Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Bukan Pemilu, PAN Minta Hentikan Aksi Dukung Mendukung Vaksin Nusantara

Bukan Pemilu, PAN Minta Hentikan Aksi Dukung Mendukung Vaksin Nusantara Petugas Dinas Kesehatan Kota Surabaya mendatangi rumah lansia untuk disuntik vaksin COVID-19.. ©2021 Merdeka.com

Merdeka.com - Ketua Fraksi PAN DPR RI, Saleh Partaonan Daulay meminta semua pihak menghentikan aksi dukung mendukung vaksin nusantara yang saat ini berpolemik. Saleh menyebut aksi tersebut tidak tepat.

"Apalagi, orang-orang yang mendukung tidak semuanya berlatar belakang akademik kesehatan. Banyak di antara mereka mendapatkan informasi hanya dari media. Tentu saja hal itu sangat jauh dari memadai. Lagian, ini kan bukan pilkada atau pileg. Kalau pemilu tentu dibutuhkan dukungan," katanya pada wartawan, Senin (18/4).

Saleh mengingatkan, semakin banyak vaksin tersebut didukung, semakin mudah untuk menang. "Itu karena kebenarannya didasarkan atas suara terbanyak. Kalau vaksin, kebenarannya diukur secara akademik," ucapnya.

Adanya perbedaan pandangan antara para peneliti vaksin nusantara dengan pihak BPOM, Saleh menyatakan agar diselesaikan dengan mediasi.

"Saya yakin, mediasi itu bisa dilakukan. Menkes diminta mengambil peran untuk memfasilitasi. Para peneliti dan BPOM tentu bisa duduk bersama dengan Menkes. Apalagi, dalam rapat terakhir di komisi IX, usulan mediasi ini termasuk salah satu bagian dari kesimpulan rapat,” katanya.

Menurut dia, Menkes Budi Gunadi Sadikin, semestinya yang paling berkepentingan agar vaksin segera tersedia. Menurut Perpres 99/2020, menkes memiliki otoritas penuh terhadap pengadaan vaksin. Termasuk dalam hal ini pengadaan vaksin nusantara atau vaksin merah putih.

Meski demikian, Saleh mengingatkan, agar pemerintah tidak mempersulit penelitian vaksin buatan anak bangsa.

“Di tengah situasi embargo vaksin yang terjadi, masyarakat banyak berharap agar pemerintah dapat melakukan terobosan dan inovasi baru. Termasuk di antaranya memikirkan agar vaksin-vaksin dalam negeri dapat bermunculan. Setiap penelitian yang dilakukan, harus didukung secara bertanggung jawab. Kemenkes harus memastikan tidak ada penelitian yang dipersulit. Semua harus diperlakukan sama,” tandasnya.

Reporter: Delvira Hutabarat

Sumber: Liputan6.com (mdk/rnd)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
PAN Tolak Hak Angket Usut Dugaan Kecurangan Pemilu
PAN Tolak Hak Angket Usut Dugaan Kecurangan Pemilu

Semua persengkataan pemilu harus diselesaikan sesuai dengan aturan dan mekanisme yang ada.

Baca Selengkapnya
Tolak Panja Netralitas Polri, Gerindra Sindir Pakta Integritas Pj Bupati Sorong Dukung Ganjar
Tolak Panja Netralitas Polri, Gerindra Sindir Pakta Integritas Pj Bupati Sorong Dukung Ganjar

Habiburokhman menyindir perlu adanya Panja Netralitas BIN usai beredar pakta integritas dukungan Pj Bupati Sorong ke Ganjar-Mahfud.

Baca Selengkapnya
Gerindra Tak Lihat Ada Anggota DPR Keliling Minta Tanda Tangan untuk Hak Angket
Gerindra Tak Lihat Ada Anggota DPR Keliling Minta Tanda Tangan untuk Hak Angket

Waketum Gerindra Habiburokhman mengungkap, belum ada anggota DPR yang berkeliling meminta tanda tangan anggota dewan untuk hak angket.

Baca Selengkapnya
Masinton PDIP Protes RUU Pilkada: Kita Bisa Akali Aturan dengan Buat Aturan, tapi Kebenaran Tak Bisa Dibutakan!
Masinton PDIP Protes RUU Pilkada: Kita Bisa Akali Aturan dengan Buat Aturan, tapi Kebenaran Tak Bisa Dibutakan!

PDIP menilai, pembahasan RUU Pilkada mengabaikan suara masyarakat.

Baca Selengkapnya
PSI: Hak Angket Digulirkan Politisi yang Tidak Siap Menerima Kekalahan
PSI: Hak Angket Digulirkan Politisi yang Tidak Siap Menerima Kekalahan

Ganjar mengajak sejumlah parpol untuk memperkuat hak angket.

Baca Selengkapnya
Kemendagri: Kepala Daerah Dilarang Copot Baliho Capres-Cawapres Tanpa Sepengetahuan Partai
Kemendagri: Kepala Daerah Dilarang Copot Baliho Capres-Cawapres Tanpa Sepengetahuan Partai

Plh. Direktur Jenderal Politik dan PUM Kemendagri, Togap Simangunsong menyebut para Kepala Daerah dan ASN dilarang melakukan pencopotan baliho sepihak

Baca Selengkapnya