jatim.
Baca SelengkapnyaIpda Rudy Soik meminta perlindungan karena menerima sejumlah ancaman dan teror.
Baca SelengkapnyaRomo C Paschalis Pr menjelaskan kronologi penanganan penyelidikan penimbunan BBM bersubsidi di Kupang, yang berujung pemecatan Ipda Rudy Soik
Baca SelengkapnyaPengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mencopot KH Marzuki Mustamar dari posisi Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur.
Baca Selengkapnya