Budi Waseso sebut uang sitaan dipakai operasional biar negara hemat
Merdeka.com - Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Pol Budi Waseso berharap pemerintah setuju jika uang hasil kejahatan narkoba digunakan sebagai dana operasional penyidikan BNN. Menurutnya, hal itu bisa mengurangi beban negara.
"Salah satunya kan meringankan biaya negara, bilamana hasil kejahatan itu bisa dimanfaatkan kembali kepada proses penyidikan," kata Budi di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (13/5).
"Jadi tidak selalu penyidikan itu dibebani pada negara. Karena hasil kejahatan narkoba ini kan ada TPPU nya, seyogyanya hasil kejahatan narkotika khususnya TPPU bisa dimanfaatkan untuk kepentingan operasional penyidikan dan operasional daripada jaringan narkotikanya," timpalnya.
-
Apa rencana BSI terkait UUS BTN? Corporate Secretary PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) Gunawan A. Hartoyo mengungkapkan bahwa perseroan masih terus mengkaji dan belum mengambil keputusan apapun terkait rencana aksi korporasi yang melibatkan Unit Usaha Syariah (UUS) BTN.
-
Mengapa Menkominfo Budi Arie Setiadi meyakinkan tentang revisi UU ITE jilid II? Menkominfo meyakinkan revisi UU jilid II, bukan untuk mengkriminalisasi masyarakat yang menyampaikan kritik dan pendapat. Menkominfo Budi Arie Setiadi menegaskan revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) jilid II, bukan untuk mengkriminalisasi masyarakat yang menyampaikan kritik dan pendapat.
-
Dimana Budi Gunawan menyampaikan pernyataan tersebut? 'Judi online sudah seperti wabah dan penyakit yang menjangkiti beragam kalangan. Dari fakta itu, ini masuk dalam kondisi darurat. Kami dari desk judi online telah dan akan terus melakukan penindakan upaya hukum dan pemblokiran situs dan aliran dana untuk pencegahan judi online,' jelasnya saat menyampaikan Pencapaian Kinerja Desk Pemberantasan Perjudian Daring dan Desk Keamanan Siber dan Pelindungan Data di kantor Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) di Jakarta, Kamis (21/11).
-
Apa jabatan politik Budi saat ini? Jabatannya adalah seorang Wakil Ketua Komisi IV DPR RI.
-
Apa yang diminta Budi Waseso dari Nadiem Makarim? Ketua Kwartir Nasional (Kwarnas) Pramuka, Budi Waseso meminta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim mencabut aturan yang yang mencabut Pramuka sebagai ekstrakurikuler wajib di sekolah.
-
Apa usulan Wongsonegoro dalam sidang BPUPKI? Dalam sidang itu, Wongsonegoro memberi usulan perlunya menambah frasa ‘dan kepercayaannya itu’ pada Pasal 29 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar 1945.
Budi pun mengakui hal ini nantinya akan menjadi salah satu poin revisi Undang-undang (UU) narkotika. Hanya saja, BNN minta pemerintah ikut mengawasi penggunaan dari dana tersebut.
"Itu salah satu yang termasuk ya. Itu harus jelas penggunaannya, kapan bilamana harus digunakan dan bagaimana sistem pengawasannya harus jelas," ujar dia.
Bukan hanya itu, mantan Kabareskrim Polri ini juga mengungkapkan selain digunakan sebagai dana operasional penyidikan, uang kejahatan narkoba juga nantinya bisa digunakan untuk membiayai rehabilitasi bagi pengguna narkoba.
"Sehingga itu harus bisa dipertanggungjawabkan, oleh sebab itu dari hasil kejahatan bisa dikembalikan untuk mengembalikan orang-orang yang sakit ini," ungkapnya.
Untuk merealisasikan itu, Budi mengaku sudah menyampaikan usulan-usulan tersebut ke pemerintah. Saat ini, kata dia, hal itu masih dibahas dan belum diputuskan pemerintah.
"Itu udah kita sampaikan itu, lagi dalalm pembahasan. Untuk penyempurnaan UU itu sendiri," tandas dia.
(mdk/gil)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Budi Gunawan memimpin rapat koordinasi desk pemberantasan narkoba yang merupakan program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
Baca SelengkapnyaMenurut Budi Gunawan, penyelundupan barang ilegal sangat merugikan karena negara kehilangan pemasukan dari pajak yang seharusnya dikenakan ke barang tersebut.
Baca SelengkapnyaAgus menilai pemerintah melalui kebijakan strategis perlu menyelesaikan RUU Perampasan Aset.
Baca SelengkapnyaYusril Ihza Mahendra merespons pernyataan Presiden Prabowo Subianto, yang akan memaafkan koruptor jika mengembalikan uang hasil korupsi.
Baca SelengkapnyaBukan hanya bandar, namun kurir pun akan dijerat tindak pidana pencucian uang (TPPU)
Baca SelengkapnyaMenkominfo Budi Arie bercerita adanya perintah Presiden Jokowi untuk tegas terhadap situs judi online.
Baca SelengkapnyaDalam kurun waktu 2 tahun saja yakni 2022-2023, pihaknya telah menyita sekitar 12 ton NPP, artinya per tahun berhasil menyita sebanyak 6 ton narkotika.
Baca SelengkapnyaAktivitas underground economy di Indonesia bernilai fantastis yang bila diungkap bisa menjadi sumber pendapatan baru negara.
Baca SelengkapnyaKomisi Pemilihan Umum Sumatera Utara menggelar debat perdana Pilgub Sumut di Hotel Grand Mercure, Kota Medan, Rabu (30/10) malam ini
Baca SelengkapnyaHarus ada tindak tegas agar aparat tidak lagi terlibat dalam peredaran narkoba.
Baca SelengkapnyaBentuk korupsi dari kegiatan ekonomi biasanya sifatnya lebih masif.
Baca SelengkapnyaDalam arahannya, anggota Polri diminta untuk menyusun progam terkait dengan Instruksi Prabowo.
Baca Selengkapnya