Bule Adu Jotos di Kuta, Dinas Pariwisata Badung Bali Minta Aparat Cegah Keributan

Merdeka.com - Sejumlah warga asing terlibat perkelahian di salah satu kelab malam di kawasan Seminyak, Kuta, Kabupaten Badung, Bali, dan menjadi viral di media sosial hingga menjadi sorotan para netizen.

Peristiwa perkelahian yang berujung bentrokan itu, diketahui terjadi pada Rabu (30/10) malam kemarin. Di dalam video berdurasi pendek itu terlihat satu wanita yang terlibat saling pukul dengan seorang bule pria sehingga terjadi bentrokan antar para bule hingga ke tengah jalan dan membuat kemacetan. Sampai saat ini belum diketahui pemicu terjadinya perkelahian itu.

Kepala Dinas Pariwisata Badung I Made Badra menanggapi adanya peristiwa tersebut. Ia berharap kepada para aparat, khususnya Kepala Desa, hingga Lurah bekerjasama dengan aparat kepolisian untuk mencegah keributan yang dilakukan warga asing tersebut.

"Kami berharap kepala lingkungan atau (Kepala) desa dan Lurah, untuk bekerjasama bekerjasama dengan aparat, (terutama) Satpol PP untuk bisa mengendalikan bila terjadi ada potensi (keributan) agar dicegah," kata Badra, saat ditemui di Kuta, Bali, Kamis (31/10) sore.

Badra juga menjelaskan, bila para wisatawan asing yang berkunjung ke Bali dan melakukan pelanggaran hukum tentu ada tindakan tegas dan bisa saja di deportasi pulang ke negaranya.

"Kalau mereka melanggar ketentuan hukum. Kalau, harus di deportasi karena menyalahi perizinan hukum Indonesia mau tidak mau harus dilakukan penegakan hukumnya," imbuhnya.

Badra juga berharap, para wisatawan asing yang datang ke Bali untuk menikmati liburannya dengan baik dengan mengikuti aturan kearifan lokal.

"Iya jadi kami berharap wisatawan menikmati holiday-nya dengan baik dan mengikuti aturan-aturan kearifan lokal dan kalau sedapat mungkin bepergian itu menggunakan pramuwisata," ujarnya.

Badra juga menyampaikan, dengan adanya aturan bebas visa ada beberapa wisatawan asing yang menyalahgunakan kesempatan yang tidak baik, seperti melakukan kriminal dan membawa narkotika ke Bali.

"Iya memang 169 negara diberikan (bebas visa) oleh kebijakan pusat Kementerian Dalam Negeri dalam rangka untuk meningkatkan jumlah kunjungan (Wisatawan). Namun, tidak dipungkiri masih ada ada beberapa kasus yang kita jumpai wisatawan yang menyalahgunakan kesempatan ini dan selayaknya tidak dilakukan," ujarnya.

"Hal ini mungkin perlu dilakukan evaluasi kembali mengenai kebijakan ini. Sehingga kami harapkan khusus untuk Bali kita memerlukan kualitas turis. Pariwisata yang berkualitas, destinasi yang berkualitas, industri yang berkualitas dan juga wisatawan yang berkualitas," ujarnya.