Bukan Gempa, Badan Otorita Ungkap Bencana Alam yang Perlu Diwaspadai di IKN

Merdeka.com - Wilayah Berau Kalimantan Timur diguncang gempa dengan magnitudo 3,7 pada Rabu (25/1) dini hari. Titik gempa ini berjarak sekitar 500 Km dari pusat Ibu Kota Negara (IKN).

Gempa di Kalimantan terbilang jarang terjadi. Namun, pembangunan IKN tetap menerapkan konsep bangunan yang tahan akan gempa dan bencana alam.

Deputi Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam, Otorita IKN, Myrna A. Safitri menjelaskan, kajian pembangunan IKN memperhatikan potensi kerawanan bencana. Kalimantan Timur dipilih karena relatif lebih aman dari bencana.

"Meski tidak berarti bebas dari ancaman bencana," jelas Myrna saat dihubungi merdeka.com melalui wawancara tertulis, Senin (30/1).

Myrna menegaskan, melihat ke belakang, wilayah IKN tak pernah diguncang gempa besar selama ini. Menurut dia, gempa yang terjadi di Berau pada 25 Januari lalu, jauh dari wilayah IKN.

"Berdasarkan kecenderungan kejadian yang pernah ada, tidak terindikasi ada gempa yang besar di wilayah Kaltim. Gempa yang terjadi baru-baru ini, di Kabupaten Berau, bukan di wilayah yang sekarang menjadi wilayah IKN. Tetapi, sekali lagi apapun bentuk bencana itu harus diwaspadai," kata Myrna.

Myrna menambahkan, rencana pembangunan IKN didasarkan pada mitigasi bencana serta prinsip selaras dengan alam. Strategi mitigasi bencana di IKN dilakukan antara lain dengan penguatan kebijakan dan kelembagaan yang saat ini sedang disiapkan.

"Kajian risiko dan perencanaan mitigasi bencana; serta penguatan kesiapsiagaan menghadapi bencana," tutur Myrna.

Dia menambahkan, IKN akan dibangun dengan kesiapsiagaan sistem pintar peringatan dini bencana. Termasuk terhadap gempa, tsunami, cuaca ekstrem dan kebakaran hutan dan lahan.

"Sistem peringatan dini ini akan dikembangkan bersama instansi terkait dengan pengelolaan bencana," tutur dia.

Menurut dia, bangunan infrastruktur kota di IKN sedapat mungkin menyesuaikan dengan kondisi alam yang ada. "Termasuk mempertimbangkan respon terhadap kerawanan bencana," imbuhnya.

Myrna menjelaskan, bencana alam yang rawan terjadi di wilayah IKN bukan gempa. Namun potensi terjadinya hidrometeorologi. Misalnya saja, banjir dan tanah longsor.

"Bencana alam yang perlu diwaspadai di wilayah IKN adalah bencana hidrometerologi. Banjir, longsor, curah hujan ekstrem dan kebakaran hutan dan lahan adalah contohnya," tutur dia.

"Kami mempersiapkan upaya mitigasi terhadap hal ini dengan membangun koordinasi dengan instansi terkait dan pendataan terhadap potensi dan kerawanan bencana," tutup Myrna.

Kata BMKG

Sementara itu, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Daryono menduga, gempa yang mengguncang Berau dipicu Sesar Mangkalihat. Namun, gempa ini tidak signifikan.

"Tidak ada laporan dirasakan atau kerusakan. Jika tidak dirasakan bukan gempa signifikan," kata Kepala Pusat Gempabumi dan Tsunami BMKG Daryono kepada merdeka.com, Jumat (27/1).

Daryono membantah anggapan gempa yang melanda Berau ini tergolong langka. Dia menegaskan, Sesar Mangkalihat sudah berkali-kali memicu guncangan di Kalimantan Timur. "Tidak langka, di situ memang banyak gempanya karena ada sumbernya," ujar dia.

Daryono mengatakan, hingga saat ini Sesar Mangkalihat yang berada di Sangkulirang, Kutai Timur masih aktif. Sesar ini patut diwaspadai karena sudah diprediksi akan mengeluarkan energi cukup besar.

Hasil kajian Pusat Studi Gempa Nasional (Pusgen) pada 2017, Sesar Mangkalihat memiliki kekuatan tertarget mencapai magnitudo 7,0 dengan laju pergeseran 0,5 milimeter per tahun.

Sejarah Gempa Kalimantan

Daryono menambahkan, sebetulnya Kalimantan Timur memiliki tiga struktur sesar sumber gempa. Pertama, Sesar Maratua. Kedua, Sesar Mangkalihat. Terakhir, Sesar Paternoster.

BMKG mencatat sedikitnya ada sepuluh kali gempa di Kalimantan Timur akibat aktivitas sesar aktif.

Pertama, Gempa dan Tsunami Sangkulirang pada 14 Mei 1921 yang menimbulkan kerusakan sedang hingga berat mencapai VII-VIII MMI. Gempa kuat ini diikuti tsunami yang mengakibatkan kerusakan di sepanjang pantai dan muara sungai di Sangkulirang.

Kedua, Gempa Tanjung Mangkalihat pada 16 November 1964, berkekuatan M 5,7.

Ketiga, Gempa Kutai Timur pada 4 Juni 1982, berkekuatan M 5,1.

Keempat, Gempa Muarabulan, Kutai Timur pada 31 Juli 1983, berkekuatan M 5,1.

Kelima, Gempa Mangkalihat pada 16 Juni 2000, berkekuatan M 5,4.

Keenam, Gempa Tanjungredep pada 31 Januari 2006, berkekuatan M 5,4.

Ketujuh, Gempa Muaralasan, Berau pada 24 Februari 2007, berkekuatan M 5,3.

Delapan, Gempa Berau 16 Juli 2020, berkekuatan M 4,0.

Sembilan, Gempa Berau 29 Januari 2021, berkekuatan M 4,1.

Sepuluh, Gempa Berau 11 Oktober 2022, berkekuatan M 4,4.

Sementara, Kepala Badan Geologi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Eko Budi Lelono mengaku pihaknya sudah dilibatkan dalam melakukan kajian kondisi geologi ibu kota negara atau ibu kota baru di Kalimantan Timur.

Misalnya melakukan penelitian tanah dan dari sisi potensi air tanah, begitu juga dari sisi potensi kebencanaan.

Eko mengatakan, Pulau Kalimantan relatif lebih stabil. Namun, dia menemukan adanya beberapa garis patahan, yang kerap jadi penyebab bencana gempa bumi di sekitar lokasi ibu kota baru.

"Tapi kita catat ada beberapa patahan di sana. Ini perlu dilihat lagi, apakah di sana potensi mengganggu. Tapi tidak terlalu signifikan barangkali," kata Eko.

Kemudian, dari sisi potensi sumber daya alam, Badan Geologi juga menemukan adanya sebaran cadangan energi dalam bentuk batubara. Eko pun sudah memetakan, mana saja daerah dengan batu bara yang mudah terbakar, dan mana daerah yang aman.

"Ini sudah kita petakan. Rekomendasi dari batubara ini sudah diberikan ke Bappenas. Ini jadi pertimbangan tata kota ke depannya," sebut dia.

Dalam melakukan berbagai kajian tersebut, Badan Geologi Kementerian ESDM dibantu oleh beberapa pihak lain. Secara umum, hasil penelitian tersebut juga sudah disampaikan ke Bappenas.

"Beberapa survei sudah detil, tapi ada beberapa yang perlu rincian lebih lanjut. Karena waktu disediakan tidak terlalu panjang," ujar Eko.

Proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) terus dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Sebanyak 16.000 pekerja konstruksi akan dikerahkan untuk pembangunan infrastruktur IKN dibulan Februari dan Maret.

"Nanti Februari, Maret baru akan masuk pekerja fisiknya. Total kira-kira ada 16.000 pekerja konstruksi," kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

16.000 pekerja konstruksi ini akan membangun kantor-kantor pemerintahan, istana negara hingga fasilitas umum lainnya.

"Banyak (yang dibangun), kantor-kantor. Istana Presiden, kantor Menko, kantor menteri. Ada jalan-jalan, instalasi penjernih air limbah, jalan tol, jembatan yang ada di situ. Jadi semua pekerjaan dasar," terang Basuki.

"Semua terencana, kantor presiden, kantor menko, kantor menteri, kantor yang lain, perumahan, wakil presiden itu dengan desain and build sudah ditanda tangani Desember 2022 kemudian dilakukan desainnya, termasuk jalan tol, jalan logistik," sambung Basuki.