Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Buntut 4.123 Pemudik Positif, DPR Minta Pemerintah Beri Data yang Benar ke Publik

Buntut 4.123 Pemudik Positif, DPR Minta Pemerintah Beri Data yang Benar ke Publik Tes antigen acak bagi pemudik di terminal Banda Aceh. ©CHAIDEER MAHYUDDIN/AFP

Merdeka.com - Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo mengapresiasi Satgas Covid-19 yang meluruskan data mengenai 4.123 orang positif Covid-19 bukan hanya dari tracing pemudik seperti disampaikan Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Airlangga Hartarto.

Rahmad mengatakan, kekeliruan sebelumnya harus menjadi peringatan agar data yang disampaikan ke publik benar.

"Saya kira bagus ya ada koreksi kalau memang itu menjadi suatu pelurusan dari yang disampaikan oleh data sebelumnya. Tetapi ini menjadi peringatan agar ke depan untuk disampaikan kepada publik itu lebih yang final dan tidak menimbulkan multitafsir," katanya kepada wartawan, Jumat (14/5).

Politikus PDIP ini lebih melihat dari sisi besarnya angka positif Covid-19. Angka ini harus diwaspadai. Terlepas dari asal muasal tracing yang bukan hanya dari pemudik.

"Tetapi apa pun itu data itu dari mana, ini justru saya mengambil dari sisi supaya kita lbh waspada. Dari tracing dari berbagai kegiatan, dari berbagai operasi oleh Polri dan jajaran dan tim kesehatan yang lain dalam rangka untuk tracing, ini memang sesuatu hal yang perlu kita waspadai, sesuatu hal kurang menggembirakan. Karena dari hasil tes tracing saja daei berbagai operasi menunjukan angka yang cukup signifikan yaitu 4000an," kata Rahmad.

Data yang didapat dari tracing petugas di lapangan ini terbilang mengkhawatirkan. Apalagi ditemukan berdasarkan operasi lapangan. Belum ditambah tes yang berasal dari laboratorium.

Dia berharap polemik perbedaan data tidak berkelanjutan. Pemerintah seharusnya tidak boleh meremehkan temuan tersebut. Serta jadi peringatan temuan ini bahwa penularan Covid-19 sungguh nyata.

"Sekali lagi covid itu nyata karena temuan pemerintah ini sangat mengkhawatirkan oleh karena itu kita harus bersatu padu tidak perlu pro dan kontra tapi kita support pemerintah dengan menjaga prokes dan 5M," ucapnya.

Sorotan data 4.123 positif Covid-19 saat tes acak pemudik bermula dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto saat menggelar konferensi pers di Kantor Presiden pada Senin (10/5).

Airlangga mengatakan 4.123 dari 6.742 atau setara 61,15 persen pemudik positif Covid-19. Pasalnya, ribuan pemudik yang positif Covid-19 diketahui berdasarkan hasil tes acak di 381 titik penyekatan.

"Secara umum pengetatan yang dilakukan oleh Polri di 381 lokasi dan operasi ketupat kemarin jumlah pemudik yang dirandom testing 6.742 orang, konfirmasi positifnya 4.123 orang," jelasnya Airlangga.

Belakangan terungkap bahwa data tersebut bukan hanya hasil tes acak pemudik. Juru bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19, Wiku Bakti Bawono Adisasmito mengatakan, temuan 4.123 orang positif Covid-19 bukan hasil testing terhadap masyarakat selama periode larangan mudik Lebaran Idulfitri 2021. Periode larangan mudik Lebaran dimulai tanggal 6 hingga 17 Mei 2021.

"Itu data sejak 22 April 2021 dari berbagai operasi Polri," katanya kepada merdeka.com, Jumat (14/5).

Sebelumnya, Wiku menjelaskan 4.123 orang positif Covid-19 merupakan akumulasi data hasil pemeriksaan selama peniadaan mudik dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro.

"Mohon untuk jangan dilihat sebagai yang positif itu dilakukan hanya di masa peniadaan mudik saja. Jadi ini adalah pengumpulan data," jelasnya dalam konferensi pers yang disiarkan melalui YouTube BNPB Indonesia, Rabu (13/5).

Menanggapi data ribuan pemudik positif Covid-19 yang diungkap Airlangga, Ahli Epidemiologi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI), Pandu Riono sudah menduga bahwa data tersebut tidak akurat.

"Datanya tidak akurat, publik dibohongi atau ditakuti," tegas Pandu saat dikonfirmasi merdeka.com, Jumat (14/5).

Menurut Pandu, sumber data 61,15 persen pemudik positif Covid-19 tidak jelas. Sebab, pemerintah tidak mengungkapkan metode yang digunakan untuk memeriksa pemudik.

Selain itu, pemerintah tidak menjelaskan pemudik yang positif terjangkit Covid-19 menggunakan moda transportasi apa.

"Pemeriksaannya tidak diberi tahu pakai apa, terus orangnya seperti apa. Kan pemudik ada yang pakai motor, pakai mobil, pakai bus, tujuannya di mana. Jadi angka itu ya angka tidak bisa dipercaya," ujarnya.

(mdk/noe)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
KPU: 1.223 TPS Salah Input Data Perolehan Suara Pilpres 2024 di Sirekap
KPU: 1.223 TPS Salah Input Data Perolehan Suara Pilpres 2024 di Sirekap

KPU berdalih terus menerus memperbaiki kinerja lapangan dan data Sirekap KPU Kabupaten Kota.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Jelang Pilkada, Presiden Jokowi Blak blakan Fakta Kesalahan Masa Lalu KPU
VIDEO: Jelang Pilkada, Presiden Jokowi Blak blakan Fakta Kesalahan Masa Lalu KPU

Presiden Jokowi hadir dalam rapat konsolidasi kesiapan Pilkada Serentak, Selasa (20/8).

Baca Selengkapnya
VIDEO: Pengakuan KPU Banyak Kesalahan Data Dapil Pileg DPR 2024
VIDEO: Pengakuan KPU Banyak Kesalahan Data Dapil Pileg DPR 2024

Koordinator Divisi Data dan Informasi KPU, Betty Epsilon Idroos mengakui banyak kesalahan data Dapil di Pileg DPR 2024.

Baca Selengkapnya
KPU Koreksi Hasil Sirekap, Temukan Data Anomali Pilpres di 154.541 TPS
KPU Koreksi Hasil Sirekap, Temukan Data Anomali Pilpres di 154.541 TPS

KPU mengklaim sudah mengoreksi data anomali Pilpres di 154.541 TPS tersebut.

Baca Selengkapnya
6 Alasan Dewan Etik Persepi Sanksi Poltracking
6 Alasan Dewan Etik Persepi Sanksi Poltracking

Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) membeberkan alasan memberikan sanksi kepada lembaga Poltracking.

Baca Selengkapnya
KPU Akui Ada Salah Input Data Sirekap di 1.700 TPS
KPU Akui Ada Salah Input Data Sirekap di 1.700 TPS

Data Sirekap yang perlu perbaikan bukan hanya pemilihan presiden saja, legislatif DPR RI juga.

Baca Selengkapnya
KPU Akui 2.325 TPS Salah Input Data ke Sirekap, Klaim Langsung Dikoreksi
KPU Akui 2.325 TPS Salah Input Data ke Sirekap, Klaim Langsung Dikoreksi

KPU menyatakan bahwa kesalahan konversi dari pembacaan Formulir Model C1-Plano diunggah ke Sirekap bersifat random seperti hasil Pilpres dan Pileg.

Baca Selengkapnya
DPR Minta Kominfo Jelaskan Nasib Data Pribadi Masyarakat Usai Serangan Siber PDNS 2
DPR Minta Kominfo Jelaskan Nasib Data Pribadi Masyarakat Usai Serangan Siber PDNS 2

Anggota Komisi I DPR RI RI Sukamta kembali mempertanyakan mengenai hal ini karena Pemerintah belum juga memberi jawaban yang pasti.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Penjelasan KPU Ada Anomali Penghitungan Suara Pilpres, Ini Datanya
VIDEO: Penjelasan KPU Ada Anomali Penghitungan Suara Pilpres, Ini Datanya

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencatat masih ada data anomali dalam penghitungan suara Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya
Dugaan 34 juta Data Paspor Bocor, Kominfo Belum Bisa Simpulkan Apa-apa
Dugaan 34 juta Data Paspor Bocor, Kominfo Belum Bisa Simpulkan Apa-apa

Kementerian Kominfo dan BSSN masih berusaha melakukan investigasi.

Baca Selengkapnya
Koreksi Sirekap, KPU Perbaiki Data di 74.181 TPS untuk Pilpres 2024
Koreksi Sirekap, KPU Perbaiki Data di 74.181 TPS untuk Pilpres 2024

KPU memastikan pengoreksian data akan terus berproses.

Baca Selengkapnya
Belajar dari Pemilu 2024, Jokowi Minta Sederet Masalah Ini Tak Terulang
Belajar dari Pemilu 2024, Jokowi Minta Sederet Masalah Ini Tak Terulang

Masalah tersebut seperti data pemilih yang tidak akurat, distribusi logistik, hingga kerusakan alat dan surat suara.

Baca Selengkapnya