Budi Gunawan dan sejarah intelijen Indonesia

Merdeka.com - Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan mencatatkan namanya sebagai satu-satunya tokoh yang dua kali menjalani uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) di hadapan DPR RI dalam tempo dua tahun berturut-turut, 2015 dan 2016.

Saat menjabat Kepala Lemdiklat Polri, BG, panggilan akrabnya, pernah menjalani uji kepatutan dan kelayakan di hadapan Komisi III DPR RI pada 14 Januari 2015 sebagai calon Kepala Polri.

Presiden Jokowi saat itu mengajukan Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kepala Polri untuk menggantikan Kepala Polri Jenderal Pol Sutarman.

Dikutip dari Antara, Kamis (8/9), dalam uji kepatutan dan kelayakan yang dipimpin oleh Ketua Komisi III DPR RI Aziz Syamsuddin, BG lulus setelah sembilan dari 10 fraksi menyatakan dia patut dan layak menjadi Kepala Polri.

Hanya Fraksi Partai Demokrat yang tidak menyatakan sikap karena saat itu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan BG sebagai tersangka kasus dugaan korupsi.

Budi Gunawan memenangkan gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sehingga penetapan dirinya sebagai tersangka itu tidak sah dan tidak mengikat secara hukum.

Presiden Jokowi urung melantik meskipun rapat paripurna DPR RI telah menyetujui dan pimpinan DPR RI telah mengirimkan surat balasan kepada Presiden yang berisi persetujuan penunjukan Budi Gunawan sebagai Kepala Polri.

Presiden menunjuk Wakil Kapolri Komjen Pol Badrodin Haiti sebagai Pelaksana Tugas Kepala Polri.

Presiden dengan hak prerogatifnya mengajukan nama Badrodin kepada DPR RI. Badrodin menjalani uji kepatutan dan kelayakan di hadapan Komisi III DPR RI pada 16 April 2015 dan pada hari yang sama DPR RI menyetujui penunjukannya sebagai Kapolri. Keesokan harinya, Presiden Jokowi melantik Badrodin sebagai Kepala Polri.

Budi Gunawan yang merupakan lulusan Akademi Kepolisian RI tahun 1983 pun bergeser posisi jabatannya dari Kepala Lemdiklat Polri menjadi Wakil Kepala Polri sejak 22 April 2015.

Tatkala Badrodin pensiun dan harus mengakhiri masa jabatannya pada Juli 2016, Presiden Jokowi mengajukan calon Kepala Polri Komjen Pol Tito Karnavian yang saat itu menjabat Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme pada pertengahan Juni 2016.

Tito menjalani uji kepatutan dan kelayakan di hadapan Komisi III DPR RI pada 23 Juni 2016.

Tito yang merupakan lulusan Akademi Kepolisian RI tahun 1987 dan merupakan lulusan terbaik, dilantik sebagai Kapolri oleh Presiden Jokowi pada 13 Juli 2016.

Saat itu terhembus informasi di kalangan awak media massa bahwa Budi Gunawan akan beralih tugas menjadi Kepala Badan Intelijen Negara (BIN). Kabar pergantian Kepala BIN ini merebak kembali hingga ke awak media massa seiring dengan perombakan kabinet kerja jilid II pada 27 Juli lalu.

Saat ditanya wartawan parlemen di kompleks DPR pada 23 Agustus lalu, Sutiyoso yang menjabat Kepala BIN sejak 8 Juli 2015 telah menyatakan kesiapannya untuk diganti karena pergantian pejabat tersebut merupakan hak prerogatif Presiden.

Surat Presiden Joko Widodo tertanggal 1 September 2016 kepada Ketua DPR Ade Komaruddin, menunjuk Budi Gunawan sebagai Kepala BIN menggantikan Sutiyoso dan minta pertimbangan DPR RI.

Budi Gunawan pun kembali menjalani uji kepatutan dan kelayakan di DPR RI pada 7 September 2016. Kali ini tidak lagi di Komisi III DPR RI, melainkan di Komisi I DPR RI yang menjadi mitra pemerintah untuk bidang luar negeri, pertahanan, intelejen, serta komunikasi dan informatika.

Uji kepatutan dan kelayakan yang dipimpin Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari berlangsung semi-tertutup. Pers diberikan kesempatan meliput acara itu hingga penyampaian visi Budi Gunawan sebagai calon Kepala BIN sedangkan tanya jawab serta pendalaman dengan Komisi I DPR RI berlangsung tertutup. Pers mendapatkan informasi kembali setelah acara itu usai.

Budi Gunawan memaparkan visinya ingin mewujudkan institusi BIN yang semakin profesional, objektif, dan berintegritas dengan program-program yang disusun berdasarkan acuan strategis, berdasarkan UUD 1945, UU Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, PP Nomor 90 tahun 2012 tentang BIN, Nawacita, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, dan Peta Jalan Reformasi Birokrasi.

Optimalisasi yang akan dilakukan dalam menyelenggarakan fungsi intelijen negara sehingga diharapkan dapat berkontribusi bagi pemerintah dalam menghadapi ancaman kedaulatan negara.

Selama ini peran intelijen yang dilakukan BIN sudah berjalan baik namun dalam beberapa hal masih terdapat ruang yang perlu dioptimalkan sebagai koordinasi fungsi intelijen.

Optimalisasi peran meningkatkan kinerja BIN dalam melakukan upaya pekerjaan dan tindakan untuk deteksi dini dalam rangka pencegahan, penangkalan dan penanggulangan terhadap ancaman yang mungkin timbul dan mengancam keamanan nasional.

Optimalisasi kemampuan berarti meningkatkan kapasitas personel, teknologi, sistem manajemen, prosedur standar operasional (standard operational procedures), dan budaya organisasi.

Langkah optimalisasi dilakukan terhadap peran dan kemampuan BIN secara lembaga maupun personel agar dapat menjalankan perannya semakin profesional, objektif, dan berintegritas guna mendukung sistem keamanan nasional.

Hal yang juga menarik dari acara itu adalah kehadiran pejabat tinggi Polri seperti Kepala Badan Narkotika Nasional Budi Waseso, Lembaga Diklat Komjen Pol Sjafrudin, Kepala Badan Pemelihara Keamanan Komjen Pol Putut Eko Bayuseno, Kepala Korps Lalu Lintas Irjen Pol Agung Budhi, dan Kepala Divisi Propam Irjen pol Mohammad Iriawan.

Hal lain yang menarik adalah kehadiran anggota Komisi III DPR RI yang membidangi hukum, dalam uji kepatutan dan kelayakan di Komisi I DPR untuk mengganti anggota Komisi I yang berhalangan hadir. Terdapat sembilan anggota DPR RI yang mendapat tugas hadir di Komisi I DPR RI hari itu yakni Wakil Ketua Komisi III DPR RI Benny K Harman (Fraksi Demokrat), Risa Mariska (Fraksi PDI Perjuangan), Ferdiansyah (Fraksi Partai Golkar), Sufmi Dasco Ahmad (Fraksi Partai Gerindra), Muslim (F Partai Demokrat), Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz dan Yakut Cholil Qoumas (Fraksi PKB), Habib Aboe Bakar Al-Habsy (Fraksi PKS), dan Johnny G Plate (Fraksi Partai NasDem).

Seusai acara itu, Komisi I DPR RI menyimpulkan secara bulat bahwa Budi Gunawan layak dan patut menjadi Kepala BIN untuk menggantikan Sutiyoso. Kesimpulan tersebut disampaikan oleh Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari. Wakil Ketua Komisi I DPR RI TB Hasanuddin menambahkan bahwa Budi Gunawan menguasai masalah ideologi politik, proteksi masyarakat, dan masalah terorisme. Komisi I DPR RI menginginkan agar BG menjalankan visi-misi yang telah dipaparkannya dalam uji kelayakan. Komisi I DPR RI pun mengawasi kinerja BIN, sebagai bagian dari tugas pengawasan dari DPR RI.

Sebagaimana disampaikan oleh Sekretaris Kabinet Pramono Anung, saat menyertai lawatan Presiden Joko Widodo di Hangzhou, China, Jumat (2/9) untuk menghadiri KTT G20 pada 4-5 September 2016, Presiden Joko Widodo menjadwalkan pelantikan Budi Gunawan sebagai Kepala BIN berlangsung setelah Presiden tiba di Tanah Air dari lawatannya mengikuti KTT ASEAN pada 6-8 September 2016.

Budi Gunawan bakal menjadi Kepala BIN yang ke-15 sejak lembaga itu berdiri dengan nama Badan Rahasia Negara Indonesia (BRANI) pada 1946.

Budi Gunawan juga akan menjadi Kepala BIN yang ke-2 dari Korps Bhayangkara Polri setelah Jenderal Pol Sutanto yang sebelumnya menjabat Kepala Polri.

Deretan tokoh yang berpengalaman memimpin lembaga ini adalah Kepala BRANI Kolonel Zulkifli Lubis (1946-1958), Kepala Badan Koordinasi Intelijen (BKI) Kolonel Laut Pirngadi (5 Desember 1958 - 10 November 1959), Kepala Badan Pusat Intelijen (BPI) Soebandrio (1959-1965), Letjen TNI Soeharto (1965 - 22 Agustus 1966), Kepala Komando Intelijen Negara Brigjen Yoga Soegama (22 Agustus 1966 - 22 Mei 1967), Kepala Badan Koordinasi Intelijen Negara (BAKIN) Soedirgo (22 Mei 1967 - 21 November 1968).

Kemudian, Mayjen Sutopo Juwono (21 November 1968 - Januari 1974), Mayjen Yoga Soegama (Januari 1974 - 2 Juni 1989), Letjen Sudibyo (2 Juni 1989 - April 1996), Letjen Moetojib (April 1996 - 21 Mei 1998), Letjen Zaini Azhar Maulani (21 Mei 1998 - 20 November 1999), Kepala BIN Letjen Arie J Kumaat (20 November 1999 - 9 Agustus 2001), Letjen Abdullah Makhmud Hendropriyono (9 Agustus 2001 - 22 Oktober 2004), Letjen Syamsir Siregar (22 Oktober 2004 - 19 Oktober 2009), Jenderal Pol Sutanto (19 Oktober 2009 - 19 Oktober 2011), dan Letjen Marciano Norman (19 Oktober 2011 - 8 Juli 2015), dan Sutiyoso (sejak 8 Juli 2015).