Buntut 4.123 Pemudik Positif, DPR Minta Pemerintah Beri Data yang Benar ke Publik
Merdeka.com - Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo mengapresiasi Satgas Covid-19 yang meluruskan data mengenai 4.123 orang positif Covid-19 bukan hanya dari tracing pemudik seperti disampaikan Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Airlangga Hartarto.
Rahmad mengatakan, kekeliruan sebelumnya harus menjadi peringatan agar data yang disampaikan ke publik benar.
"Saya kira bagus ya ada koreksi kalau memang itu menjadi suatu pelurusan dari yang disampaikan oleh data sebelumnya. Tetapi ini menjadi peringatan agar ke depan untuk disampaikan kepada publik itu lebih yang final dan tidak menimbulkan multitafsir," katanya kepada wartawan, Jumat (14/5).
-
Kenapa informasi yang salah berbahaya? 'Sering kali orang terdekat justru memberikan informasi yang tidak terbukti kebenarannya sehingga menghalangi para pejuang kanker payudara mendapatkan pengobatan lanjutan,' jelasnya.
-
Mengapa masyarakat diminta waspada? BPPTKG masih mempertahankan status Gunung Merapi pada Level III atau Siaga yang ditetapkan sejak November 2020.
-
Siapa yang mengimbau masyarakat untuk waspada? Kepala Departemen Pengelolaan Uang Bank Indonesia (BI) Marlison Hakim mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan pemahaman dalam mengenali ciri-ciri uang mutilasi untuk menghindari uang rupiah yang dirusak secara sengaja tersebut.
-
Apa tujuan dari peringatan ini? Tujuan pertama dari peringatan ini tidak lain adalah untuk meningkatkan kesadaran pentingnya menghormati hak hidup setiap manusia.
-
Siapa yang meminta masyarakat hati-hati? Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta masyarakat untuk tidak memberikan foto diri beserta KTP secara sembarangan.
-
Kapan Covid-19 pertama kali terkonfirmasi di Indonesia? Pada tanggal 2 Maret 2020, Indonesia melaporkan kasus pertama virus Covid-19, menandai awal dari pandemi yang memengaruhi seluruh masyarakat.
Politikus PDIP ini lebih melihat dari sisi besarnya angka positif Covid-19. Angka ini harus diwaspadai. Terlepas dari asal muasal tracing yang bukan hanya dari pemudik.
"Tetapi apa pun itu data itu dari mana, ini justru saya mengambil dari sisi supaya kita lbh waspada. Dari tracing dari berbagai kegiatan, dari berbagai operasi oleh Polri dan jajaran dan tim kesehatan yang lain dalam rangka untuk tracing, ini memang sesuatu hal yang perlu kita waspadai, sesuatu hal kurang menggembirakan. Karena dari hasil tes tracing saja daei berbagai operasi menunjukan angka yang cukup signifikan yaitu 4000an," kata Rahmad.
Data yang didapat dari tracing petugas di lapangan ini terbilang mengkhawatirkan. Apalagi ditemukan berdasarkan operasi lapangan. Belum ditambah tes yang berasal dari laboratorium.
Dia berharap polemik perbedaan data tidak berkelanjutan. Pemerintah seharusnya tidak boleh meremehkan temuan tersebut. Serta jadi peringatan temuan ini bahwa penularan Covid-19 sungguh nyata.
"Sekali lagi covid itu nyata karena temuan pemerintah ini sangat mengkhawatirkan oleh karena itu kita harus bersatu padu tidak perlu pro dan kontra tapi kita support pemerintah dengan menjaga prokes dan 5M," ucapnya.
Sorotan data 4.123 positif Covid-19 saat tes acak pemudik bermula dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto saat menggelar konferensi pers di Kantor Presiden pada Senin (10/5).
Airlangga mengatakan 4.123 dari 6.742 atau setara 61,15 persen pemudik positif Covid-19. Pasalnya, ribuan pemudik yang positif Covid-19 diketahui berdasarkan hasil tes acak di 381 titik penyekatan.
"Secara umum pengetatan yang dilakukan oleh Polri di 381 lokasi dan operasi ketupat kemarin jumlah pemudik yang dirandom testing 6.742 orang, konfirmasi positifnya 4.123 orang," jelasnya Airlangga.
Belakangan terungkap bahwa data tersebut bukan hanya hasil tes acak pemudik. Juru bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19, Wiku Bakti Bawono Adisasmito mengatakan, temuan 4.123 orang positif Covid-19 bukan hasil testing terhadap masyarakat selama periode larangan mudik Lebaran Idulfitri 2021. Periode larangan mudik Lebaran dimulai tanggal 6 hingga 17 Mei 2021.
"Itu data sejak 22 April 2021 dari berbagai operasi Polri," katanya kepada merdeka.com, Jumat (14/5).
Sebelumnya, Wiku menjelaskan 4.123 orang positif Covid-19 merupakan akumulasi data hasil pemeriksaan selama peniadaan mudik dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro.
"Mohon untuk jangan dilihat sebagai yang positif itu dilakukan hanya di masa peniadaan mudik saja. Jadi ini adalah pengumpulan data," jelasnya dalam konferensi pers yang disiarkan melalui YouTube BNPB Indonesia, Rabu (13/5).
Menanggapi data ribuan pemudik positif Covid-19 yang diungkap Airlangga, Ahli Epidemiologi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI), Pandu Riono sudah menduga bahwa data tersebut tidak akurat.
"Datanya tidak akurat, publik dibohongi atau ditakuti," tegas Pandu saat dikonfirmasi merdeka.com, Jumat (14/5).
Menurut Pandu, sumber data 61,15 persen pemudik positif Covid-19 tidak jelas. Sebab, pemerintah tidak mengungkapkan metode yang digunakan untuk memeriksa pemudik.
Selain itu, pemerintah tidak menjelaskan pemudik yang positif terjangkit Covid-19 menggunakan moda transportasi apa.
"Pemeriksaannya tidak diberi tahu pakai apa, terus orangnya seperti apa. Kan pemudik ada yang pakai motor, pakai mobil, pakai bus, tujuannya di mana. Jadi angka itu ya angka tidak bisa dipercaya," ujarnya.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
KPU berdalih terus menerus memperbaiki kinerja lapangan dan data Sirekap KPU Kabupaten Kota.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi hadir dalam rapat konsolidasi kesiapan Pilkada Serentak, Selasa (20/8).
Baca SelengkapnyaKoordinator Divisi Data dan Informasi KPU, Betty Epsilon Idroos mengakui banyak kesalahan data Dapil di Pileg DPR 2024.
Baca SelengkapnyaKPU mengklaim sudah mengoreksi data anomali Pilpres di 154.541 TPS tersebut.
Baca SelengkapnyaPerkumpulan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) membeberkan alasan memberikan sanksi kepada lembaga Poltracking.
Baca SelengkapnyaData Sirekap yang perlu perbaikan bukan hanya pemilihan presiden saja, legislatif DPR RI juga.
Baca SelengkapnyaKPU menyatakan bahwa kesalahan konversi dari pembacaan Formulir Model C1-Plano diunggah ke Sirekap bersifat random seperti hasil Pilpres dan Pileg.
Baca SelengkapnyaAnggota Komisi I DPR RI RI Sukamta kembali mempertanyakan mengenai hal ini karena Pemerintah belum juga memberi jawaban yang pasti.
Baca SelengkapnyaKomisi Pemilihan Umum (KPU) mencatat masih ada data anomali dalam penghitungan suara Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaKementerian Kominfo dan BSSN masih berusaha melakukan investigasi.
Baca SelengkapnyaKPU memastikan pengoreksian data akan terus berproses.
Baca SelengkapnyaMasalah tersebut seperti data pemilih yang tidak akurat, distribusi logistik, hingga kerusakan alat dan surat suara.
Baca Selengkapnya