Buka Rapat Komite Advokasi, Ridwan Kamil Ungkap 12 Modus Korupsi Pemerintah & Swasta

Merdeka.com - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menilai tindak pidana korupsi masih marak terjadi melibatkan instansi pemerintah atau pengusaha. Dia sendiri telah mengindentifikasi 12 modus korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang melibatkan pemerintah dan pihak swasta.

Hal itu ia sampaikan usai membuka rapat tindak lanjut Komite Advokasi Daerah (KAD) Jabar, yang diinisiasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di ruang rapat RM Sindang Reret Bandung, Selasa (26/03).

Dari analisisnya, modus yang kerap dimanfaatkan adalah suap perizinan, potongan atau fiktif hibah atau bansos, setoran paksa bawahan, proyek fiktif, jual beli akses layanan, kutipan paksa kepada proyek, kutipan kepada warga, fee proyek, down spec proyek, mark up proyek hingga jual beli jabatan.

Menurut pria yang akrab disapa Emil, bagi pengusaha bukan hanya tindak pidana korupsinya saja yang harus menjadi perhatian KPK. Melainkan, kata Emil, tidak adanya peraturan mengenai pencegahan tindak pidana korupsi juga menjadi catatan memberatkan bagi perusahaan tersebut.

"Ini untuk membentuk sistem yang mapan agar korupsi tidak benar-benar terjadi karena ada landasan hukumnya," ujarnya.

Melalui rapat ini, Emil berharap lahir sebuah solusi bersama dalam bentuk inisiatif sesuai tugas pokoknya masing-masing. "Semoga bermanfaat dalam pencegahan korupsi demi meningkatkan integritas bisnis di kalangan pemerintah dan swasta," ucap Emil.

Komite Advokasi Daerah Jabar saat ini diketuai oleh mantan Kadin Jabar Agung Suryamal. Komite ini merupakan wadah antara pemerintah dan pengusaha yang membahas isu strategis terkait pencegahan tindak korupsi.