Follow
Buntut kasus Arcandra, kepercayaan publik kepada Jokowi bisa menurun
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo diminta lebih mengutamakan kepentingan nasional dan bisa di pertanggungjawabkan dalam menunjuk menteri menyusul kasus kepemilikan kewarganegaraan negara ganda Arcandra Tahar. Kasus Arcandra Tahar diminta menjadi pelajaran Presiden Joko Widodo supaya kepercayaan publik kepadanya tak menurun.
"Kesalahan dalam merekrut menteri akan mendegradasi kepercayaan publik pada lembaga kepresidenan," kata Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro saat dihubungi merdeka.com, Selasa (16/8).
Dia mengatakan, penunjukan seorang menteri merupakan hak prerogatif seorang presiden. Akan tetapi dia menegaskan, pemilihan pos menteri itu lebih mengutamakan nasional untuk menghindari kasus Arcandra Tahar tak terulang.
-
Siapa yang harus mengundurkan diri? Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari menegaskan, anggota dewan yang terpilih harus mengundurkan diri apabila ditetapkan sebagai calon kepala daerah.
-
Kenapa caleg terpilih harus mundur? Hal itu sesuai dengan UU Pilkada bahwa anggota DPR, DPD dan DPRD yang mendaftar sebagai calon kepala daerah harus mengundurkan diri dari jabatannya.
-
Mengapa MK menyetujui syarat capres dan cawapres pernah terpilih? Namun, dalam dalil penambahan, MK menyetujui syarat capres dan cawapres minimal pernah terpilih dalam Pemilu, termasuk kepala.
-
Siapa saja yang diusulkan sebagai menteri? Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad mengakui memang sudah ada beberapa partai politik (parpol) yang mengusulkan nama untuk diajukan sebagai menteri kepada presiden terpilih, Prabowo Subianto.
-
Siapa yang diganti Arhan? Arhan masuk ke lapangan pada menit ke-80 menggantikan Marselino Ferdinan, sedangkan Wahyu Pras menyusul pada menit ke-86 untuk menggantikan posisi Sandy Walsh.
-
Siapa yang mengisi posisi Menteri ATR/BPN? Posisi Menteri ATR/BPN yang ditinggalkan Hadi kemudian diisi oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
"Yang terbaca di publik atau masyarakat luas adalah Arcandra Tahar diberhentikan karena memiliki kewarganegaraan ganda. Tuntutan publik dan public pressure membuatnya terjungkal. Ini merupakan pelajaran berharga agar lembaga kepresidenan lebih berhati- hati dan cermat," kata Siti Zuhro.
Diketahui, Presiden Joko Widodo akhirnya memberhentikan Arcandra Tahar sebagai Menteri ESDM menyusul polemik kewarganegaraan ganda. Arcandra disebut-sebut memiliki paspor Amerika Serikat dan paspor Indonesia.
Sesuai Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, Indonesia tidak menganut sistem kewarganegaraan ganda. Warga Negara Indonesia yang mengambil sumpah atau berpindah kewarganegaraan, otomatis status kewarganegaraan Indonesianya gugur.
"Menyikapi pertanyaan-pertanyaan publik terkait dengan status kewarganegaraan Menteri ESDM saudara Arcandra Tahar, dan setelah memperoleh informasi dari berbagai sumber, presiden memutuskan untuk memberhentikan dengan hormat saudara Arcandra Tahar dari posisi sebagai menteri ESDM," kata Menteri Sekretaris Negara Pratikno.
(mdk/gil)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Ganjar berkomitmen mengembalikan kepercayaan publik kepada lembaga-lembaga negara yang dinilai memiliki catatan buruk
Baca Selengkapnya
Untuk itu, dia menilai lebih Ganjar mengalah mundur sebagai capres dan bergabung dengan Prabowo.
Baca Selengkapnya
Menurut Ganjar, pejabat negara sebaiknya tidak lagi membagi-bagikan bansos.
Baca Selengkapnya
Elektabilitas keduanya bisa naik dan Prabowo-Gibran bisa turun ketika ada hal khusus.
Baca Selengkapnya
Sempat anjlok karena kasus Ferdy Sambo, kini tingkat kepercayaan publik kembali melonjak.
Baca Selengkapnya
Nawawi mengaku mendapat tugas berat dari Presiden Jokowi.
Baca Selengkapnya
Ganjar Pranowo dinilai punya dua kelebihan dari bakal capres lainnya. Dua kekuatan ini yang diyakini mampu memenangkan Ganjar dari Prabowo dan Anies.
Baca Selengkapnya
Dia menyebut, adanya hubungan tersebut membuat persepsi publik buruk terhadap Presiden Jokowi.
Baca Selengkapnya
Jokowi tak mau lagi ada korupsi di instansi atau jabatan yang strategis.
Baca Selengkapnya
Arsul optimistis kebersamaan dan kekompakan hakim konstitusi mampu meningkatkan kembali tingkat kepercayaan publik terhadap MK.
Baca Selengkapnya
MK menggelar persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024, pada Rabu, 27 Maret 2024
Baca Selengkapnya