Buntut PK Baiq Nuril Ditolak MA, Korban Kekerasan Seksual Akan Takut Melapor
Merdeka.com - Mahkamah Agung (MA) menolak pengajuan Peninjauan Kembali (PK) terpidana kasus pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Baiq Nuril. Putusan itu menuai protes.
Bestha Inatsan, peneliti Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FHUI) menilai putusan tersebut hanya menutup akses bagi korban kekerasan seksual.
"Ini membuat korban pelecehan seksual takut untuk melapor," kata Bestha yang tergabung dalam koalisi masyarakat sipil Save Ibu Nuril, Jakarta, Jumat (5/7).
-
Siapa yang sebut hukum di Indonesia terguncang? Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Chico Hakim menyebut, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal batas usia capres-cawapres menjadi persoalan serius terkait hukum di Indonesia.
-
Kenapa hukum di Indonesia mengecewakan? 'Ada tiga kata yang sangat penting di dalam orasi ini yaitu kata etika, moral dan hukum semua kata itu, rangkaian kata itu penting, tapi saya akan bicara etika, moral dan hukum. Kenapa topik ini dipilih, karena kita punya hukum tetapi hukum kita itu sangat mengecewakan,' kata Mahfud MD di Jakarta, Kamis (30/11).
-
Mengapa Nisrina Nadhifah tertarik dengan isu perempuan dan HAM? Ninies sangat tertarik dengan isu-isu perempuan dan HAM di Indonesia.
-
Apa contoh kesetaraan gender di hukum? Salah satu contoh nyata dari kesetaraan gender dalam hukum dan peradilan adalah hak dan perlindungan terhadap kekerasan dalam rumah tangga.
-
Mengapa OJK fokus pada perempuan? 'Perempuan sebagai ‘bendahara’ dan guru pertama bagi anak dalam keluarga. Selain itu, banyak perempuan berprofesi sebagai guru dan pelaku UMKM. Sehingga, peningkatan pengetahuan pengelolaan keuangan menjadi keterampilan penting untuk dikuasai oleh perempuan.
-
Bagaimana Maria Ulfah memperjuangkan hak perempuan? Maria aktif dalam pergerakan sejak tahun 1920-an. Maria pernah mengajar di Perguruan Rakyat dan Perguruan Muhammadiyah, ia juga aktif memperjuangkan hak-hak perempuan. Selain itu, ia mendirikan organisasi Isteri Indonesia dan melalui karya-karyanya, ia menyoroti isu-isu seperti pernikahan paksa dan kondisi buruh perempuan. Maria juga memperjuangkan pentingnya keterlibatan perempuan Indonesia di parlemen serta dewan-dewan kota. Salah satu pencapaiannya yang paling signifikan adalah memperjuangkan undang-undang perkawinan, yang akhirnya disahkan pada tahun 1974.
Bestha mengatakan putusan PK Nuril mencerminkan bahwa aturan perlindungan terhadap perempuan di Indonesia terbilang masih minim.
Sebab, kata Bestha, bentuk dan jenis jenis kekerasan terus bertambah. Tidak hanya kekerasan seksual fisik berupa pencabulan atau perkosaan.
"Memang itu (pelecehan seksual) diatur dalam KUHP tapi itu sangat sedikit, misal hanya pencabulan, tidak komprehensif semua jenis pencabulan misal pelecehan seksual verbal," ujar Bestha menjelaskan.
Secara terpisah, Ketua Subkomisi Pemantauan Komnas Perempuan, Sri Nurherwati mengatakan, Presiden Joko Widodo atau Jokowi bisa menggunakan amnesti untuk mengeluarkan Baiq dari jeratan hukum.
"Amnesti dapat saja dilakukan, mengingat sistem hukum belum melindungi perempuan korban kekerasan seksual," ucap Sri.
Dia menuturkan, pihaknya juga akan mendukung kepada Baiq Nuril jika hendak mengajukannya. "Komnas Perempuan akan memberikan dukungan bila BN (Baiq Nuril) hendak ajukan amnesti kepada Presiden," pungkasnya.
Diketahui, dengan ditolaknya PK tersebut, maka mantan guru honorer di SMAN 7 Mataram itu tetap menjalani hukuman enam bulan penjara dan denda Rp 500 juta subsider tiga bulan kurungan sesuai putusan Kasasi MA.
"Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan Peninjauan Kembali (PK) Pemohon/Terpidana Baiq Nuril yang mengajukan PK ke MA dengan Nomor 83 PK/Pid.Sus/2019. Dengan ditolaknya permohonan PK Pemohon/Terpidana tersebut maka putusan kasasi MA yang menghukum dirinya dinyatakan tetap berlaku," kata Juru Bicara MA Andi Samsan Nganro dalam keterangannya.
Sidang PK itu diketuai hakim Suhadi dengan anggota Margono dan Desnayeti. Majelis hakim menilai alasan permohonan PK pemohon yang mendalilkan bahwa dalam putusan tingkat kasasi mengandung muatan kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata tidak dapat dibenarkan.
"Karena putusan judex yuris tersebut sudah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya," kata Andi.
(mdk/rhm)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti masih banyaknya kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi yang masih diabaikan pihak kampus
Baca SelengkapnyaIni mempertimbangkan kerugian dan dampak negatif yang dialami korban dan tidak jarang bersifat permanen.
Baca SelengkapnyaPolisi menghentikan penyelidikan kasus dugaan pelecehan seksual yang dilaporkan mahasiswi kampus ternama yang sedang menjalani program PKL di salah satu hotel.
Baca SelengkapnyaKasus pelecehan yang sudah mangkrak sejak 2021 yang dilaporkan oleh seorang ibu di Medan akhirnya dihentikan oleh penyidik.
Baca SelengkapnyaKetua Dewan Pers, Ninik Rahayu, mengatakan, angka kekerasan seksual di masyarakat cukup tinggi berdasarkan hasil penelitian.
Baca SelengkapnyaKPAI saat ini berkoordinasi dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak .
Baca SelengkapnyaTindak kejahatan seksual dengan anak sebagai korban adalah yang tertinggi dalam tiga tahun terakhir.
Baca SelengkapnyaKorban malah dijadikan tersangka oleh kubu pelapor karena dianggap suka mengunggah kasusnya dan membuat terlapor terpojok.
Baca SelengkapnyaKasus kekerasan seksual di Indonesia hingga saat ini masih marak di lingkungan masyarakat maupun lingkungan pendidikan
Baca SelengkapnyaKetua KPAI Ai Maryati Solihah menyebutkan regulasi yang berkaitan dengan perlindungan anak sebetulnya sudah cukup komprehensif.
Baca SelengkapnyaTujuan akhir yang ingin kita capai melalui UU TPKS ini adalah memberikan kepentingan terbaik untuk korban.
Baca SelengkapnyaMeila Nurul Fajriah mendampingi korban dugaan pelecehan seksual pada tahun 2020. Terduga pelaku kemudian melaporkannya dengan tuduhan pencemaran nama baik.
Baca Selengkapnya