Buka relasi baru dan reaktivasi, cara KAI perluas layanan transportasi publik

Merdeka.com - Saat ini, kereta api telah menjadi pilihan transportasi publik yang diminati masyarakat Indonesia. Selain aksesnya yang mudah dan bebas macet, kereta api pun telah berbenah menjadi transportasi yang nyaman dengan sarana-prasarana yang bersih dan tertib. Melihat begitu besarnya animo masyarakat terhadap moda transportasi publik ini, PT Kereta Api Indonesia (Persero) pun menambah relasi baru perjalanan kereta api agar lebih banyak lagi penumpang di seluruh Indonesia yang dapat menikmati layanannya.

Seperti diketahui, KAI telah mengoperasikan LRT Sumatera Selatan di jalur baru dengan relasi Bandar Udara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang menuju Stasiun DJKA. Layanan kereta api penumpang pun akan kembali melayani relasi baru di Bumi Sriwijaya ini.

KAI akan meluncurkan KA Prabu Jaya dengan rute Kertapati – Prabumulih PP. Rute kereta baru ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan transportasi publik yang aman dan nyaman bagi masyarakat khususnya yang ingin mengakses wilayah Prabumulih. Rencananya, KA Prabu Jaya akan mulai beroperasi pada tanggal 17 September 2018. Sebelumnya, masyarakat menggunakan rute kereta api reguler, seperti rute dari Stasiun Kertapati-Lubuk Linggau, dan Stasiun Kertapati-Tanjung Karang untuk pemberhentian di Stasiun Prabumulih.

“Rencana operasi KA Prabu Jaya ini merupakan komitmen KAI untuk memberikan pelayanan jasa transportasi publik yang aman, nyaman, dan bebas macet serta mengurangi beban di jalan raya. Kami berharap masyarakat dapat memanfaatkan KA Prabu Jaya untuk bepergian dari KertapatI menuju Prabumulih dan sebaliknya,” kata Direktur Utama KAI, Edi Sukmoro.

Sebelumnya, rute Kertapati-Prabumulih PP ini, KAI juga telah menghadirkan relasi baru di Pulau Jawa dengan mengoperasikan KA Wijayakusuma relasi Cilacap-Banyuwangi PP pada 7 September 2018. Relasi ini juga untuk menjawab kebutuhan masyarakat dengan mobilitas tinggi dari dan menuju dua wilayah tersebut, baik untuk tujuan pekerjaan maupun wisata.

Semangat yang serupa pun tengah digalakkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Rabu, 12 September 2018, KAI dan Pemprov Jabar tengah memfokuskan kembali rencana reaktivasi jalur kereta api di Jawa Barat. Ada empat jalur yang akan dihidupkan kembali di antaranya mencakup rute Banjar-Cijulang-Pangandaran-Parigi, Garut-Cikajang, Cikudapateuh Bandung-Banjaran-Ciwidey, dan Rancaekek-Tanjungsari.

Gubernur Jawa Barat Mochamad Ridwan Kamil menilai, reaktivasi jalur kereta dipandang akan berdampak besar terhadap masyarakat Jabar khususnya dalam hal kemudahan transportasi. Selain itu, menurutnya, perekonomian daerah-daerah yang dilalui jalur kereta api dinilai bisa tumbuh karena ada pergerakan orang dan barang, dengan aksesbilitas yang semakin mudah.Ridwan Kamil juga berharap adanya wadah khusus yang dibentuk dengan melibatkan Pemprov Jabar, Ditjenka Kemenhub, dan KAI untuk secara kontinu memantau langsung setiap pergerakan dan perkembangan yang dilakukan untuk segera merealisasikan rencana reaktivasi ini.

Namun, tentu saja rencana reaktivasi ini membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, terutama Pemprov Jabar dan masyarakat. Khususnya, dalam hal penertiban warga yang tinggal di sekitaran rel yang sudah bertahun-tahun tidak aktif itu. KAI akan fokus pada persiapan operasional.

“Dari empat jalur ini, stakeholder terkait yakni Pemprov Jabar, Ditjenka Kemenhub, dan KAI akan bersama mengevaluasi mana yang paling memungkinkan dilakukan secepatnya. Dari empat jalur itu, mana yang lebih akomodatif membantu masyarakat, baik untuk mengangkut orang maupun barang, misalnya hasil bumi," ujar Edi.

Sebagai BUMN operator kereta api sejak negeri ini berdiri, KAI pun selama ini telah gencar melakukan napak tilas ke jalur-jalur mati guna terus mempertahankan dan menjaga keberadaan aset cagar budaya kereta api tersebut. Termasuk ke salah satu jalur yang akan direaktivasi tersebut, KAI telah melakukan napak tilas pada 20-23 Maret 2018 lalu ke Banjar-Pangandaran-Cijulang.

Semangat dan sinergi dari berbagai pihak ini tentu diharapkan dapat mendorong pengembangan perkeretaapian sebagai bagian dari transportasi publik. Tak bisa dipungkiri, agar dapat semakin berkembang sebagai pusat kegiatan ekonomi, pemerintahan dan pendidikan, suatu daerah perlu didukung dengan angkutan publik massal yang aman, nyaman, dan bebas macet. (mdk/wnd)