Buntut kapal perang Malaysia masuk Ambalat, TNI bentuk tim siber
Merdeka.com - Hubungan antara Indonesia dan Malaysia kembali memanas. Pemicunya, kapal perang milik Malaysia tiba-tiba memasuki wilayah perairan Ambalat tanpa izin.
Panglima TNI Jenderal Moledoko menyatakan, untuk mengakhiri ketegangan di wilayah Ambalat antara Indonesia dan Malaysia, pihaknya berencana membentuk tim. Tim tersebut disebut dengan Divisi Siber yang bermarkas di Badan Intelijen Strategis atau BAIS.
"Kita sedang membentuk Divisi Siber. organisasi yang kita susun ini nantinya diketuai oleh anggota TNI berpangkat bintang satu, Dia mengepalai khusus dibidang siber yang bermarkas di BAIS," kata Moeldoko di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (18/6).
-
Siapa yang memimpin misi TNI? Mereka harus menyelundupkan senjata untuk membantu Bangsa Aljazair yang berjuang demi kemerdekaannya.
-
Siapa pemimpin tertinggi di Malaysia? Kekuasaan tertinggi di negara Malaysia dipegang oleh seorang raja yang bergelar Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agongkan, dipilih oleh 9 sultan melayu dan menjabat selama 5 tahun.
-
Siapa yang pimpin pasukan? Tim Sparta yang dipimpin langsung oleh Kapolresta Surakarta Kombes Pol Iwan Saktiadi langsung melakukan pengadangan.
-
Siapa yang menjadi Panglima TNI? Saat Indonesia merdeka, Surono dan kawan-kawannya bergabung dengan Barisan Keamanan Raktay (BKR) di Banyumas. Di sinilah Surono selalu mendampingi Soedirman yang kelak menjadi Panglima TNI.
-
Apa tugas dari Panglima TNI? Dengan mempertimbangkan banyak aspek dan kepentingan nasional.
-
Siapa yang mengesahkan TNI? Sehingga pada tanggal 3 Juni 1947 Presiden Soekarno mengesahkan secara resmi berdirinya Tentara Nasional Indonesia (TNI).
Dia berpesan masyarakat harus membedakan mana kepentingan bangsa dan bukan, serta jangan mudah terprovokasi.
"Hanya yang saya pesankan jagan selalu mengatakan ini perang siber. Jangan semaunya bicara saiber, luas banget pengertiannya. Maksud saya harus dibatasi. Pada level mana ini mengutamakan kepentingan nasional, pada level mana kepentingan lingkungan strategi, dan pada level mana taktis," tegasnya.
"Nah, ini harus dibedakan jangan semaunya memikirkan itu, nanti bingung semua. Ini sekarang kita susun nanti ada kompartemenisasi (penyekatan wilayah)," jelasnya.
Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Moeldoko mengaku sudah ada kesepakatan antara Panglima Angkatan Bersenjata Malaysia untuk tidak lagi mengerahkan prajurit di wilayah Ambalat, itu akan diselesaikan secara diplomatik.
"Saya sering berkomunikasi dengan Panglima Diraja Malaysia, untuk bersepakat soal Ambalat, tidak perlu lagi kita turunkan pasukan bersenjata," kata dia. (mdk/rnd)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
TNI berencana untuk membuat pusat siber di markas besar (mabes) dan juga di setiap matra.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi sudah memerintahkan Panglima TNI untuk membentuk angkatan siber.
Baca SelengkapnyaNantinya, Angkatan Siber ini menjadi matra keempat di tubuh TNI selain Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara.
Baca SelengkapnyaJokowi menyebut, ada 4 negara yang sudah mulai membangun angkatan keempatnya.
Baca SelengkapnyaMenurut Kasau, TNI maupun sipil bisa mengisi angkatan siber asalkan memiliki keahlian di bidang tersebut.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo alias Jokowi memerintahkan TNI untuk membentuk Angkatan Siber.
Baca SelengkapnyaHadi memastikan rencana pembentukan empat matra itu serius dilakukan. Prabowo juga sangat setuju.
Baca SelengkapnyaUsulan itu dilempar oleh Gubernur Lemhanas Andi Widjajanto.
Baca SelengkapnyaBudi Arie lalu mencontohkan bahwa Singapura menjadi salah satu dari beberapa negara di dunia yang mempunyai angkatan siber.
Baca SelengkapnyaMenko Polhukam Hadi Tjahjanto mengungkapkan TNI bakal menyesuaikan dengan kekuatan baru Angkatan Siber yang segera dibentuk.
Baca SelengkapnyaWacana angkatan siber kembali mencuat setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto untuk membentuk matra baru di TNI.
Baca SelengkapnyaSejak dipisahkannya Kepolisian Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia dari ABRI per 1 April 1999, istilah Panglima ABRI diganti menjadi Panglima TNI
Baca Selengkapnya