Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Bukti kecurangan Kemenpora dalam kasus Hambalang

Bukti kecurangan Kemenpora dalam kasus Hambalang hambalang. ©2012 Merdeka.com/imam buhori

Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini telah menaikan kasus pembangunan pusat olahraga nasional di Hambalang, Jawa Barat naik ke tingkat penyidikan. Seorang pejabat dari Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) yaitu Deddy Kusdinar telah ditetapkan sebagai tersangka pertama.

Mengapa KPK menjerat Deddy Kusdinar dari Kemenpora?

Berdasarkan dokumen yang diterima merdeka.com, Deddy selaku pejabat pembuat komitmen di Kemenpora melakukan pelanggaran terhadap proses penganggaran. Ditemukan, dalam proyek Hambalang tersebut, Deddy membuat surat kepada salah satu subkontraktor Proyek Hambalang, yakni PT Adhi Karya. Surat itu dibuat pertanggal 19 Agustus 2010.

Namun, pada tanggal 10 Desember 2010, secara terpisah dokumen ini ditandatangani oleh Kemenpora dan PT Adhi Karya. Sedangkan persetujuan kontrak tahun jamak disetujui Kementerian Keuangan melalui surat Nomor : S-553/MK.2/2010.

Sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawati pun pernah mengungkapkan bahwa Kemenpora melakukan pelanggaran aturan penganggaran. Pelanggaran tersebut diketahui, yakni Kemenpora telah melakukan kontrak kerjasama dengan pihak ketiga. Padahal Kemenpora saat itu belum ada persetujuan anggaran dan tengah mengerjakan proyek buat jasa konstruksi. Diketahui, pengadaan barang dan jasa dalam proyek Hambalang ini sebesar Rp1,4 triliun dan pembangunan konstruksi sebesar Rp1,2 triliun. (Jadi total 2,5 triliun lebih).

"Kontrak multiyears itu satu kesatuan, sehingga seharusnya sebelum kontrak multiyears disetujui, maka sebetulnya tidak diperkenankan untuk melakukan kontrak untuk hal-hal yang menjadi kesatuan dalam persetujuan multiyears," ujar Anny yang saat itu menjalani pemeriksaan di KPK. Aturan itu tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK). "Seharunya ada persetujuan Menteri Keuangan lebih dulu. Baru itu dapat menjadi syarat ditandatangani kontrak tahun jamak," imbuhnya.

Berikut isi surat "kecurangan" antara Kemenpora dengan PT. Adhi Karya :

Kepada Yth

Calon Penyedia Jasa Pemborong

di Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa kegiatan Pelaksaan Pembangunan Lanjutan Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional di Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Kementerian Pemuda dan Olahraga tahun anggaran 2010 adalah sebesar Rp 262.784.897.000 (Dua ratus enam puluh dua milyar tujuh ratus delapan puluh juta depalan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).

Sampai dengan saat ini, anggaran masih dalam proses pengajuan pelaksanaan kontrak tahun jamak (multiyears) dengan total nilai kegiatan direncanakan sebesar Rp1.200.000.000.000 (Satu triliun dua ratus milyar rupiah)

Bilamana pengajuan tersebut tidak mendapatkan persetujuan maka anggaran kegiatan Pelaksaan Pembangunan Lanjutan Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional di Hambalang, Bogor, Jawa Barat kembali ke anggaran semula dan pihak penyedia barang/jasa pemborongan tidak akan menuntut ganti rugi kepada pengguna barang/jasa dalam bentuk apapun.

Jakarta, 19 Agustus 2010

Kepala Biro Perencanaan

Selaku Pejabat Pembuat Komitmen

Drs. Deddy Kusdinar, M.Pd

NIP. 1999591223 1989 1001

Tembusan Yth:

Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga (mdk/ian)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Mirip Kasus Mario Dandy, Penyelidikan Netizen Bisa Bikin Ayah Lady Aurelie Masuk Bui?
Mirip Kasus Mario Dandy, Penyelidikan Netizen Bisa Bikin Ayah Lady Aurelie Masuk Bui?

Netizen menyoroti harta kekayaan Dedy. Suami Sri Meilina alias Lina itu memiliki harta Rp9,4 miliar. Kekayaan itu berdasarkan LHKPN.

Baca Selengkapnya
Apes! Kades di Mojokerto Ditangkap Polisi Usai Halal bi Halal dengan Bupati, Ternyata Gara-Gara Ini
Apes! Kades di Mojokerto Ditangkap Polisi Usai Halal bi Halal dengan Bupati, Ternyata Gara-Gara Ini

Ia ditangkap paksa usai menghadiri acara Halal Bihalal bersama Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati di Kantor Kecamatan Kutorejo pada Selasa (16/4) lalu.

Baca Selengkapnya
Gelapkan Dana Desa, Mantan Kades di Tangerang Bikin Proyek Fiktif untuk Dugem
Gelapkan Dana Desa, Mantan Kades di Tangerang Bikin Proyek Fiktif untuk Dugem

Hudori jadi tersangka tindak pidana korupsi anggaran dana desa senilai Rp1,3 miliar.

Baca Selengkapnya
Komitmen Pemberantasan Korupsi Prabowo Ditunggu, Usut Perkara Mangkrak Payment Gateway
Komitmen Pemberantasan Korupsi Prabowo Ditunggu, Usut Perkara Mangkrak Payment Gateway

Soal kebocoran-kebocoran anggaran kembali disinggung Prabowo dalam pidato perdananya usai dilantik.

Baca Selengkapnya
Ketua KONI Kotim Buka Suara Terkait Kasus Dugaan Dana Hibah
Ketua KONI Kotim Buka Suara Terkait Kasus Dugaan Dana Hibah

Ahyar pun mempertanyakan pernyataan Aspidsus Kejati Kalteng soal dugaan kesalahan prosedur dalam mengelola dana hibah.

Baca Selengkapnya
Mantan Kades di Malang Korupsi Alokasi Dana Desa, Diancam 20 Tahun
Mantan Kades di Malang Korupsi Alokasi Dana Desa, Diancam 20 Tahun

Pelaku diduga menyalahgunakan wewenang untuk kepentingan pribadi saat menjabat sebagai Kades.

Baca Selengkapnya
Ayah Mahasiswi Koas Lady Aurelia Pernah Terseret OTT KPK, Kasus Proyek Jalan di Kaltim
Ayah Mahasiswi Koas Lady Aurelia Pernah Terseret OTT KPK, Kasus Proyek Jalan di Kaltim

Kasus itu, melibatkan nama Kepala Satuan BBPJN Kalimantan Timur (Kaltim) Tipe B, Rahmat Fajar pada November 2023 lalu.

Baca Selengkapnya
Duh, Eks Bendahara Korupsi Dana Desa Rp225 Juta buat Bayar Utang Pinjol
Duh, Eks Bendahara Korupsi Dana Desa Rp225 Juta buat Bayar Utang Pinjol

tersangka mengaku uang yang dikorupsi digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari serta membayar utang di pinjol yang totalnya mencapai 30 sampai 50 aplikasi

Baca Selengkapnya
Kabareskrim: Ada Kades Kumpulkan Dana Desa untuk Plesiran
Kabareskrim: Ada Kades Kumpulkan Dana Desa untuk Plesiran

Wahyu menilai, penyelewengan dana desa ini diakibatkan para kepala desa tak memiliki pengetahuan yang memadai.

Baca Selengkapnya
Maju Pilkades, Calon Petahana Korupsi Dana Desa Rp380 Juta Buat Modal Kampanye
Maju Pilkades, Calon Petahana Korupsi Dana Desa Rp380 Juta Buat Modal Kampanye

SS adalah kades desa setempat periode 2016-2022. Dia kembali maju untuk periode kedua pada pilkades 2024.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Viral Sosok Dedy Mandarsyah Ayah Dokter Koas, Ternyata Pernah Disebut dalam OTT KPK
VIDEO: Viral Sosok Dedy Mandarsyah Ayah Dokter Koas, Ternyata Pernah Disebut dalam OTT KPK

KPK juga menemukan fakta baru terkait pengetahuan Dedy soal proyek di Kaltim yang berujung menjadi ladang korupsi

Baca Selengkapnya
Gaduh 'Harta Gendut' Ayah Mahasiswi Koas Lady Aurelia, Begini Kata Menteri PU
Gaduh 'Harta Gendut' Ayah Mahasiswi Koas Lady Aurelia, Begini Kata Menteri PU

Publik dalam hal ini, netizen pun mempertanyaka harta fantastis seorang pejabat di Kementerian PU tersebut.

Baca Selengkapnya